apakabar.co.id, JAKARTA — Januari 2025 menandai empat tahun Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri. Sebuah masa jabatan yang cukup panjang untuk posisi strategis di tubuh Polri.
Kini, regenerasi menjadi kebutuhan untuk Polri sebagai organisasi yang profesional dan modern. Apa alasannya? Siapa kandidat yang layak menggantikannya?
Berikut petikan wawancara media ini dengan analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto.
Apakah sudah waktunya Kapolri diganti, padahal masa pensiunnya masih jauh?
Bambang Rukminto: Pengangkatan dan pencopotan Kapolri sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Tidak ada keharusan menunggu sampai masa pensiun. Presiden bisa mengganti Kapolri kapan saja.
Kita sudah punya preseden. Jenderal Tito Karnavian diganti setelah menjabat tiga tahun, jauh sebelum masa pensiun. Jenderal Sutarman bahkan dicopot sembilan bulan sebelum pensiun. Jenderal Dai Bachtiar juga diganti setelah empat tahun lebih menjabat, padahal masih tiga tahun lagi pensiun.
Lantas, apa urgensi mengganti Kapolri saat ini?
Jenderal Listyo sudah empat tahun menjabat. Selama itu tentu ada capaian dan juga catatan. Tapi yang jelas, ia adalah figur kepercayaan Presiden Jokowi. Dalam konteks transisi kekuasaan, Polri sebagai institusi juga perlu penyegaran agar tidak stagnan atau berada dalam bayang-bayang kepentingan lama.
Presiden Prabowo perlu membuktikan bahwa arah kebijakan keamanan tidak lagi didikte oleh figur-figur sebelumnya. Di sinilah pentingnya regenerasi dan pemilihan figur baru yang lebih independen dan segar secara organisasi.
Tentu, tantangannya adalah memastikan calon Kapolri yang baru bukan sekadar perpanjangan tangan dari kekuasaan sebelumnya—baik dari sisi Presiden lama maupun Kapolri yang sedang menjabat. Rekam jejak dan kinerja akan jadi penentu.
Kriteria calon Kapolri yang ideal menurut ISESS?
Jika Presiden Prabowo benar-benar ingin membenahi Polri secara mendasar, bukan hanya demi kompromi kekuasaan, ia bisa meniru pola Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu. SBY memilih figur yang memiliki prestasi, pengalaman struktural lengkap di Polri, dan masih memiliki masa aktif minimal dua tahun lagi sebelum pensiun.
Di era SBY, seorang Komisaris Jenderal (Komjen) bahkan diharuskan pernah dua kali menjabat Kapolda, salah satunya di Polda tipe A+. Artinya, ada ukuran konkret soal jam terbang dan kapasitas lapangan. Jika calon Kapolri tidak pernah jadi Kapolda, atau hanya sekali dan bukan di Polda besar; maka standar kita hari ini justru menurun dibanding era SBY.
Dari nama-nama yang beredar, Fadil Imran, Karyoto, Wahyu Widada, siapa yang paling memenuhi kriteria?
Kami menambahkan satu kriteria penting: calon Kapolri harus berjarak dari dunia politik dan tidak memiliki konflik kepentingan melalui relasi keluarga atau jaringan politik tertentu.
Dari nama-nama itu, Komjen Wahyu Widada, yang kini menjabat Kabareskrim, adalah figur yang relatif berjarak dari politik. Itu nilai tambah tersendiri. Dan juga sudah dua kali Kapolda.
Apakah ada nama lain di luar ketiganya?
Sebenarnya, ada Komjen Akhmad Wiyagus. Rekam jejaknya sangat lengkap. Tapi akan pensiun empat bulan lagi.
Apakah faktor lain, misalnya disukai atau memiliki kedekatan dengan oligarki, dalam arti pengusaha, juga menjadi faktor penentu?
Benar. Makanya di awal tadi saya bilang. Kalau kepentingannya memperbaiki Polri, harus seperti itu. Kalau kepentingan kekuasaan lebih tinggi, ya silakan suka-suka saja. Jangan harap penegakan hukum akan lebih baik.
Belakangan nama Rudy Heryanto juga mencuat, padahal yang bersangkutan bukan alumni Akademi Kepolisian, bagaimana menurut anda?
Kalau Rudy terpilih, indikasinya juga akan meneruskan tradisi era Jokowi. Rudy hanya pernah jadi Kapolda sekali di Banten, sama seperti Listyo. Bukan alumni Akpol, sama seperti Ahmad Lutfi, mantan Kapolda Jateng. Kalau dia yg naik, bisa diartikan bahwa ‘Geng Jokowi’ masih tetap kuat di tubuh Polri.
