apakabar.co.id, JAKARTA – Ribuan massa buruh berkumpul dan melakukan aksi demonstrasi menolak PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengaku khawatir adanya peluang terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana Tapera yang disimpan pemerintah nantinya.
“Kalau dia dikelola oleh pemerintah padahal uangnya rakyat, pertanyaannya ada jaminan nggak bakal dikorupsi?” ujar Said Iqbal.
Said mengatakan banyak kasus korupsi yang terjadi oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan.
Dalam hal ini Said menegaskan bahwa pihak buruh tidak rela jika uang hasil potongan Tapera itu dikorupsi.
“Korupsi yang terjadi di ASABRI, dikorupsi besar-besaran. Taspen? Korupsi besar-besaran. Itu dikelola oleh pemerintah, oleh para menteri yang bertanggung jawab, buktinya dikorupsi. Kami masyarakat sipil, khususnya buruh, tidak rela uang ini dikorupsi,” ujar Said.
Said menegaskan iuran yang dibayarkan untuk Tapera berasal dari pendapatan pengusaha dan potongan upah pekerja.
“Pemerintah tidak mengiur tapi mengelola uang masyarakat. 2,5% potongan upah buruh, 0,5% dari pengusaha, terus pemerintah mengiurnya gimana?,” ujarnya.
Ribuan orang buruh hari ini menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat dan menuntut agar Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dicabut.
“Aksi pada hari ini tuntutannya adalah cabut PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kami meminta di depan Istana agar Bapak Presiden Jokowi mencabut PP Nomor 21 Tahun 2024 tersebut,” ucap Said Iqbal.
