apakabar.co.id, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memerintahkan pihak terkait untuk meningkatkan sistem keamanan siber berbagai situs KPU, khususnya yang berkaitan dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Semua sudah kami kumpulkan untuk menjaga ruang siber agar tidak terganggu dan tidak diganggu,” ujar Hadi di Jakarta, Rabu (2/10).
Adapun dua lembaga yang akan menjaga ruang digital tetap demokratis dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).
Baca juga: Jokowi dan Iriana Bakal Gunakan Hak Pilih Pilkada di Solo
Terkait dengan kekondusifan media sosial, Hadi membagi lanskap ancaman menjadi dua, yakni misinformasi dan polarisasi. Kedua ancaman tersebut harus menuai perhatian lebih tinggi sebab saat ini sudah terjadi penyebaran hoaks dan provokasi.
“Kami sudah mengumpulkan seluruh wartawan, media, untuk mengantisipasi dan melaksanakan kontrol yang ketat, agar jangan sampai misinformasi ini memicu keretakan persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Hadi.
Selain optimalisasi sistem keamanan siber KPU dan menjaga kekondusifan media sosial, Hadi mengatakan bahwa Pemerintah juga berupaya untuk mendeteksi dan mengelola rencana aksi serta memitigasi setiap dinamika di masyarakat.
Baca juga: Obok-Obok Kaltim Saat Pilkada, MAKI Dukung KPK Gaspol
Optimalisasi upaya cooling system, persatuan, dan kesatuan melalui pendekatan kepada tokoh agama, masyarakat, dan adat juga ditempuh oleh Pemerintah untuk memastikan keamanan penyelenggaraan Pilkada 2024.
Pemerintah juga sudah membentuk desk koordinasi pilkada yang terdiri atas 19 kementerian/lembaga yang akan terlibat dalam Pilkada Serentak 2024.
“Dengan demikian, diharapkan berbagai permasalahan yang dapat menjadi hambatan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat dikoordinasikan dapat diatasi dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
