apakabar.co.id, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menjelaskan alasan dirinya meminta kementeriannya mendapatkan anggaran sebesar Rp 20 triliun.
Menurutnya, alokasi dana itu akan digunakan Kementerian HAM untuk merealisasikan sekitar 200 program kerja.
“Anggaran Rp 20 triliun karena saya mempunyai lebih 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru 1 program saja sudah Rp 8,3 Triliun. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut Rp 1,3 Triliun maka sudah Rp 9,5 triliun,” kata Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (31/10).
Pigai menyebut, dirinya ingin menyosialisasikan HAM ke seluruh masyarakat Indonesia yang jumlah sekitar 280 juta jiwa.
Karena itu, untuk mengenalkan HAM ke ratusan juta rakyat diperlukan 83 ribu kelompok masyarakat yang akan bekerja ke pelosok Tanah Air.
“Dengan satu program saja, kita bisa menjangkau ratusan juta orang dan mengubah mindset masyarakat. Kami sudah membentuk 1.007 tim lapangan yang siap beraksi,” ujar Pigai.
Ia menjelaskan, nantinya setiap kelompok diberikan kucuran dana sebesar Rp 100 juta.
“Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di pedesaan yang kita siapkan. 1 kelompok atau 1 wilayah saya kita kasih Rp 100 juta,” katanya.
Selain itu, kata dia, alasan lainnya adalah karena dirinya akan menambah jumlah staf di Kementerian HAM.
“Saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf Pak. Dengan adanya struktur baru saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini hanya dari dukungan gajinya berapa kita?” kata Pigai.
“Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1 triliun. Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1,2 Triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf belum untuk program atau biaya pembangunan,” bebernya.
Namun, pernyataan ambisius tersebut mendapat tanggapan kritis dari Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP yang juga mantan Menkumham, Yasonna Laoly.
Ia mengingatkan pentingnya sikap realistis dalam pengajuan anggaran, mengingat situasi keuangan negara yang tengah mengalami defisit dan utang jatuh tempo.
“Semangat saja tidak cukup, kita harus memperhatikan realitas yang ada,” tegasnya.
Yasonna mengungkapkan keprihatinan bahwa program-program yang diusulkan harus lebih terperinci agar tidak jauh dari harapan.
Ia mengingatkan bahwa pertarungan anggaran antar kementerian bisa menjadi tantangan besar bagi Menteri Pigai dalam mewujudkan rencana tersebut.
Dalam situasi keuangan yang sulit, perdebatan mengenai alokasi anggaran ini menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan antara visi besar dan kondisi nyata yang dihadapi pemerintah.
