OPINI
Jakarta: Merajut Rumah Bersama di Tengah Keberagaman
Oleh: Budhi Haryadi*
Pagi di Jakarta adalah sebuah simfoni harmoni yang unik. Di antara deru mesin kendaraan, terdengar gema azan dari menara masjid, dentang lonceng gereja yang tenang, hingga aroma hio yang menyeruak dari Klenteng di sudut Glodok. Inilah wajah asli Jakarta: sebuah kota yang tidak pernah tunggal dalam identitasnya. Namun, kemajemukan ini bukanlah sebuah pemberian yang statis; ia adalah entitas yang harus terus dirawat agar tidak retak oleh sentimen sektarian.
Belum lama ini, publik menyaksikan pemandangan yang menyejukkan sekaligus sarat makna di jantung ibu kota. Bundaran HI, yang biasanya menjadi simbol kemacetan dan hiruk-pikuk metropolitan, bertransformasi menjadi panggung budaya yang inklusif. Lampion merah menyala dan tarian Barongsai hadir dalam peresmian perayaan Imlek yang dihadiri langsung oleh duet pemimpin Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.
Dalam lanskap sosial dekade belakangan yang kerap dirundung riak sektarianisme, gestur-gestur ini bukanlah perkara kecil. Ia adalah janji setia merajut kebhinekaan, pekerjaan yang tak selalu bertepuk tangan, tetapi menentukan arah peradaban.
Politik Pengakuan Pramono-Rano
Langkah Pramono-Rano meresmikan perayaan Imlek di ruang publik utama bukanlah sekadar seremoni simbolis. Secara politik dan sosiologis, ini adalah bentuk politics of recognition atau politik pengakuan. Dalam masyarakat majemuk, pengakuan terhadap identitas kelompok—termasuk warga Tionghoa—adalah fondasi bagi tegaknya martabat warga negara.
Politik pengakuan ini adalah bentuk konkret membangun keakraban bernegara. Ia menegaskan bahwa hak asasi dan kemanusiaan tidak ditentukan oleh garis keturunan, agama, atau warna kulit, tetapi oleh komitmen dan janji bersama pada Republik.
Keberanian dan teladan moral serupa juga terlihat dalam kehadiran kepada kelompok-kelompok minoritas di tengah masyarakat dan lintas iman. Simpati itu ditunjukkan saat pengucapan selamat Paskah dan kehadiran dalam berbagai hari besar lintas iman.
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta sedang mengirimkan pesan kuat: Jakarta adalah rumah bagi semua. Tindakan ini merupakan langkah nyata yang dicontohkan sebagai pemimpi untuk “memanusiakan manusia” di tengah kerasnya kehidupan metropolitan.
Toleransi sebagai Infrastruktur Sosial
Sejarah Jakarta membentuk kota ini sebagai simpul sejarah. Ia tumbuh sebagai pelabuhan kosmopolit, tempat Arab, Tionghoa, India, Eropa, dan Nusantara berjumpa. Dalam sejarah urban, kota-kota besar lahir dari keberanian menerima perbedaan. Seperti yang ditunjukkan oleh kota-kota global: New York, London, Singapura, dan Tokyo. Dalam perhelatan kota modern, keberagaman bukan sekadar fakta demografis, melainkan mesin kreatif.
Nilai historis ini membawa kita untuk melihat toleransi bukan sekadar norma moral atau etika kesantunan, melainkan infrastruktur sosial. Sosiolog Saskia Sassen dalam Global City menegaskan, kota global yang berhasil bukanlah yang hanya unggul secara finansial, melainkan yang mampu mengelola aliran manusia, budaya, dan gagasan menjadi energi produktif. Tanpa kohesi sosial, kemajuan fisik hanyalah kemewahan yang rapuh.
Sementera kacamata ekonomi melalui konsep Creative Class dari Richard Florida mengingatkan bahwa lokomotif ekonomi modern cenderung memilih kota yang terbuka dan toleran. Kota yang inklusif akan menarik talenta, inovasi, dan investasi. Investor membutuhkan kepastian, dan kepastian tersebut lahir dari stabilitas sosial. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Pramono-Rano adalah sebuah investasi jangka panjang.
Toleransi menciptakan rasa memiliki (sense of belonging). Ketika warga merasa diakui, mereka akan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Partisipasi inilah yang akan melahirkan kohesi sosial yang kokoh, yang pada akhirnya menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik.
Belajar dari Sejarah: Ketika Toleransi Menghasilkan Kemajuan
Sejarah peradaban besar dunia selalu mengajarkan hal yang sama, bahwa peradaban maju tumbuh dengan keterbukaan dan toleransi. Andalusia pada abad pertengahan, dikenal sebagai ruang perjumpaan budaya dari berbagai penjuru yang melahirkan inovasi ilmu pengetahuan.
Kota-kota pelabuhan seperti Istanbul atau Alexandria menjadi makmur karena kemajemukan. Baghdad menjadi ibu kota ilmu pengetahuan di zamannya saat orang-orang dari berbagai latar belakang hidup dalam harmoni dan kolaborasi. Sebaliknya, eksklusivisme dan diskriminasi hanya akan melahirkan stagnasi dan pelarian talenta (brain drain).
Indonesia sendiri memiliki fondasi ideologis dalam Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jakarta memiliki tanggung jawab moral sebagai etalase nasional dan barometer toleransi di Indonesia. Upaya Pramono-Rano dalam merajut "jembatan hati" lintas iman dan etnis adalah langkah nyata untuk memastikan Jakarta tidak kehilangan jiwanya di tengah persaingan kota global.
Sejarah kota-kota peradaban dapat dijadikan cermin oleh Jakarta untuk menata langkah menjadi kota global yang manusiawi dan berkeadilan.
Jakarta dan Kota Global yang Manusiawi
Toleransi dan harmoni adalah modal sosial untuk membangun kota global yang manusiawi. Ia sebagai jaringan kepercayaan dan norma yang memungkinkan masyarakat berkolaborasi. Kota dengan modal sosial tinggi cenderung lebih stabil, lebih aman, dan lebih sejahtera.
Jakarta memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dengan populasi lebih dari sepuluh juta jiwa dan peran sebagai pusat ekonomi nasional, membangun narasi kota yang manusiawi adalah investasi sosio-ekonomi jangka panjang. Toleransi bukan sekadar etika; ia adalah strategi pembangunan.
Menjadikan Jakarta sebagai kota global yang manusiawi berarti memastikan tidak ada satu pun warga yang merasa asing di rumahnya sendiri. Inklusivitas bukanlah sebuah pilihan politik, melainkan sebuah prasyarat mutlak bagi Jakarta yang manusiawi dan berkeadilan. Sudah saatnya kita menyadari bahwa dalam keberagaman, kita tidak sedang mencari perbedaan, melainkan sedang merayakan kekayaan yang menjadi modal utama kemajuan bangsa.
*) Pemerhati Sosial
Oleh 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY