apakabar.co.id, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyatakan akan fokus pada pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Guna mendukung hal itu, pemprov menyatakan menolak suplai energi listrik dari pembangkit luar Bali.
Gubernur Bali menerangkan langkah tersebut dilakukan karena ada kemungkinan orang jahil yang memotong aliran energi listrik dari bawah laut. Kondisi tersebut berpotensi dapat mengganggu kelistrikan Pulau Bali.
“Kalau Bali semakin banyak disuplai dari luar pakai kabel bawah laut, kan gampang sekali mengganggu Bali,” katanya di Bali seperti dilansir Antara, Selasa (4/3).
Baca juga: PLTS Terapung Terbesar di Asia Tenggara, Jokowi: Kapasitasnya 192 Megawatt Peak
Pemprov Bali juga ingin mewujudkan Bali mandiri energi dengan energi bersih melalui arah kebijakan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas atau energi terbarukan.
Termasuk di antaranya menjadikan PLTS atap sebagai sumber energi terbarukan di lingkup kantor pemerintah, swasta, hotel, pasar swalayan, gedung pendidikan, rumah sakit perumahan dan fasilitas umum.
“Saya tidak mengizinkan lagi pembangunan berbasis listrik menggunakan bahan bakar fosil dan kami tidak mau lagi ada tambahan transfer energi dari luar Bali, yang rencananya ditambah 500 MW saya tidak mengizinkan supaya semua kebutuhan energi di Bali dipenuhi dari pembangkit listrik yang ada di Bali,” ujarnya.
Baca juga: Jokowi Pamer RI Punya PLTS Terapung Terbesar di Asia Tenggara
PLTS atap dijadikan alternatif agar Bali tidak menerima suplai energi berbahan bakar fosil batubara, sehingga kerja sama Pemprov Bali dilakukan bersama PLN. Tahun 2025 ini PLN sepakat memasang PLTS atap dengan kapasitas 100 MW dan khusus Bali sepenuhnya dibeli PLN.
“Jadi yang memasang itu adalah PLN sendiri, kita tidak perlu biaya untuk pasang panel surya, semua akan dipasang PLN dan mitra kerjanya dan kami berharap ke depan akan dipasang sampai mencapai 500 MW,” kata Wayan Koster.
Ia mengajak seluruh pihak mendukung misi keberlanjutan ini, namun tanpa diberikan sanksi atau dimuat dalam suatu peraturan.
“Kalau ini terjadi saya kira Bali itu akan keren dan pariwisata Bali akan naik kelas dan kita menjadi sehat,” ujarnya.
