OPINI
Banjir Sumatera: Ketika Alam 'Bicara' Melalui Sisa-sisa Tubuhnya
Oleh: Hilma Erfiani Baroroh*
Bukan sampah plastik dan bukan limbah rumah tangga atau industri yang mengiringi banjir bandang Sumatera, beberapa waktu lalu, melainkan gelondongan kayu yang terbawa air menuju laut.
Dalam hitungan jam, algoritma media sosial pun penuh dengan visual-visual tersebut. Ragam komentar mengalir, dari dugaan pohon lapuk hingga pembalakan liar. Namun pertanyaannya: benarkah sesederhana itu? Atau justru kayu-kayu itu sedang menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam?
Kita cenderung membaca apa yang tampak, tanpa memahami konteks historis dan struktural di baliknya. Ketika kanopi hutan menyusut, tanah menjadi longgar, air mengalir lebih cepat, dan bencana datang dengan kecepatan yang tampak tak terbendung. Banjir sebesar ini bukan hanya akibat curah hujan tetapi akibat dari buruknya pengambilan kebijakan.
Bencana ekologis bukan sekadar kejadian alam. Ia adalah "teks sosial" yang mengungkap siapa yang berkuasa, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dirugikan. Meminjam ide Paulo Freire tentang “membaca dunia”, kayu-kayu yang terapung di sungai Sumatera meminta kita untuk membaca ulang realitas: bahwa peta konsesi lebih dominan daripada peta ekologi, eksploitasi berjalan lebih cepat daripada reboisasi.
Hutan dilihat sebagai komoditas, bukan ruang hidup ekologis. Perizinan longgar, pembalakan tidak terkendali, dan tata kelola ruang yang lemah memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi lingkungan kita.
Jika ditelisik lebih jauh lagi, salah satu akar permasalahannya adalah proyek modernisasi yang berakar pada pandangan dunia antroposentris, cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat, ukuran, dan tujuan dari segala sesuatu di dunia. Karenanya, non-manusia tidak terlalu diperhatikan dan hanya dijadikan objek. Padahal mereka juga berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Tidak dilibatkannya mereka dalam keputusan-keputusan strategis pemerintah sama dengan mengundang bencana.
Di sinilah kritik Bruno Latour menjadi relevan. Ia mengajukan gagasan radikal: alam perlu diwakili dalam politik.
Bukan berarti pohon duduk di parlemen, tetapi suara ekosistem harus didengar melalui ilmuwan, masyarakat adat, dan teknologi pemantau lingkungan karena mereka yang benar-benar memahami bahasa alam. Dengan kata lain, alam perlu diwakili dan didengar, bukan sekadar dinilai sebagai sumber daya.
Apa yang terjadi di Sumatera adalah alam yang menolak untuk dibungkam. Kayu-kayu itu bukan sekadar puing; mereka adalah kesaksian-kesaksian material yang sulit dibantah atas keputusan-keputusan yang dibuat jauh dari tepian sungai.
Kesaksian ini tidak menunjuk satu pelaku, melainkan seluruh arsitektur politik yang memungkinkan hilangnya hutan: tumpang tindih perizinan, relasi patronase dalam pemerintahan lokal, dan kepentingan korporasi yang bergerak lebih cepat daripada regulasi yang mengatur mereka. Ini adalah sistem yang dibangun untuk mengeksploitasi, bukan untuk melindungi.
Data dari BPS Sumatera Utara menguatkan kesaksian kayu-kayu tersebut. Tapanuli Tengah mencatat ekspansi perkebunan sawit paling agresif dalam tiga tahun terakhir—dari 3.640 hektare pada 2021 menjadi 17.080 hektare pada 2024, melonjak sekitar 369%. Ironisnya, wilayah ini pula yang paling terdampak banjir bandang pekan lalu.
Pola ini menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan bergerak jauh lebih cepat dibandingkan daya lenting alam. Wilayah dengan ekspansi paling agresif justru mengalami dampak banjir paling parah—sebuah ironi yang menyakitkan.
Pada titik ini, banjir di Sumatera memaksa kita menghadapi satu kenyataan sederhana bahwa ternyata ekosistem runtuh jauh sebelum bencana terjadi. Yang kita sebut “bencana alam” sering kali adalah babak terakhir dari kegagalan politik atau bahkan, lebih tepat disebut bencana manusia.
Kita terbiasa menyalahkan alam sebagai penyebab bencana, namun apakah kita pernah mengevaluasi diri? Jangan-jangan akibat ulah tangan manusia itu sendiri, karena keserakahan atas nama pembangunan, ekonomi, atau kepentingan nasional.
Padahal, kita hidup bersama yang lain—hewan, tumbuhan, sungai, hutan, laut. Kita bergantung pada mereka, sama seperti mereka bergantung pada keseimbangan ekosistem yang kita rusak. Bagaimana jika mereka hilang?
Jangan sampai kita terlena hanya memikirkan manusia sampai lupa bahwa mereka pun bagian dari yang menopang kehidupan. Bukankah kita juga hidup karena mereka, seperti yang dikatakan Eric Weiner: Ketika Pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir dikosongkan, ketika ikan terakhir ditangkap, barulah manusia menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang.
Dalam konteks literasi kritis, ini berarti mengajarkan generasi baru untuk tidak hanya membaca teks tertulis, tetapi juga membaca teks material seperti banjir, deforestasi, dan perubahan iklim—sebagai narasi yang mengungkap relasi kuasa, kepentingan ekonomi, dan pilihan politik yang membentuk dunia kita. Literasi kritis bukan sekadar kemampuan teknis membaca, tetapi kemampuan membaca realitas untuk kemudian mengubahnya.
Banjir Sumatera adalah pengingat keras bahwa alam tidak dapat lagi diperlakukan sebagai latar belakang pasif dari kehidupan kita. Ia adalah subjek yang berbicara, bahkan ketika kita menutup telinga. Sebelum terlambat. Sebelum kayu-kayu terakhir terapung ke laut. Sebelum hutan yang tersisa habis ditebangi atas nama pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya, beranikah kita mendengarkan?
*) Dosen Sastra Inggris Universitas Terbuka, Tenaga Ahli Sekjen Kemdiktisaintek, dan Mahasiswa Doktoral Linguistik Terapan Universitas Negeri Jakarta
Oleh 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY