apakabar.co.id, JAKARTA – Pemerintah menggagas penerapan perdagangan karbon di Indonesia harus berjalan optimal sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir pada Oktober 2024.
Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai menerima Dirjen Pengendalian dan Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanti, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (19/4).
“Carbon Trading ini program Presiden. Untuk itu akselerasi penting dilakukan sambil tetap memperhatikan arahan Presiden, yaitu membentuk ekosistem ekonomi karbon yang berintegritas, inklusif, transparan dan berkeadilan,” kata Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/4) malam.
Moeldoko menekankan pentingnya percepatan penyusunan dan harmonisasi regulasi, khususnya pada sektor-sektor yang ada di dalam Nationally Determine Contribution (NDC). Di antaranya terkait energi, limbah, proses industri, serta penggunaan produk pertanian, kehutanan, dan sektor lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya blue carbon.
Moeldoko menjelaskan percepatan penyusunan dan harmonisasi regulasi terkait perdagangan karbon dibutuhkan agar Indonesia bisa menangkap potensi ekonomi pasar yang besar, baik melalui perdagangan karbon secara bilateral maupun mekanisme bursa karbon.
Sejauh ini, potensi perdagangan karbon di Indonesia sangat besar karena memiliki kekayaan alam khususnya dengan banyaknya hutan tropis, padang rumput beriklim sedang, serta keanekaragaman hayati laut dan pesisir (blue carbon) berupa mangrove, padang lamun, serta rumput laut yang dapat menjadi sumber penyerapan karbon dan sangat penting dalam mengatasi krisis iklim.
“Sumber daya kita besar, potensi pasarnya juga besar, demand sudah ada. Namun carbon trading dan bursa karbon belum berjalan sesuai harapan,” ujarnya
Menurut Moeldoko, Kendalanya ada pada proses penyusunan dan harmonisasi regulasi, seperti terkait pajak karbon dan penetapan ambang batas emisi karbon pada beberapa sektor.
“Ini yang harus segera diselesaikan,” terangnya.
Sementara itu, Dirjen PPI-KLHK Laksmi Dewanti menjelaskan dalam membuat regulasi, KLHK memastikan ukuran yang ditetapkan dalam perdagangan karbon harus berkontribusi pada pengurangan emisi sesuai target NDC dalam Paris Agreement.
Laksmi menuturkan ada dua bentuk perdagangan karbon yang bisa dilakukan di Indonesia. Pertama, perdagangan emisi, di mana yang dijual adalah batas emisi atau persetujuan batas atas emisi, dan kedua, offset emission, yakni perdagangan karbon yang mengacu pada transaksi jual beli sertifikat pengurangan emisi.
“Rencananya Juni 2024 ini KLHK akan mengeluarkan Peraturan Menteri LHK terkait perdagangan karbon luar negeri hasil dari pilot project perdagangan karbon tersebut,” ujarnya.
Laksmi menegaskan, “Saat ini yang sudah berjalan dengan baik adalah Result Based Payment (RBP).” Dengan demikian Indonesia mendapatkan pembayaran atas kinerja dalam menjaga emisi Karbon, seperti pembayaran dari Green Climate Fund (GCF) dan Norwegia.
Sebagai informasi, perdagangan karbon di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri LHK 21/2022. Perdagangan karbon melalui bursa diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Bursa Karbon Indonesia (BKI) pada 26 September 2023.
