apakabar.co.id, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan pemerintah tidak menargetkan organisasi kemasyarakatan (ormas), melainkan aksi premanisme yang turut meresahkan investor dan memengaruhi iklim usaha.
Pernyataan tersebut disampaikan merespons maraknya pemberitaan dan persepsi publik yang cenderung menyamaratakan semua ormas sebagai pihak yang bermasalah.
“Ormas itu ada banyak, kalau kalian bergabung di Persatuan Wartawan Indonesia, itu ormas. Kalau kalian bergabung di Aliansi Jurnalis Independen, itu juga ormas. Nahdlatul Ulama, ormas. Muhammadiyah, ormas,” katanya di Jakarta, Senin (26/5).
Baca juga: Apindo Apresiasi Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Premanisme
Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Hasan, pemerintah fokus menindak tegas aksi-aksi premanisme. Baik yang dilakukan secara individu, kelompok, maupun terorganisir.
Menurutnya, tindakan premanisme inilah yang menjadi penghambat iklim investasi karena membuat para investor harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak semestinya.
“Banyak investor yang mau masuk ke Indonesia, kemudian berpikir ulang, atau kemudian merasa kesulitan karena ada tindakan-tindakan premanisme seperti ini,” ujarnya.
Baca juga: DPR Minta Satgas Antipremanisme Tindak Preman Berkedok Pers
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk segera melakukan kajian dan tindakan nyata guna mengatasi persoalan ini.
Dalam kesempatan itu, Hasan kembali menekankan pentingnya membedakan antara ormas yang sah dan tindakan premanisme.
“Jadi, kita tidak lagi menggunakan kata-kata ormas, tapi menggunakan istilah premanisme,” katanya.
