OPINI
Ketahanan Energi dan Ujian Fiskal Indonesia
Oleh: Yossi Martino*
Gejolak global kembali menguji ketahanan ekonomi Indonesia, bukan hanya dalam hitungan angka, tetapi juga dalam kemampuan negara membaca arah risiko dan meresponsnya dengan strategi yang tepat.
Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, sejak akhir Februari 2026 telah menjalar jauh melampaui batas geografisnya.
Disrupsi energi di Selat Hormuz mendorong harga minyak mentah Brent mendekati 120 dolar AS per barel, sementara tekanan terhadap nilai tukar rupiah bergerak ke kisaran Rp16.900, hingga Rp17.058 per dolar AS.
Situasi ini bukan sekadar episode volatilitas biasa, melainkan peringatan serius tentang rapuhnya fondasi yang selama ini sudah dianggap cukup kokoh.
Dalam konteks ini, langkah awal pemerintah patut diapresiasi. Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara, efisiensi mobilitas dan perjalanan dinas, refocusing belanja kementerian dan lembaga, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) lima hari, hingga penguatan agenda efisiensi energi menunjukkan bahwa respons tidak lagi bersifat reaktif, tetapi mulai mengarah pada pengelolaan risiko yang terukur.
Pendekatan ini menjadi sinyal penting bahwa negara hadir dengan kesadaran penuh atas kompleksitas tantangan yang dihadapi.
Hanya saja, fase ini baru permulaan. Tantangan yang sesungguhnya terletak pada daya tahan kebijakan tersebut jika tekanan global berlangsung lebih lama dan lebih dalam.
Pertanyaan kuncinya, bukan lagi apakah pemerintah telah bertindak, melainkan apakah paket kebijakan yang ada cukup untuk menjaga stabilitas APBN, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan kepercayaan pasar.
Di sinilah persoalan struktural yang selama ini sering terabaikan mulai terlihat. Indonesia memasuki tahun 2026 dengan bantalan fiskal yang relatif sempit, sementara ketergantungan terhadap impor energi masih tinggi.
Kombinasi ini menciptakan kerentanan ganda. Ketika harga minyak dunia melonjak, dampaknya tidak hanya terasa pada sektor energi, tetapi juga merembet ke fiskal, inflasi, dan daya beli masyarakat. Ketahanan energi, dalam perspektif ini, bukan lagi isu teknis sektoral, melainkan inti dari kedaulatan ekonomi.
Arah Risiko
Simulasi dan riset yang dilakukan GREAT Institute memberikan gambaran yang semakin memperjelas arah risiko.
Dalam skenario moderat, ketika harga minyak berada di kisaran USD 93 hingga 97 per barel, defisit fiskal diperkirakan masih dapat dijaga pada rentang 3,25 hingga 3,55 persen dari PDB.
Ketika tekanan meningkat dan harga minyak bergerak ke rentang USD 105 hingga 120 per barel, defisit berpotensi melebar, hingga 3,80 sampai 4,30 persen dari PDB. Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari ruang fiskal yang semakin tertekan.
Peneliti ekonomi GREAT Institute Adrian Nalendra Perwira juga telah menekankan bahwa setiap skenario membutuhkan respons kebijakan yang berbeda.
Pada tahap awal, negara masih memiliki ruang untuk mengandalkan disiplin fiskal, reprioritisasi belanja, serta efisiensi program dengan multiplier rendah.
Kebijakan bekerja dari semua tempat (WFA) dan pengaturan program Makan Bergizi Gratis, bahkan berpotensi menghasilkan penghematan signifikan, mencapai puluhan triliun rupiah.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi strategi untuk menjaga stabilitas, tanpa harus mengambil keputusan yang mahal secara politik.
Ketika tekanan memasuki fase yang lebih berat, pilihan kebijakan menjadi semakin kompleks. Kenaikan harga BBM subsidi, misalnya, mulai muncul sebagai opsi yang tidak terhindarkan.
Kebijakan ini tentu membawa implikasi sosial yang besar, sehingga harus diiringi dengan skema kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok rentan.
Pada saat yang sama, kebutuhan efisiensi anggaran juga meningkat tajam, hingga mencapai lebih dari Rp125 triliun untuk menjaga defisit tetap terkendali.
Tiga Satgas
Di tengah dinamika tersebut, usulan pembentukan tiga satuan tugas (satgas) strategis menjadi langkah yang patut dipertimbangkan secara serius.
Satgas Reformasi Utang diperlukan untuk mengelola risiko pembiayaan negara, mulai dari tenor, hingga biaya bunga.
Satgas Reformasi Penerimaan Negara menjadi kunci untuk menggali potensi penerimaan yang selama ini belum optimal, termasuk dari aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat.
Sementara itu, Satgas Credit Rating berperan menjaga komunikasi yang kredibel dengan investor dan lembaga pemeringkat, agar setiap kebijakan yang diambil tidak disalahartikan sebagai pelemahan disiplin fiskal.
Kredibilitas fiskal memang tidak cukup dijaga melalui angka semata. Maka yang harus diyakinkan kepada pasar adalah adanya peta jalan yang jelas dan masuk akal dalam mengelola utang, meningkatkan penerimaan, serta mengembalikan fiskal ke jalur konsolidasi.
Transparansi, konsistensi, dan keberanian untuk mengambil keputusan strategis menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan tersebut.
Lebih jauh lagi, krisis ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan lompatan kebijakan yang lebih mendasar. Ketahanan energi tidak bisa lagi dipandang sebagai agenda jangka pendek.
Penguatan kapasitas penyimpanan energi, reformasi subsidi yang adaptif terhadap fluktuasi harga minyak, pengembangan biofuel, hingga diversifikasi energi primer harus menjadi bagian integral dari strategi fiskal nasional.
Tanpa itu, Indonesia akan terus berada dalam siklus kerentanan yang sama setiap kali terjadi gejolak global.
Dalam perspektif yang lebih luas, konflik global ini memberikan pelajaran penting bahwa kedaulatan energi dan kesehatan fiskal adalah dua sisi dari mata uang yang sama.
Negara yang bergantung pada impor energi dan memiliki ruang fiskal terbatas akan selalu berada pada posisi paling rentan.
Oleh karena itu, respons terhadap krisis hari ini tidak boleh berhenti pada upaya stabilisasi jangka pendek, tetapi harus menjadi fondasi bagi reformasi struktural yang berkelanjutan.
Di titik inilah optimisme menemukan pijakannya. Indonesia memiliki kapasitas, pengalaman, dan sumber daya untuk melakukan transformasi tersebut.
Hal yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melihat krisis bukan sebagai ancaman semata, melainkan sebagai peluang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Ketika kebijakan jangka pendek dan reformasi jangka panjang berjalan beriringan, maka setiap guncangan global tidak lagi menjadi sumber ketidakpastian, melainkan momentum untuk melompat lebih jauh menuju kemandirian dan ketahanan ekonomi yang sesungguhnya.
*) Peneliti ekonomi GREAT Institute
Oleh 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY