apakabar.co.id, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) untuk bergerak cepat dalam mewujudkan swasembada pangan sebagai langkah strategis menghadapi musim kemarau 2025.
Dia menjelaskan ketahanan pangan tidak hanya penting bagi kemandirian bangsa, tetapi juga berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia tercatat 1,60 persen (year-on-year) pada Mei 2025.
“Pangan ini terutama yang paling utama, kita tahu bahwa di samping untuk kemandirian, juga untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, dan juga menjaga angka inflasi. Karena masuk dalam volatile goods, angka barang yang bergejolak, yang tergantung dari market, supply dan demand,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/6).
Baca juga: Wamendagri Minta Pemda dan Aparat Tegas pada Ormas Bermasalah
Ia menambahkan meskipun stok beras nasional saat ini dinilai mencukupi, tantangan ke depan adalah potensi dampak musim kemarau. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kemarau basah, akan tetapi Presiden Prabowo Subianto tetap menargetkan agar produksi pertanian tidak terganggu.
Bahkan, diharapkan produksi bisa ditingkatkan agar stok beras mencukupi kebutuhan nasional dan membuka peluang ekspor.
“Jadi, kita salah satu konsumen beras dunia. Nah, kalau misalnya selama ini juga kita importir beras, kalau kita bisa swasembada pangan apalagi mengekspor, itu akan sangat berpengaruh kepada harga beras dunia. Karena kita konsumen menjadi eksportir,” ujarnya.
Baca juga: Kemendagri serahkan dana bantuan parpol Rp20 miliar ke Partai Gerindra
Tito juga menyoroti pentingnya penyerapan dan pengelolaan stok beras secara optimal. Hal ini menjadi perhatian khusus terutama di daerah-daerah yang harga berasnya masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), seperti kawasan Indonesia Timur dan wilayah kepulauan seperti Nias.
“Terima kasih juga Bulog yang sudah menyerap beras, terutama tantangan kita adalah bagaimana untuk menyerap dan kemudian menstok dengan baik,” ujarnya.
Ia turut meminta perhatian khusus dari para kepala daerah, sekretaris daerah (sekda), serta organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dinas pertanian, untuk bergerak bersama.
Baca juga: Wamendagri Bima Arya Tegaskan PSU Tak Boleh Terulang
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri juga akan menggelar rapat khusus dengan Inspektorat daerah guna memantau langsung progres percepatan produksi pangan di masing-masing wilayah.
“Membuat sistem pelaporan, daerah mana yang sudah bergerak untuk menangani pompanisasi, irigasi, mendorong kesediaan air di daerah-daerah masing-masing, khususnya penghasil beras, mana saja daerah yang tidak, nanti akan kita evaluasi,” ungkapnya.
