apakabar.co.id, PASER – Sudah 210 hari sejak Russell (60), tokoh penolak hauling, dibunuh di Dusun Muara Kate. Namun, hingga kini tak ada titik terang. Sabtu, 14 Juni 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming turun langsung ke lokasi yang berbatasan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Ia mendengarkan langsung jeritan warga yang dua tahun terakhir hidup dalam bayang-bayang konflik tambang.
Kedatangan RI-2 disambut antusias warga. Bukannya menghadiri forum resmi yang turut diikuti pihak perusahaan, Gibran justru memilih berdialog langsung dengan warga. Selama dua jam lebih, ia bahkan meminta paspampres tidak menghalangi warga yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Mas Wapres lebih memilih menemui warga daripada duduk di forum bersama PT Mantimin Coal Mining (MCM), perusahaan tambang yang selama ini jadi sumber keresahan,” ujar salah satu warga yang diundang secara khusus, Minggu (15/6).
Sesuai jadwal, Gibran seharusnya langsung menuju kantor Desa Muara Langon usai mendarat di Kalimantan Selatan sekitar pukul 17.00 Wita. Namun ia membelokkan rute ke posko tempat Russell dibunuh, demi mendengar langsung suara warga.
Sementara itu di aula desa, rapat formal sedang berlangsung dipimpin Plt Kepala Sekretariat Wapres, Al-Muktabar. Beberapa perwakilan PT MCM hadir dalam forum tersebut meski sebelumnya mereka sempat mangkir dari pertemuan serupa.
Alih-alih ikut bergabung, Gibran hanya berhenti di luar aula. Ia lalu menuju ruang kepala desa. Tak lama kemudian, paspampres memberi tahu Al-Muktabar bahwa Wapres sudah tiba. Ia pun memanggil tiga pejabat utama: Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Kapolda Kaltim, dan Pangdam VI/Mulawarman untuk masuk ke ruang pertemuan tertutup yang dijaga ketat.
“Mas Wapres serius mempertanyakan, kenapa sudah ada UU Minerba dan Perda Kaltim Nomor 10 Tahun 2012, tapi banyak aturan yang tidak dijalankan di sini?” ungkap seorang sumber yang mengetahui isi pertemuan tersebut.
Setelah pertemuan tertutup, ketiga pejabat itu keluar dari ruangan. Gibran memberikan catatan tegas: konflik antara warga dan perusahaan harus segera diselesaikan. Ia juga menekankan perlunya jaminan perlindungan bagi masyarakat.
“Masalah ini akan dibawa ke rapat khusus hari Senin di Jakarta. Semua instansi terkait akan dipanggil. Mas Wapres heran, kenapa penegakan hukum di sini begitu lemah,” lanjut sumber yang sama.
Upaya konfirmasi dilakukan. Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro tidak merespons, nomor selulernya sudah tidak aktif. Hanya Wagub Seno Aji yang memberi tanggapan.
“Tidak ada yang marah-marah. Mas Wapres hanya memastikan proses hukum terus berjalan. Memang sudah ada progres,” kata Seno, Minggu petang (15/6).
Keluhan Warga di Posko
Sore menjelang malam ketika Gibran tiba di posko warga Muara Kate. Posko ini sudah berdiri setahun terakhir, dibangun untuk menghadang truk-truk hauling milik PT MCM yang melintasi jalan negara dari arah Kalimantan Selatan menuju pelabuhan di Desa Rangan, Kaltim. Jalur ini dipilih perusahaan karena dianggap lebih efisien ketimbang ke Banjarmasin. Namun dampaknya fatal: jalan rusak, kecelakaan meningkat, bahkan merenggut nyawa.
15 November 2024, posko ini diserang. Russell ditemukan tewas dengan luka di leher. Anson (55) yang juga tidur mengalami luka tikaman di bagian bawah kepala. Pelaku belum tertangkap hingga kini. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Russell sempat menyebut mobil minibus berisi lima orang. Dua orang bersenjata tajam dan bermasker turun menyerang.
