Dedie Rachim Kawal Pembangunan Pusat Layanan Terpadu Kota Bogor

apakabar.co.id, BOGOR – Rencana pembangunan pusat layanan masyarakat terpadu Kota Bogor di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, mulai memasuki tahap realisasi. Setelah melalui proses panjang sejak 2020, pembangunan fisik kawasan tersebut kini diawali dengan pengerjaan jalan akses.

Proyek yang semula dirancang sebagai pusat perkantoran pemerintahan itu berkembang menjadi kawasan layanan publik terpadu. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berharap keberadaan kawasan baru tersebut dapat mendekatkan berbagai pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengurangi kepadatan aktivitas pemerintahan di pusat kota.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menjadi salah satu sosok yang mengawal rencana pembangunan tersebut sejak masih menjabat Wakil Wali Kota Bogor. Perjuangan dimulai dari upaya mendapatkan hibah lahan milik negara hingga menyiapkan konsep pembangunan kawasan.

Langkah awal dilakukan pada 2020 dengan membentuk tim analisis sosial ekonomi sebagai bagian dari persyaratan pengajuan hibah lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pada Desember 2020, Pemkot Bogor mengajukan permohonan hibah sekitar 9 hektare lahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Dari luasan tersebut, sedikitnya 6 hektare diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pusat pemerintahan baru di Katulampa.

“Alhamdulillah DJKN telah merespons permohonan hibah lahan yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Bogor,” kata Dedie setelah memimpin rapat koordinasi pembentukan Tim Analisis Sosial Ekonomi pada Desember 2020.

Upaya tersebut membuahkan hasil pada 25 November 2021. Pemerintah pusat menghibahkan aset eks BLBI kepada Pemkot Bogor dengan total luas sekitar 10,2 hektare yang tersebar di tiga lokasi.

Rinciannya, 6 hektare di Katulampa untuk pusat pemerintahan baru, 3,2 hektare di Kelurahan Empang untuk rencana stoplet jalur ganda Bogor-Sukabumi, serta sekitar 1 hektare di jalur Regional Ring Road (R3).

Saat itu, Dedie menjelaskan pemanfaatan aset hibah tersebut menjadi bagian dari upaya menata persebaran kantor pemerintahan. Selama ini, sejumlah kantor yang berada di lokasi berbeda membuat aktivitas pelayanan dan administrasi pemerintahan tersebar di berbagai titik.

“Karena ini (lahan) terpisah-pisah, kemungkinan kita akan kerja sama untuk Samsat Kota Bogor bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedie pada November 2021.

Memasuki 2023, lahan di Katulampa telah tercatat sebagai aset Pemkot Bogor dan bersertifikat atas nama pemerintah daerah. Tahapan berikutnya adalah menyiapkan desain bangunan serta infrastruktur pendukung.

Namun, kebutuhan anggaran menjadi salah satu tantangan utama. Pada pertengahan 2023, Pemkot Bogor mengajukan bantuan pembiayaan sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar kepada pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan kawasan tersebut.

Hingga Februari 2024, pengajuan itu belum mendapatkan jawaban. Pemkot pun mulai menjajaki alternatif pembiayaan agar rencana pembangunan tidak terhenti.

Pada tahun yang sama, perencanaan teknis mulai disiapkan melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor.

Dalam rencana awal, sekitar 20 organisasi perangkat daerah (OPD) akan dipindahkan ke kawasan Katulampa, sedangkan Balai Kota di Jalan Ir. H. Juanda tetap dipertahankan sebagai pusat aktivitas pemerintahan.

Sejumlah OPD yang direncanakan menempati kawasan tersebut meliputi Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Bapperida, Diskominfo, DPMPTSP, Diarpus, Disdukcapil, Disparbud, Dinkukmdagin, DP3A, DPPKB, Dinsos, Disnaker, DKPP, Satpol PP, DLH, dan DPUPR.

Pada akhir 2024, proyek tersebut direncanakan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pemkot Bogor juga menyiapkan skema pembangunan tahun jamak atau multiyears karena pengerjaan kawasan diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Memasuki 2025, perhatian Pemkot Bogor mulai diarahkan pada pembangunan infrastruktur pendukung, terutama aksesibilitas menuju kawasan.

Pada 5 Mei 2025, Dedie menyampaikan rencana peninjauan ulang DED sekaligus pembangunan jalan akses yang menghubungkan lahan PT Sejahtera Eka Graha (SEG) dengan lahan PT Kharisma Tangguh Persada (KTP). Konektivitas tersebut juga diproyeksikan mendukung akses menuju Jalan Parung Banteng, Summarecon, hingga Tol Bogor Selatan.

“Tahun ini kami akan review Detail Engineering Design (DED) yang sudah ada dan membangun jalan akses dari lahan PT Sejahtera Eka Graha (PT SEG) ke lahan PT Kharisma Tangguh (KTP),” ujar Dedie.

Seiring perkembangan perencanaan, konsep kawasan Katulampa kemudian diperluas. Pada 2026, Pemkot Bogor tidak lagi sekadar menyiapkan pusat perkantoran, tetapi mengembangkan kawasan tersebut sebagai pusat layanan masyarakat terpadu.

Selain gedung perkantoran, fasilitas yang direncanakan mencakup sarana olahraga, masjid, serta akses jalan baru di wilayah Bogor Timur.

Dedie menegaskan, tujuan utama pembangunan bukan sekadar memindahkan kantor pemerintahan, melainkan menghadirkan berbagai layanan publik dalam satu kawasan sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Namanya bukan pusat pemerintahan, sebetulnya pusat layanan masyarakat Kota Bogor,” ungkap Dedie pada 14 Februari 2026.

Salah satu layanan yang menjadi perhatian adalah perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Selama ini, pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sejumlah layanan lainnya masih berada di lokasi berbeda.

Setelah melewati proses perencanaan selama beberapa tahun, perkembangan pembangunan mulai terlihat pada 2026 melalui pengerjaan jalan akses.

Saat meninjau proyek pada 12 Oktober 2026, Dedie menyampaikan progres pembangunan jalan telah mencapai 48 persen atau 10 persen lebih cepat dibandingkan target. Pekerjaan meliputi pembersihan lahan (land clearing) hingga pembangunan badan jalan.

Jalan tersebut menghubungkan Tol Bogor Selatan dengan kawasan Bogor Raya City. Pemkot Bogor menargetkan akses itu mulai beroperasi pada Desember 2026 untuk mendukung mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah Bogor Timur.

Sementara itu, lahan seluas 6 hektare di Katulampa disiapkan untuk menampung 21 kantor OPD. Kawasan tersebut juga akan dilengkapi fasilitas olahraga dan tempat ibadah.

Meski pembangunan akses jalan sudah berjalan, pembangunan gedung perkantoran belum dimulai. Dedie menyebut pembangunan gedung direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 2027.

Dengan dimulainya pengerjaan jalan akses, rencana pembangunan pusat layanan masyarakat terpadu Kota Bogor kini memasuki babak baru. Proyek yang dirintis sejak pengajuan hibah lahan pada 2020 itu perlahan bergerak dari tahap administrasi dan perencanaan menuju pembangunan infrastruktur fisik.

Ke depan, kawasan Katulampa diharapkan menjadi pusat pelayanan publik yang lebih terintegrasi, sekaligus mendorong pemerataan aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Kota Bogor.