apakabar.co.id, JAKARTA – Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tambang ilegal beserta oknum yang menjadi bekingnya, sebagai bentuk ketegasan untuk mendobrak praktik yang selama ini telah merugikan negara ratusan triliun.
Agung mengapresiasi sikap Prabowo dalam mendobrak realitas ekonomi yang selama ini dugaan oknum aparat maupun purnawirawan yang terlibat baik dalam bisnis tambang ilegal dan sawit.
“Ini sebuah preseden positif bahwa Presiden memimpin genderang perang melawan oknum tadi agar tidak membuat ekonomi kita terpusat pada satu kelompok atau satu orang saja,” ujarnya merespons Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahun MPR di Jakarta, dikutip Sabtu (16/8).
Baca juga: Bongkar 1.063 Tambang Ilegal, Prabowo: Jenderal dan Politisi Pun Akan Disikat
Agung mengatakan saat ini Presiden mencetuskan banyak program prioritas dan program strategis yang berfokus pada perbaikan kesejahteraan rakyat.
Program-program tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga praktik culas seperti tambang ilegal yang terus menerus merugikan keuangan negara sudah pasti akan diberantas.
“Karena rakyat kita hari ini sedang mengalami kontraksi ekonomi dan pemerintah butuh banyak anggaran untuk bisa mengentaskan masalah tersebut,” tuturnya.
Baca juga: Tambang Ilegal Beroperasi 10 Tahun di IKN, Jatam: Ini Bukan Pekerjaan Iseng
Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Prabowo menegaskan bakal menindak 1.063 tambang ilegal yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.
Presiden Prabowo telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tambang ilegal itu. Dia juga mengingatkan bahwa penindakan itu akan dilakukan terhadap siapa pun, termasuk kepada orang-orang besar hingga jenderal-jenderal TNI, jika diduga terlibat melindungi tambang ilegal.
“Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita,” kata Presiden.