Beberapa catatan kejadian lain:
Mei 2024: Ustaz Teddy tewas ditabrak truk hauling di Songka.
Oktober 2024: Pendeta Veronika meninggal di Marangit akibat truk gagal menanjak.
November 2024: Russell tewas dibunuh, Anson terluka parah.
2 Juni 2025: Warga menghadang 50 truk hauling berpelat Kalsel.
10 Juni 2025: Ratusan sopir truk hauling berdemo di Batu Kajang menuntut izin operasi.
Empat hari sebelum kunjungan Wapres, Mei Christy, aktivis perempuan Dayak Kalimantan, menerima undangan ke Istana Negara. Ia memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan laporan langsung kepada Wapres terkait tragedi Muara Kate.
“Awal Januari lalu saya juga sudah lapor lewat ‘Lapor Mas Wapres’,” tutur Mei.
Gibran disebut menyimak dengan seksama semua laporan. Namun, tragedi Muara Kate menjadi sorotan utamanya. “Mas Wapres bilang, semua sudah dicatat, tapi yang ini harus segera ditangani karena menyangkut nyawa,” ucap Mei.
Harapan yang Menggema
Saat Gibran tiba di posko Muara Kate, puluhan ibu-ibu menyambut dengan penuh haru. Beberapa bahkan menangis saat menceritakan kembali tragedi yang merenggut nyawa Russell.
Usai salat magrib, Gibran kembali ke lokasi tempat Russell dibunuh. Dalam pertemuan kedua, warga menyampaikan keresahan mereka soal dugaan pembiaran oleh aparat terhadap aktivitas hauling ilegal.
Warga menyebut Gibran sangat simpatik. Ia melarang aksi blokade dan meminta Pangdam menjaga ketertiban tanpa represif. Ia juga menjanjikan seluruh aspirasi akan dibawa ke rapat lintas kementerian di Jakarta. Bahkan, soal minimnya sinyal seluler di dusun pun dijanjikan akan dibenahi.
“Mas Gibran juga janji akan bantu perbaikan sinyal di Muara Kate,” kata Warta Linus, perwakilan warga.
Empat Tuntutan Warga Muara Kate:
- Hentikan hauling batu bara di jalan negara.
- Tangkap dan ungkap pelaku serta motif pembunuhan Russell.
- Jalankan Perda Kaltim Nomor 10 Tahun 2012.
- Lindungi perjuangan warga yang menolak hauling.
Camat Muara Komam, Mustafa, membenarkan bahwa Wapres sangat serius menyimak aspirasi masyarakat. Permintaan utamanya adalah penghentian total aktivitas hauling di jalan nasional dan penuntasan kasus pembunuhan.
“Kalau pelakunya dari pihak warga sendiri, ya silakan diproses. Asal jangan direkayasa,” tegas Mustafa.
Warga juga mengkhawatirkan adanya tekanan agar aktivitas hauling diizinkan kembali. Aksi sopir truk di Batu Sopang menjadi salah satu indikasinya.
“Warga minta aturan jangan cuma jadi pajangan. Kalau batubaranya dari Kalsel tapi dampaknya ke Kaltim, ya bangun jalur hauling sendiri,” imbuh Mustafa.
Ia menegaskan Gibran berjanji seluruh aduan akan dibahas di Jakarta, melibatkan Kementerian ESDM dan lembaga terkait.
Sebelumnya, forum resmi digelar di kantor desa dengan menghadirkan Wakil Gubernur, Kapolda, Pangdam, serta perwakilan PT MCM. Namun, dalam forum tersebut pihak perusahaan tidak memberikan tanggapan.
“Ada utusan perusahaan, tapi mereka hanya diam,” ujar Mustafa. Media ini sudah dua kali mencoba menghubungi kantor PT MCM di apartemen Cityloft Sudirman, Jakarta, namun sudah tak aktif. Beberapa direksi yang dihubungi juga belum merespons hingga berita ini diturunkan.
