apakabar.co.id, JAKARTA – Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, tengah menggodokan skema agar angkutan alat berat dan batu bara tak lagi melintasi jalan darat. Tapi, dialihkan ke jalur sungai dan laut.
Usulan ini disampaikan Rudy dalam pertemuan dengan pelaku tambang dan migas di Jakarta, sebagai respons atas masifnya kerusakan jalan nasional, dan menuai dukungan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
“Seluruh angkutan alat berat kalau bisa lewat jalur sungai atau laut, supaya tidak merusak jalan nasional maupun provinsi,” tegas Rudy.
Ia mencontohkan bobot trailer dengan alat berat bisa mencapai 60 ton, mempercepat kerusakan jalan yang kini jadi beban pemerintah daerah.
Rudy juga sudah berkoordinasi dengan Kapolda Kaltim agar penggunaan jalan raya oleh angkutan tambang dihentikan.
Wacana ini mendapat sambutan positif dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kaltim. Ketua MTI Kaltim Tiopan H.M. Gultom menilai pengangkutan lewat sungai jauh lebih efisien dan ekonomis.
“Satu tongkang bisa muat 3.000–4.000 ton, sedangkan satu truk hanya 20-an ton,” ujarnya, Jumat (27/6).
Namun, MTI mengingatkan pentingnya kajian teknis sebelum diterapkan. Mulai dari kedalaman sungai, dampak abrasi, keselamatan pelayaran, hingga perlindungan ekosistem dan keramba warga.
“Ukuran tongkang harus diperhitungkan agar tak merusak tepi sungai,” kata Gultom.
Gultom menekankan biaya kajian teknis jauh lebih kecil dibanding kerugian akibat jalan rusak.
“Perawatan jalan bisa makan Rp2 triliun per tahun, sementara kajian hanya Rp2-5 miliar,” ucapnya. Ia menyebut Sungai Mahakam sebagai jalur potensial karena statusnya sebagai jalur nasional.
Pemprov, menurut Rudy, tetap akan melindungi investasi pertambangan, tapi perusahaan juga harus ikut menjaga infrastruktur. “Jangan mempercepat kerusakan jalan-jalan di Kaltim,” ujarnya.
