NEWS

Partai Gema Bangsa Deklarasi di JCC, Tegaskan Desentralisasi Politik dan Tolak Pilkada Lewat DPRD

Penulis: Tim Redaksi
Sabtu, 17 Januari 2026 | 17:35 WIB

Ketua Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (17/1/2026). Foto: Andrey

apakabar.co.id, JAKARTA - Partai Gema Bangsa resmi mendeklarasikan diri sebagai partai politik baru dalam acara yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/1/2026). Deklarasi ini dibarengi pernyataan sikap politik yang menegaskan komitmen partai terhadap desentralisasi politik serta penolakan tegas terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, menyampaikan deklarasi berjalan lancar dan dihadiri kader serta simpatisan dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam pidato politiknya, Rofiq menegaskan bahwa desentralisasi menjadi fokus utama dan pembeda Gema Bangsa dibanding partai politik lain.

“Bahwa Gema Bangsa itu lebih fokus pada desentralisasi politik kepartaian karena ini adalah sebuah mantra politik yang tidak dimiliki oleh partai-partai lain, dan ini adalah satu-satunya partai yang mengusung itu,” kata Rofiq kepada awak media.

Ia menyebut Gema Bangsa sebagai antitesis dari praktik politik sentralistis yang selama ini dominan. Menurutnya, partai memilih menyerahkan sepenuhnya kebijakan politik kepada pengurus dan masyarakat di daerah.

“Artinya seluruh kebijakan politik itu kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang ada di daerah,” tegasnya.

Sejalan dengan prinsip tersebut, Rofiq secara tegas menolak usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Bagi Gema Bangsa, pilkada langsung merupakan keniscayaan demokrasi karena menjamin keterbukaan dan transparansi.

“Klir bahwa kami menginginkan keterbukaan, transparansi. Jadi, kami ingin (kepala daerah) dipilih secara langsung. Jangan sampai demokrasi ditarik mundur, karena sesungguhnya dalam konteks pilkada langsung itu yang ada adalah cost politic, bukan transaksional,” ujarnya.

Ia menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD justru berpotensi memicu praktik transaksional dan merampas hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung.

“Kalau sudah ditutup di DPRD, baik provinsi maupun kabupaten, itu sudah pasti transaksional. Dan itu jauh lebih menyakitkan masyarakat,” imbuhnya.

Lebih jauh, Rofiq menjelaskan Partai Gema Bangsa lahir dari kegelisahan terhadap kondisi bangsa yang dinilai belum sepenuhnya berdaulat, meski kaya sumber daya alam.

“Partai ini lahir dari kegelisahan. Dari keprihatinan. Dan dari harapan besar akan Indonesia yang berdaulat. Indonesia yang lebih adil. Dan Indonesia yang lebih bermartabat,” ujarnya.

Ia mengkritik ketergantungan ekonomi Indonesia dan minimnya manfaat sumber daya alam bagi negara.

“Kita kaya sumber daya alam. Namun, masih bergantung hingga sumber daya alam hari ini negara pun sedikit mendapat keuntungan. Yang menikmati keuntungan hanya segelintir orang,” katanya.

Visi utama yang diusung Gema Bangsa adalah “Kemandirian Bangsa”, yang dimaknai sebagai kemampuan berdiri tegak dan menentukan arah sendiri, bukan sikap isolatif.

“Kemandirian berarti berdiri tegak. Tidak mudah didikte. Tidak mudah bergantung dan mampu menentukan arah bangsa dengan kekuatan sendiri,” jelas Rofiq.

Dalam bidang ekonomi, Gema Bangsa mendorong kedaulatan rakyat atas hasil kerja mereka, termasuk dengan mengusulkan pembentukan bank tanah untuk mendukung swasembada pangan.

“Gema Bangsa berpesan dan berharap kepada pemerintah, kepada Bapak Prabowo Subianto agar menginisiasi bank tanah. Dengan adanya bank tanah itulah maka swasembada pangan akan bisa diwujudkan,” tuturnya.

Ia juga menyoroti kesejahteraan nelayan yang dinilai masih terabaikan akibat minimnya dukungan teknologi.

“Sudah waktunya negara ini juga harus memikirkan para nelayan itu agar mereka sejahtera. Sudah tidak waktunya lagi hanya mengandalkan nikel, hanya mengandalkan batu bara,” serunya.

Dalam kesempatan yang sama, Partai Gema Bangsa secara terbuka mengajak mantan Menteri ESDM Sudirman Said untuk bergabung. Rofiq memuji Sudirman sebagai tokoh meritokrasi yang konsisten melawan nepotisme.

“Nepotisme adalah penyakit yang paling kronis di Republik ini dan beliau terus-menerus bersuara tentang itu,” kata Rofiq.

“Rasanya kami tidak terlalu sungkan jika Partai Gema Bangsa juga melamar Pak Sudirman Said untuk bergabung di dalam ini. Sudah waktunya lock-in Pak Sudirman,” tambahnya.

Namun, Sudirman Said menanggapi ajakan tersebut dengan santai dan menyebutnya sebagai guyonan. Ia menegaskan belum tertarik menjadi kader partai politik.

“Enggaklah. Itu guyonan Pak Ketum. Saya senang saja dengan semua inisiatif untuk mengorganisasi aspirasi supaya aspirasi bisa disalurkan dengan cara-cara konstitusional,” ujarnya.

Sudirman menambahkan bahwa pemilu masih jauh dan saat ini fokusnya adalah mengurus sekolah, meski tetap terbuka untuk berdiskusi dengan berbagai pihak.

“Pemilunya masih jauh. Sekarang saya lagi sibuk urusin sekolah, tapi kita terus diskusi dengan siapa pun,” tuturnya.

Editor:
ANDREY MICKO