Ikut Aksi Bersih di Bekasi Timur, Menteri LH Ingatkan Batas Usia TPA 2028

Kegiatan tersebut melibatkan jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, aparatur kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat setempat. Aksi ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo agar kepala daerah aktif melakukan gerakan kebersihan secara rutin di wilayah masing-masing.

Hanif Faisol Rofiq menegaskan bahwa pengelolaan sampah nasional membutuhkan perubahan paradigma secara menyeluruh, terutama menjelang berakhirnya masa operasional banyak tempat pemrosesan akhir (TPA).

“Rata-rata umur TPA di Indonesia sudah 17 tahun, sementara secara teknis desainnya hanya 20 tahun. Artinya, tahun 2028 banyak TPA akan berakhir masa pakainya. Presiden sudah mengingatkan agar bupati dan wali kota sebagai penanggung jawab utama penanganan sampah mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” ujarnya.

Ia merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam sistem pengelolaan sampah. Menurut Hanif, setiap daerah harus menerapkan teknologi dan metode yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Bekasi sendiri termasuk salah satu dari empat daerah yang akan mengembangkan pengelolaan sampah berbasis energi listrik (waste to energy). Proyek tersebut direncanakan mulai berproses pada Maret mendatang, namun persiapannya diperkirakan membutuhkan waktu hingga dua tahun.

Meski demikian, Hanif menekankan bahwa teknologi bukan satu-satunya jawaban. Penanganan di hulu tetap menjadi kunci utama.

“Apapun teknologinya, kuncinya tetap di hulu. Pengurangan dan pemilahan dari sumber harus berjalan. Karena kondisi hari ini sudah darurat sampah di banyak daerah, maka perlu juga penyelesaian cepat, termasuk melalui waste to energy,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah menyusun perangkat teknologi skala kecil, seperti pengolahan 5 hingga 10 ton per hari di tingkat lokal, agar sampah dapat diselesaikan di sumber dan mengurangi tekanan ke TPA.

Gerakan Nasional Indonesia Asri, lanjut Hanif, tidak boleh sekadar seremoni. Presiden meminta gerakan kerja bakti atau “kurve” kebersihan dilakukan rutin, minimal seminggu sekali, dipimpin langsung oleh kepala daerah.

“Gerakan ini harus menjadi bola salju yang membesar dan mendorong perubahan sikap masyarakat. Tidak boleh melemah,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bekasi sebenarnya telah memulai gerakan kebersihan sejak Oktober lalu, beriringan dengan pemberian dana insentif Rp100 juta per RW.

“Salah satu kewajibannya adalah mengelola bank sampah dan melakukan kerja bakti setiap minggu. Kalau tidak melaksanakan, insentifnya tidak diberikan,” kata Tri.

Ia menjelaskan, aksi tingkat kota dilakukan rutin setiap pekan. Pekan sebelumnya kegiatan digelar di kawasan Danau Duta Harapan, dan kini dipusatkan di Jalan Juanda, Bekasi Timur.

Menurut Tri, Pemkot Bekasi juga menggulirkan program penanaman tiga juta pohon dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kota yang rapi, bersih, aman, dan nyaman.

Dalam aspek infrastruktur, Pemkot Bekasi menyiapkan lahan lima hektare yang ditargetkan selesai tahun ini, serta tambahan 1,1 hektare pada tahun depan. Ke depan, kawasan tersebut tidak hanya difungsikan sebagai lokasi pengolahan sampah, tetapi juga dirancang menjadi hutan kota.

“Kami ingin konsepnya adaptif terhadap lingkungan. Jadi bukan hanya tempat sampah, tetapi juga ruang hijau,” ujarnya.

Untuk mendukung target pengelolaan sampah 1.400 ton per hari, Pemkot Bekasi telah menyiapkan pengadaan 25 unit truk sampah tahun ini dan berencana menambah 25 unit lagi melalui anggaran perubahan. Saat ini kapasitas pengangkutan baru mencapai sekitar 1.000 ton per hari.

Tri juga menyinggung kondisi TPA Bantargebang yang cadangannya disebut telah mendekati 55 juta ton. Karena itu, optimalisasi pengelolaan menjadi pekerjaan rumah besar, termasuk peralihan dari sistem open dumping menuju sanitary landfill sesuai arahan pemerintah pusat.

Di tingkat hulu, Pemkot Bekasi mendorong penguatan bank sampah. Dari total 2.031 RW, sekitar 600 RW telah memiliki bank sampah aktif, sementara sisanya terus didorong untuk membentuk unit serupa.

Selain itu, pengolahan sampah organik melalui penggunaan buis beton di lingkungan rumah tangga dan kantor-kantor pemerintahan juga mulai diterapkan untuk mengurangi beban ke TPA.

“Kami meyakini pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya. Camat, lurah, dan RW sudah bergerak. Ini menjadi gerakan bersama,” kata Tri.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat, aksi Gerakan Nasional Indonesia Asri di Bekasi Timur diharapkan menjadi model perubahan budaya bersih yang berkelanjutan, sekaligus menjawab tantangan darurat sampah di kawasan perkotaan.