Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Transisi Energi Maju, tapi Tantangan Masih Berat

Dalam media briefing tahunan bertajuk Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum), sejumlah lembaga riset dan kebijakan memaparkan evaluasi sekaligus rekomendasi strategis untuk memperkuat transisi energi Indonesia ke depan.

Forum ini merupakan kolaborasi antara Climateworks Centre, Centre for Policy Development (CPD), Institute for Essential Services Reform (IESR), International Institute for Sustainable Development (IISD), Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC).

Pada semester pertama 2025, bauran energi terbarukan Indonesia meningkat menjadi 16 persen.

Tambahan kapasitas pembangkit listrik bersih mencapai 876,5 MW, atau naik 15 persen dibanding tahun sebelumnya.

Namun, angka ini dinilai masih jauh dari target Persetujuan Paris dan ambisi emisi nol bersih (net zero) pada pertengahan abad.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp402,4 triliun dalam APBN 2026 untuk sektor ketahanan energi, dengan sekitar Rp37,5 triliun difokuskan pada pengembangan energi terbarukan.

Meski begitu, sejumlah masalah struktural masih menghambat laju transisi, mulai dari subsidi energi yang belum tepat sasaran, stagnasi investasi energi bersih, hingga koordinasi lintas kementerian yang lemah pascarestrukturisasi kelembagaan energi.

“Komitmen ambisius yang telah disampaikan di berbagai forum internasional belum sepenuhnya tercermin dalam arah kebijakan nasional sepanjang tahun pertama pemerintahan saat ini,” ujar Kuki Soejachmoen, Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) di Jakarta, Senin (10/11).

ETP Forum merumuskan sembilan rekomendasi yang dikelompokkan dalam empat klaster utama:

Forum menekankan pentingnya pergeseran subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada penerima manfaat, dengan memanfaatkan Data Tunggal Subsidi Energi Nasional (DTSEN).

Menurut Ruddy Gobel, Senior Policy Advisor CPD, penghematan subsidi sebaiknya dialihkan untuk investasi energi bersih serta pengembangan jaringan listrik mikro dan off-grid di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).

Reformasi kelembagaan dianggap penting agar peran regulator dan operator bisnis energi terpisah dengan jelas.

Forum juga mendorong pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi di bawah Presiden untuk mencegah tumpang tindih kebijakan.

“Sinkronisasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dengan regulasi dekarbonisasi lain dan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET) perlu dipercepat agar ada kepastian hukum bagi pelaku usaha,” tambah Ruddy.

CEO IESR Fabby Tumiwa menilai, Indonesia perlu memperbarui target dalam KEN, RUKN, dan RUPTL agar selaras dengan visi menuju 100 persen energi terbarukan pada 2040 atau lebih cepat.

Ia menekankan pentingnya investasi pada riset dan teknologi bersih, seperti baterai transportasi publik, hidrogen hijau, dan amonia, guna mempercepat adopsi energi bersih dan menjaga daya saing industri.

Menurut Zacky Ambadar dari IISD, transisi energi harus dijalankan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang kuat, agar hilirisasi mineral kritis tidak merusak lingkungan dan tetap memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Ia juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) serta Just Transition Framework untuk melindungi pekerja dan kelompok rentan.

ETP Forum menilai tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran akan menjadi tahun penentu bagi konsistensi reformasi energi nasional.

Koordinasi lintas sektor, reformasi fiskal yang berkeadilan, dan komitmen politik akan menentukan apakah Indonesia bisa mempertahankan momentum menuju ketahanan energi dan emisi nol bersih.

“Momentum tahun kedua ini penting untuk membuktikan bahwa komitmen dekarbonisasi bukan hanya retorika, tapi sudah masuk ke level kebijakan dan implementasi nyata,” tutup Kuki Soejachmoen.