EKBIS
Riset IPB University Ungkap Relevansi Ketergantungan SDA dengan Kutukan Ekonomi Negara Miskin
apakabar.co.id, JAKARTA - Hasil penelitian Departemen Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor University memperingatkan risiko akut fenomena kutukan sumber daya alam membayangi negara-negara berpendapatan rendah. Kajian akademik tersebut menegaskan kepemilikan komoditas alam yang melimpah tidak serta merta menjamin kemakmuran ekonomi suatu bangsa.
Riset tersebut disusun oleh sejumlah akademisi seperti Nailuh Farih, Lukytawati anggraeni, dan Tati Novianti yang memanfaatkan metode pendekatan regresi data panel untuk menguji validitas hipotesis kutukan sumber daya pada berbagai klaster pendapatan negara di dunia.
"Tanpa dukungan tata kelola pemerintahan yang bersih, kekayaan alam justru berpotensi menjadi bumerang yang menghambat laju pertumbuhan," kata salah satu peneliti riset, Nailul Farih dalam diskusi publik bertajuk Sumber Daya Alam, Berkah atau Kutukan?" yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (29/6).
Pandangan dari riset ini langsung mengarah pada signifikansi kualitas institusi sebagai variabel pembeda nasib antarnegara tersebut. Para peneliti menemukan bahwa efektivitas kelembagaan, kepastian hukum, dan komitmen antikorupsi memiliki pengaruh positif yang signifikansi di seluruh sampel objek penelitian. Dengan kata lain, eksploitasi alam hanya akan mendatangkan nilai tambah optimal jika dikawal oleh sistem birokrasi dan hukum yang kokoh.
Kondisi inilah yang memicu kritik tajam bagi negara berkembang yang masih menaruh harapan besar pada ekspor komoditas primer. Ketika aspek kelembagaan lemah, perburuan biasanya merebak, merusak iklim investasi sektor non Sumber Daya Alam, dan memicu ketimpangan ekonomi. Alih-alih sejahtera, negara-negara miskin justru terjebak dalam eksploitasi tanpa akhir yang mengabaikan pembangunan kapasitas manusia.
Hasil riset tersebut, kata Farih, memunculkan rekomendasi riset yakni mendesak pemerintah di negara berkembang untuk segera merumuskan strategi pembangunan ekonomi jangka Panjang yang berkelanjutan. Hilirisasi ekonomi dan reformasi birokrasi harus berjalan beriringan agar keluar dari jerat kebergantungan sektor ekstraktif.
Selain itu, para peneliti menyadari ada keterbatasan dalam penggunaan indikator karena cakupan data dalam studi tersebut masih bersifat makro. Akurasi kebijakan dinilai dapat menjadi lebih tajam jika dampak ekonomi dipetakan berdasarkan jenis komoditas yang lebih detail.
Keterbatasan tersebut terlihat dari penggunaan variable nilai sewa sumber daya alam atau natural resource rents (NRR) yang masih memakai nilai agregat. Nilai agregat tersebut mencakup minyak bumi, gas alam, batu bara, hingga mineral. "Melalui draf studi berikutnya, tim peneliti berharap dampak dari tiap-tiap komponen energi dan tambang tersebut dapat diungkap secara terpisah untuk menghasilkan rekomendasi regulasi yang lebih presisi," pungkasnya.
Hasil
Departemen Ilmu Ekonomi
Institut Pertanian Bogor University
Kajian
Riset
Nailuh Farih
Lukytawati
Tati Novianti
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY