apakabar.co.id, JAKARTA – Pemerintah menyatakan data garis kemiskinan (GK) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) lebih mencerminkan kondisi kemiskinan nasional Indonesia, untuk menanggapi perbedaan angka dengan tingkat kemiskinan yang dirilis oleh Bank Dunia.
Data terbaru Bank Dunia menunjukkan bahwa 68,3 persen penduduk Indonesia berada di bawah standar kemiskinan negara berpendapatan menengah atas pada 2024. Sedangkan menurut data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen.
“Meski angka Bank Dunia berharga untuk analisis global, Pemerintah Indonesia menyatakan tingkat kemiskinan nasional resmi yang diukur oleh BPS tetap menjadi referensi yang paling relevan untuk penyusunan kebijakan nasional,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Selasa (17/6).
Baca juga: Celios: BPS Perlu Perbarui Metode Pengukuran Data Kemiskinan
Dedek menuturkan tingkat kemiskinan oleh BPS diperoleh dari pendekatan yang memperhitungkan pola konsumsi lokal, variasi harga regional, dan realitas sosial-ekonomi. Aspek-aspek tersebut dianggap lebih merefleksikan kondisi perekonomian nasional dan bisa mewakili kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia.
Maka dari itu, Pemerintah Indonesia akan tetap menggunakan garis kemiskinan oleh BPS sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan.
“Seperti yang telah disampaikan BPS, perbedaan garis kemiskinan nasional dan internasional berasal dari perbedaan tujuan keduanya: garis kemiskinan internasional berperan sebagai tolok ukur global, sedangkan garis kemiskinan nasional menyesuaikan dengan relevansi kebijakan domestik,” ujar Dedek.
Baca juga: Memahami Ukuran Kemiskinan BPS dan Bank Dunia
Pemerintah Indonesia pun akan berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, juga telah menggeser fokus APBN kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM), sementara anggaran infrastruktur dilanjutkan dengan melibatkan pihak swasta. Menurut Dedek, langkah itu diambil demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Secara khusus, Dedek menyoroti upaya spesifik Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yakni dengan berinvestasi terhadap pendidikan, kesehatan, dan nutrisi, utamanya melalui program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pendekatan ini menggarisbawahi keyakinan Presiden Prabowo bahwa pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan harus dimulai dari pembangunan modal manusia, bukan hanya dukungan jangka pendek,” katanya pula.
Baca juga: Wamenkop Pede Kopdes Merah Putih Dapat Tekan Angka Kemiskinan
Dedek juga mengutip opini Kepala PCO Hasan Nasbi sebelumnya bahwa Pemerintah mengadopsi Indeks Deprivasi Multidimensi (MDI) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, UNICEF, dan Universitas Indonesia (UI) sebagai acuan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 juga telah menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya terkait pendapatan, tetapi juga termasuk akses terhadap air bersih, gizi, pendidikan, dan kondisi hidup layak.
“Yang penting bukan angkanya, tetapi memastikan bahwa setiap orang, termasuk anak-anak, memiliki alat untuk berkembang,” ujarnya.
