apakabar.co.id, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan setidaknya terdapat tiga pekerjaan rumah (PR) terkait ketenagakerjaan yang harus diselesaikan bersama antara pemerintah dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB).
Ketiga PR utama yang perlu menjadi perhatian bersama adalah pembaruan regulasi, penguatan Gerakan Produktivitas Nasional, serta upskilling dan reskilling tenaga kerja.
“Saya melihat ini adalah tantangan sekaligus kesempatan bagi kita semua untuk menghadirkan masa depan bangsa, bagi anak cucu kita,” katanya dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa (9/2).
Baca juga: Noel Tersangka KPK, Menaker Gercep Reformasi Penguatan Integritas
Adapun sejumlah isu ketenagakerjaan masih membutuhkan solusi komprehensif, mulai dari upah minimum (UM), tenaga kerja asing (TKA), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), outsourcing, cuti, hingga pesangon dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain kolaborasi antara pemerintah dan SP/SB, hal ini perlu juga didukung oleh dunia usaha demi menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang dinamis.
Hubungan industrial yang harmonis saja tidak cukup. Menurutnya, dunia kerja Indonesia perlu bergerak ke arah hubungan industrial transformatif dengan produktivitas sebagai kunci utama.
“Produktivitas kita masih 10 persen di bawah rata-rata ASEAN. Mimpi besar saya, SP/SB menjadi ‘champion’ produktivitas, menjadi ahli dan konsultan, bahkan ikut mengampanyekan budaya kerja produktif,” katanya.
Baca juga: Menaker: SDM Hijau Makin Diperlukan Seiring Komitmen Keberlanjutan
Sebagai langkah konkret, Kementerian Ketenagakerjaan telah menginisiasi pelatihan ahli produktivitas. Ia berharap ke depan Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) akan terlibat dalam program training of trainers (ToT) agar nantinya bisa disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia.
Selain produktivitas, peningkatan kompetensi pekerja juga menjadi PR strategis. Menaker Yassierli menyampaikan, Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) akan terus diperluas di berbagai daerah.
“Kami terus memperbarui kurikulum melalui SKKNI agar relevan dengan kebutuhan industri. Balai-balai itu harus dimanfaatkan tidak hanya oleh pencari kerja, tetapi juga serikat pekerja untuk ‘upskilling‘ dan ‘reskilling‘,” kata Yassierli.
Baca juga: Menaker Tegaskan Tak Ada Toleransi Terhadap Perilaku Korupsi
Lebih lanjut ia mengatakan Kemnaker juga telah mencanangkan slogan “A Nice Place to Grow” yang diharapkan menjadi ruang pengembangan kapasitas pekerja secara berkelanjutan.
Peningkatan produktivitas adalah salah satu kunci menuju Indonesia Emas 2045, katanya, menegaskan.
Ia mengatakan produktivitas nasional harus meningkat hingga 260 persen agar Indonesia dapat sejajar dengan negara maju.
“AI bukan untuk menggantikan kita, tapi untuk mendukung kita. Dengan kolaborasi pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, saya yakin kita bisa mewujudkan lompatan besar itu,” pungkasnya.
