apakabar.co.id, JAKARTA – Analis kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto melihat tak ada ketegasan pemerintah menyikapi skandal pemerasan oknum polisi terhadap warga asing di konser Djakarta Warehouse Project (DWP). Apalagi melihat pernyataan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana.
“Pernyataan minta maaf menpar terkait pemerasan WNA pada konser DWP oleh personel kepolisian tak bisa memperbaiki citra wisata Indonesia secara instan,” jelas Rukminto, Sabtu (28/12).
Secara kuantitas, temuan Rp2,5 miliar di rekening pelaku pemerasan oleh Divisi Propam Polri bisa terbilang kecil. Namun tentu tidak jika melihat potensi tergerusnya reputasi wisata Indonesia di mata dunia.
“Tak sebanding dengan kerugian dengan biaya promosi wisata untuk menarik wisatawan asing yang selama ini sudah digelontorkan pemerintah,” jelas Rukminto.
Widiyanti, kata dia, harusnya menjelaskan gamblang dampak kerugian atas aksi pemerasan oleh kelompok polisi tersebut. Termasuk memintai pertanggungjawaban kapolri atas ulah anak buahnya.
Ia juga menilai terlalu dini pernyataan wakil menteri pariwisata yang mengapresiasi kinerja Divisi Propam. “Ini tetap tak bisa serta merta mengembalikan citra pariwisata Indonesia,” jelasnya.
Sebelumnya, Menpar Widiyanti hanya merespons normatif. Ia mengapresiasi langkah investigasi kepolisian. “Kemenpar mengapresiasi setinggi-tingginya khususnya Divisi Propam Polri yang telah bergerak cepat bertindak menginvestigasi insiden ini dan telah mengamankan 18 oknum aparat polisi terduga pelaku,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangan resminya di Jakarta (23/12).