OPINI
Pramono, Halalbihalal, dan Seni Merajut Kebersamaan
Oleh: Budhi Haryadi*
Jakarta bergerak seperti mesin yang tak pernah benar-benar berhenti. Ia efisien, keras, dan kerap terasa dingin. Orang berangkat sebelum matahari naik dan pulang setelah cahaya menghilang. Di antara dua titik itu, kehidupan sosial tergerus. Kota menjadi ruang produksi, bukan ruang perjumpaan. Dalam kota yang diringkus oleh kemacetan, statistik ekonomi, dan gedung pencakar langit ada yang sesuatu yang tergerus: kebersamaan dan keguyuban sosial.
Maka ketika Pramono Anung merancang agenda halalbihalal akbar di Lapangan Banteng, itu memiliki makna lebih dari sekadar seremonial pasca lebaran. Ia adalah tindakan simbolik sekaligus seni merajut kebersamaan sosial.
Rasa guyub bukan sekadar romantisme budaya. Ia adalah fondasi psikologis dan sosial yang membuat sebuah masyarakat merasa memiliki satu sama lain. Dalam keguyuban, ada rasa saling menjaga, saling memahami, dan saling mengakui keberadaan. Hal ini menjadi prasyarat untuk membangun kota Jakarta yang sedang meniti jalan menembus 20 besar kota global.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan acara halalbihalal pada 11 April 2026 di Lapangan Banteng sebagai ruang silaturahmi warga untuk saling memaafkan dan membangun kepercayaan sosial. Dalam pernyataannya, Pramono berharap rangkaian kegiatan Idulfitri tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi bagian dari identitas Jakarta sebagai kota inklusif dan berbudaya.
Untuk kota sebesar dan sekompleks Jakarta, keguyuban dan kebersamaan tidak turun dari langit, melainkan harus dibangun, dirawat, dan diperjuangkan bersama. Dalam hal ini Pramono Anung menjadi arsitek dalam membangun harmoni sosial. Narasi-narasi dan gestur humanistik Pram membuka ruang, menjalin pertemuan, dan merawat keguyuban sosial.
Pada titik ini, teori sosiologi klasik dari Ferdinand Tonnies menemukan relevansinya yang paling terang. Ia membedakan Gemeinschaft (komunitas) dan Gesellschaft (masyarakat modern). Komunitas adalah ruang kehangatan dan keakraban sosial, di mana orang saling mengenal dan saling bergotong royong. Sedangkan masyarakat modern adalah ruang kontrak, di mana hubungan menjadi fungsional, transaksional, bahkan kerap kehilangan sisi kemanusiaannya.
Jakarta, seperti kota-kota global lainnya, telah bergerak jauh ke arah Gesellschaft, masyarakat modern. Ia efisien, tetapi dingin. Ia cepat, tetapi sering kehilangan kehangatan dan kebersamaan sosial.
Halalbihalal, dalam konteks ini, bukan sekadar tradisi budaya. Pramono Anung menjadikannya mekanisme sosial untuk memulihkan keakraban dan keguyuban sosial yang terkikis.
Politik Guyub ala Pramono untuk Menciptakan Harmoni Sosial
Politik guyub Pramono jika ditelaah dalam kajian politik kontemporer dapat dibaca sebagai politik simbolik. politik yang bekerja melalui makna, melalui pengalaman kolektif, melalui sentuhan emosional yang sering kali lebih dalam dari sekadar rutinitas administratif dan regulasi semata.
Hal ini menjadi semakin kuat dan bermakna ketika dilangsungkan di Lapangan Banteng. Lapangan Banteng bukanlah ruang kosong tanpa sejarah, ia adalah ruang publik yang menyimpan ingatan kolektif bangsa. Berdekatan dengan kawasan Monas – yang dahulu dikenal sebagai Lapangan Ikada – tempat ini menjadi saksi, keberanian rakyat dalam mengukuhkan kemerdekaan Republik.
Ketika halalbihalal digelar di sana, yang terjadi bukan sekadar pertemuan warga. Yang terjadi adalah pertemuan antara masa lalu dan masa kini, antara sejarah dan harapan.
Dalam konteks halalbihalal, Lapangan Banteng menjadi tempat di mana kota bertemu dengan dirinya sendiri. Ia tidak berhenti pada seremoni, melainkan dirancang sebagai ekosistem perjumpaan warga. Ketika ribuan warga berkumpul untuk saling berjabat tangan, saling menyapa, dan merajut kebersamaan sosial, Halalbihalal ala Pram seperti penegasan bahwa Jakarta adalah rumah bersama.
Ini mengingatkan pada konsep Urban Commons dalam kajian kota modern. Ruang publik sebagai milik bersama yang harus dihidupkan, bukan sekadar dipelihara secara fisik. Dalam banyak kota dunia, revitalisasi ruang publik menjadi strategi untuk membangun kohesi sosial. Seperti Barcelona dengan plaza-plaza terbuka, Seoul dengan Cheonggyecheon, Jepang dengan festival Matsuri, Newyork dengan High Line, dan Eropa dengan festival mingguan.
Terdapat kesamaan ide dengan inisiasi halalbihalal ala Pramono: kota harus menyediakan ruang interaksi dan bertemu, bukan hanya bergerak dan tempat mencari nafkah. Dengan cara ini energi dan kecerdasan kolektif masyarakat dituntun untuk membangun dan memajukan Jakarta. Pram mentransformasikan halalbihalal menjadi praktik universal seperti dalam tradisi kota-kota global ini: Ia merawat kebersamaan dan menciptakan mekanisme yang menghidupkan jaringan kepercayaan dan harmoni sosial.
Jika kita melihat lebih jauh, politik guyub ala Pram. Gaya politik ini bersinggungan dengan grammar politik mutakhir yang disebut affective politics. Yaitu politik yang bekerja melalui emosi, kedekatan, dan memori kolektif.
Di era modern, kebijakan sering kali terlalu teknokratis. Angka-angka mendominasi. Efisiensi menjadi mantra. Tetapi manusia tidak hidup dari angka semata, ia memerlukan pengakuan, kehangatan, dan kebersamaan sebagai makhluk sosial.
Halalbihalal adalah politik afeksi ala Pram. Ia menyentuh dimensi yang tidak bisa diukur secara statistic tetapi menentukan kualitas hidup: rasa memiliki, rasa diterima, rasa dihargai, dan rasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar.
Di tengah paradoks dalam ambisi kota global yang kerap membuat kota kehilangan keakraban dan kebersamaan. Pram memilih jalannya sendiri: menjadikan Jakarta sebagai kota global yang tetap dihidupi dengan kehangatan dan keguyuban sosial.
Di sini, Pram melihat lebih jauh tentang kota global. Ia harus dihidupi dengan kebersamaan dan sikap menjunjung kemanusiaan, jika tidak ia bisa berubah menjadi mesin tanpa jiwa.
*) Pengamat Sosial
Oleh 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY