Bencana dan Algoritma: Menata Ulang Komunikasi Krisis Pemerintah

Indonesia adalah sebuah paradoks digital yang luar biasa. Di satu sisi, kita adalah negara demokratis terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 170 juta pengguna internet yang aktif dan bising. Kita memiliki modal sosial yang besar berupa partisipasi publik yang kritis dan peduli.

Di sisi lain, ketika bencana melanda, seperti banjir bandang di Sumatra, keriuhan itu berubah menjadi pedang bermata dua. Kanal media sosial, seketika berubah menjadi arena komunikasi krisis yang paling vital bagi pemerintah.

Lini masa media sosial kita, mulai dari X (Twitter), Facebook, hingga TikTok, seketika bertransformasi menjadi arena partisipasi publik yang masif. Foto bencana, mulai dari kerusakan infrastruktur, video amatir proses evakuasi, hingga peta sebaran bantuan korban bencana menyebar dengan kecepatan cahaya. Media sosial kita juga bertransformasi menjadi arena gotong royong digital yang vital.

Hanya saja, di sela-sela solidaritas itu, komunikasi krisis sering kali terganggu oleh disinformasi. Foto banjir lama dari daerah lain juga disebar sebagai kejadian terkini, atau narasi konspiratif tentang "tsunami susulan" yang memicu kepanikan massal, sering kali memicu kepanikan.

Di sinilah peran penting negara hadir. Bagaimana negara seharusnya bersikap dalam riuhnya informasi media sosial? Dalam semangat demokrasi, pemerintah memiliki peluang besar untuk mengelola arus informasi ini agar semangat partisipasi masyarakat tetap konstruktif dan menjadi energi bagi pemulihan pascabencana. “Pasar bebas” informasi ini harusnya menjadi bahan bakar untuk segera bangkit dari bencana.

Kita harus sepakat dulu pada satu hal: keriuhan di media sosial, saat bencana adalah tanda sehatnya demokrasi kita. Ketika ribuan warganet menyebar info orang hilang atau menggalang dana via Kitabisa, itu adalah manifestasi modern dari gotong royong ala Pancasila.

Hanya saja, partisipasi tanpa panduan adalah anarki. Sebuah studi menarik oleh Boas, dkk. (2020) dalam jurnal International Journal of Disaster Risk Reduction tentang respons bencana Topan Meranti di Xiamen, China, memberikan perspektif penting. Meskipun warganet di sana sangat kritis terhadap negara, di saat darurat, mereka justru menaruh kepercayaan tertinggi pada informasi resmi pemerintah dibanding desas-desus di media sosial.

Pola ini sebenarnya relevan dengan Indonesia. Publik kita haus akan kepastian. Ketika akun pemerintah tak kunjung memperbarui data, ruang kosong itu akan segera diisi oleh spekulasi. Riset menunjukkan bahwa publik membutuhkan pemerintah sebagai "jangkar" kebenaran. Masalahnya, sering kali jangkar itu belum tertanam kuat atau kalah cepat dengan arus liar algoritma.

Untuk urusan infrastruktur komunikasi, merujuk hasil analisis isi konten media sosial pemerintah di tingkat kementerian dan lembaga oleh Nugraha, dkk (2024) yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi dan Komunikasi (JIMIK), pemerintah sebenarnya tak punya masalah.

Riset itu menyebutkan, seribuan akun Instagram di kementerian dan lembaga, belum plus pemerintah daerah, dimiliki secara silo oleh masing-masing instansi. Hanya saja orientasi kontennya masih belum ideal. Studi tersebut memaparkan bahwa mayoritas konten Instagram masih didominasi oleh aspek personal atau kegiatan pejabat yang mencapai 58,21 persen. Sementara konten yang bersifat kebijakan hanya menyentuh angka 1,15 persen.

Padahal, dalam situasi krisis atau bencana, audiens justru memberikan respons paling tinggi pada konten yang bersifat informatif dan edukatif. Dengan menggeser fokus konten dari sekadar dokumentasi kegiatan menjadi panduan praktis krisis, pemerintah dapat memberikan pencerahan (enlightening) yang sangat dibutuhkan warga saat bencana.

Format pesan juga menentukan apakah informasi tersebut akan dikonsumsi atau dilewati begitu saja. Pemerintah harus sadar bahwa cara masyarakat mengonsumsi informasi telah berubah.

Penelitian yang sama juga menggarisbawahi bahwa efektivitas pesan sangat dipengaruhi oleh bentuk visualnya. Format infografis dan video ditemukan menghasilkan tingkat keterlibatan (engagement rate) yang jauh lebih tinggi dibandingkan format foto atau teks tradisional. Hal ini dikarenakan kemampuan visual dalam menyederhanakan data yang rumit.

Konten yang bersifat edukasi tercatat memiliki daya tarik interaksi tertinggi di tingkat lembaga. Artinya, saat bencana terjadi, media sosial pemerintah seharusnya dipenuhi oleh konten infografis teknis atau video panduan keselamatan yang secara statistik lebih relevan dengan kebutuhan audiens dan cara kerja algoritma media sosial.

Niat baik sering kali terkendala oleh fragmentasi. Meskipun kementerian sudah mulai optimal mengelola pengikut dalam skala jutaan, data riset menunjukkan bahwa masih banyak lembaga pemerintah (sekitar 81,5 persen) yang memiliki basis pengikut di bawah 500 ribu, yang menandakan jangkauan informasi yang belum merata.

Integrasi digital adalah harga mati. Narasi pemerintah harus dikemas secara "renyah" dan visual agar tidak kalah saing dengan narasi liar di media sosial. Studi tersebut kemudian merekomendasikan agar pemerintah, segera menetapkan standar baku dalam produksi konten. Fokusnya adalah pada struktur dan substansi yang lebih mengedepankan kebutuhan informasi publik daripada sekadar dokumentasi kegiatan internal.

Dalam manajemen krisis, waktu adalah segalanya. Sun dan Zhang (2023) dalam riset mereka mengenai interaksi informasi pemerintah dan media, menemukan sebuah konsep yang disebut efek "superposisi". Ketika pemerintah merilis informasi akurat, sebelum isu liar menyebar luas, dan kemudian informasi tersebut diamplifikasi oleh media massa, risiko penyebaran opini negatif dan hoaks akan turun drastis.

Sebaliknya, jika pemerintah terlambat, narasi akan dikuasai oleh pihak lain. Keterlambatan informasi, sering kali memicu ketidakpercayaan yang berujung pada tuduhan bahwa pemerintah lamban atau menutupi fakta. Padahal, rilis data awal, meskipun belum lengkap, dengan catatan "sedang diperbarui", jauh lebih baik daripada diam seribu bahasa.

Strategi komunikasi pemerintah tidak boleh lagi bersifat searah. Mengutip Yuan dkk. (2022) dalam studi tentang transformasi digital pemerintah, pendekatan yang ideal adalah push-pull-mooring. Pemerintah harus agresif mendorong (push) informasi valid, menarik (pull) partisipasi publik lewat interaksi, dan memitigasi hambatan (mooring), seperti isu privasi.

Untuk kasus Sumatera, akun media sosial harus menjadi pusat komando informasi: utas (thread) perkembangan evakuasi per jam, sesi tanya jawab (Q&A) langsung mengenai kebutuhan logistik, hingga pemetaan area terdampak secara real-time. Ini bukan pencitraan, ini adalah pelayanan publik digital.

Semangat gotong royong yang merupakan intisari Nasionalisme Indonesia perlu didukung oleh infrastruktur digital yang terintegrasi. Verma dkk (2017) menekankan pentingnya sinkronisasi antara portal web resmi dengan platform media sosial agar verifikasi informasi menjadi mudah bagi warga. 

Dalam studinya tentang portal pemerintah di India menemukan bahwa banyak situs web departemen pemerintah yang tidak terintegrasi dengan media sosial mereka. Akibatnya, publik kesulitan memverifikasi informasi yang beredar di media sosial dengan data di situs resmi. Integrasi digital adalah harga mati. Tombol di situs go.id seharusnya langsung mengarah pada kanal media sosial yang aktif memberikan pembaruan bencana, memangkas birokrasi informasi yang berbelit.

Kita juga perlu memahami perilaku incidental exposure hasil kajian Yavetz dan Aharony (2022). Di mana warga sering terpapar informasi pemerintah secara tidak sengaja saat berselancar di media sosial, bukan karena aktif mencarinya. Artinya, konten pemerintah harus dikemas secara "renyah", visual, dan mudah dibagikan, bukan dalam format siaran pers kaku yang dipindai menjadi PDF.

Bencana di Sumatera adalah ujian bagi ketangguhan komunikasi kita sebagai bangsa. Tugas besar kita bersama adalah memastikan partisipasi publik yang luar biasa ini tersalurkan melalui kanal-kanal yang valid dan mencerahkan.

Di atas semua strategi teknis tersebut, ada aspek humanis yang tidak boleh dilupakan. Bencana menyisakan trauma, dan komunikasi pemerintah harus hadir untuk menyembuhkan, bukan sekadar melaporkan statistik kematian.

Media sosial pemerintah harus menjadi panggung bagi narasi kebangkitan. Alih-alih hanya berfokus pada kerusakan, amplifikasi cerita-cerita kecil tentang kepahlawanan warga: relawan yang menembus banjir, dapur umum yang didirikan swadaya, atau bantuan lintas provinsi yang mengalir. Narasi positif ini, jika dikelola dengan baik, akan membangun kohesi sosial yang kuat.

Dengan kecepatan respons, integrasi data, dan narasi yang membangun optimisme, media sosial pemerintah dapat bertransformasi menjadi instrumen strategis pemulihan nasional. Mari kita jadikan kebijakan komunikasi digital sebagai wujud nyata kehadiran negara, memberikan rasa aman, edukasi yang mencerahkan, dan semangat nasionalisme untuk bangkit kembali lebih kuat.