Keracunan Massal MBG: Program Gizi Berubah Menjadi Ancaman bagi Anak

apakabar.co.id, JAKARTA - Kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali melonjak tajam pada Januari 2026. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, sebelum pertengahan bulan, jumlah korban sudah menembus lebih dari 1.000 anak. 

Kasus terbesar terjadi di Grobogan dengan 658 korban, disusul Mojokerto 261 korban, Semarang 75 korban, dan Kendari 66 korban.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada anak-anak yang muntah, pusing, lemas, trauma, bahkan kehilangan rasa aman di sekolah. JPPI menilai, peristiwa ini bukan lagi insiden teknis, melainkan persoalan serius tentang kegagalan negara melindungi nyawa anak.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa negara tidak boleh berlindung di balik jargon perbaikan gizi. Menurutnya, lebih dari seribu anak keracunan dalam hitungan hari merupakan bukti adanya masalah mendasar dalam pengelolaan program. 

"Sekolah, yang seharusnya menjadi ruang aman, justru berubah menjadi tempat anak-anak mengalami penderitaan," ujar Ubaid di Jakarta, Senin (12/1).

JPPI menilai pemerintah, khususnya Presiden dan Badan Gizi Nasional (BGN), belum menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap perlindungan anak. MBG tetap dipaksakan berjalan, seolah tidak ada ruang untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi secara menyeluruh.

"Padahal, keselamatan pangan seharusnya menjadi syarat utama," ujarnya. Tanpa jaminan keamanan, program apa pun kehilangan legitimasi moralnya. 

Dan selama program terus dijalankan tanpa audit total, risiko terhadap anak akan terus berulang.

Dan yang lebih memprihatinkan, kata Ubaid, data yang muncul ke publik diyakini hanya sebagian kecil dari kenyataan. Banyak kasus tidak dilaporkan karena adanya tekanan di lingkungan sekolah. 

"Guru, orang tua, bahkan siswa, memilih diam karena takut," jelasnya.

Menurut JPPI, MBG telah menciptakan iklim pembungkaman. Tekanan datang berlapis, mulai dari guru ke murid, dari sekolah ke guru, hingga dari pihak penyelenggara ke sekolah. Dalam situasi ini, anak-anak justru diajarkan untuk diam ketika sakit.

Kondisi tersebut sangat berbahaya bagi dunia pendidikan. Sekolah kehilangan fungsinya sebagai ruang aman untuk bertanya, mengkritik, dan memperbaiki kesalahan. 

"Pendidikan berubah dari ruang pembebasan menjadi ruang kepatuhan" terang Ubaid.

Menurut Ubaid, pembungkaman sama saja dengan mematikan roh pendidikan. Jika anak dibiasakan tunduk dan takut, maka yang lahir bukan generasi kritis, melainkan generasi yang terbiasa menerima tanpa berpikir.

Itu sebabnya, MBG hari ini telah berubah dari program gizi menjadi alat kekuasaan yang menekan sekolah dan membungkam suara anak. Negara yang seharusnya hadir sebagai pelindung justru menjadi sumber kecemasan.

Untuk itu, JPPI kembali mengingatkan, jika pemerintah tetap memaksakan program ini tanpa jeda, tanpa audit menyeluruh, dan tanpa standar keamanan pangan yang ketat, maka negara sedang mempertaruhkan nyawa anak-anaknya sendiri. 

"Anak bukan kelinci percobaan kebijakan," tegasnya.

Lebih jauh, JPPI menuntut agar BGN dan SPPG membuka ruang pelaporan yang benar-benar bebas di setiap sekolah. Siswa, guru, dan sekolah harus dijamin dapat bersuara tanpa ancaman, teror, atau sanksi.

Kedua, anak, guru, dan wali murid harus diperlakukan sebagai pemilik sah program, bukan objek bisu kebijakan. "MBG dibiayai dari pajak rakyat, sehingga publik berhak bertanya, mengoreksi, bahkan menolak jika program membahayakan," ujar Ubaid.

Terakhir, pemerintah harus menghentikan narasi manipulatif yang melabeli siswa kritis sebagai tidak bersyukur. Kritik adalah bagian dari tanggung jawab warga negara, bukan bentuk pembangkangan.

Jika negara terus membungkam suara anak dan sekolah, maka yang dibangun bukanlah pendidikan yang memerdekakan, melainkan sistem yang menanamkan ketakutan. 

"Dan pendidikan yang lahir dari ketakutan tidak akan pernah melahirkan masa depan yang sehat bagi bangsa," pungkasnya.