OPINI

Membangun Sistem Komunikasi Kebencanaan yang Efektif

Para siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 1 Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Senin (5/1/2026). Foto: BNPB
Para siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 1 Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Senin (5/1/2026). Foto: BNPB
Oleh: A Roni Kurniawan*

Ketika bencana terjadi, kebutuhan pertama yang muncul bukan hanya logistik atau tenaga medis, melainkan informasi yang cepat, benar, dan dapat dipercaya.

Di tengah kepanikan dan ketidakpastian, pertanyaan sederhana menjadi penentu arah penanganan: siapa yang terluka dan hilang, seberapa parah kerusakan yang terjadi, serta bantuan apa yang paling mendesak.

Informasi inilah yang menjadi fondasi bagi keputusan berikutnya, mulai dari distribusi bantuan, hingga perencanaan pemulihan.

Tanpa sistem komunikasi yang efektif, niat baik dapat berubah menjadi ketidaktepatan sasaran, penumpukan bantuan di satu titik, dan kekosongan di wilayah lain yang sama-sama membutuhkan.

Indonesia memiliki keunikan yang jarang disadari sebagai kekuatan strategis dalam situasi seperti ini, yaitu jaringan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) yang menjangkau langsung ke pintu rumah warga.

Struktur berjenjang dari RT ke RW, kelurahan atau desa, kecamatan, hingga kabupaten atau kota membentuk jalur komunikasi sosial yang hidup dan mengenal warganya satu per satu.

Di dalamnya tercatat siapa yang lanjut usia, siapa yang memiliki keterbatasan fisik, siapa yang membutuhkan perhatian khusus.

Dalam konteks bencana, kedekatan ini menjadikan RT bukan sekadar unsur administratif, melainkan simpul pertama yang menangkap denyut kondisi lapangan.
Secara historis, cikal bakal sistem ini dapat ditelusuri ke masa pendudukan Jepang melalui pembentukan tonarigumi, sebuah mekanisme pengorganisasian masyarakat yang dirancang untuk memastikan arus perintah dan pengawasan mencapai tingkat paling bawah.

Seiring waktu, struktur tersebut bertransformasi menjadi bagian dari kehidupan sosial yang lebih berorientasi pada gotong royong dan pelayanan warga.

Apa yang dulu berfungsi sebagai alat kontrol, kini dapat dimaknai ulang sebagai infrastruktur sosial yang berharga, terutama ketika negara membutuhkan saluran komunikasi yang cepat, rapi, dan menyeluruh di saat krisis.

Komunikasi Bencana

Dalam praktik komunikasi bencana yang bersifat bottom up, keluarga melaporkan kondisi mereka ke RT, mulai dari korban sakit atau terluka, anggota yang hilang, kerusakan rumah, hingga kebutuhan mendesak, seperti obat atau air bersih.

RT merekap dan meneruskannya ke RW, lalu naik ke kelurahan atau desa, kecamatan, hingga tingkat yang lebih tinggi. Pola ini memungkinkan pemetaan kondisi lapangan dilakukan secara bertahap dan sistematis.

Setiap tingkat berfungsi sebagai penyaring dan penguat data, sehingga gambaran yang sampai ke pengambil keputusan tidak terlepas dari realitas di lapangan.

Sistem ini juga dirancang untuk tetap berjalan, meskipun struktur formal terganggu. Dalam situasi bencana, tidak mustahil ketua RT, RW, atau perangkat desa ikut terdampak.

Prinsip sederhana bahwa jabatan boleh kosong, tetapi komunikasi tidak boleh berhenti, menjadi kunci. Sekretaris, warga senior, kader posyandu, atau anggota karang taruna dapat mengambil peran sementara.
Jika sebuah tingkat benar-benar lumpuh, posko bencana atau pihak yang ditunjuk oleh kelurahan dan kecamatan dapat mengambil alih fungsi rekapitulasi. Fleksibilitas ini menjaga agar aliran informasi tetap tercatat, terkumpul, dan terdistribusi.

Namun komunikasi tidak boleh berhenti pada satu arah. Negara memiliki kewajiban yang sama kuatnya untuk menyampaikan informasi secara top down, mulai dari status bencana, arahan evakuasi, lokasi posko dan layanan kesehatan, hingga jumlah bantuan yang telah dihimpun dan akan disalurkan.

Informasi ini mengalir dari pusat ke daerah, dari kecamatan ke desa, dari RW ke RT, hingga akhirnya sampai ke setiap keluarga.

Dengan demikian, warga tidak hidup dalam ruang rumor dan spekulasi, melainkan dalam pengetahuan yang jelas tentang apa yang sedang dilakukan dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi.

Keterbukaan Data

Keterbukaan data menjadi unsur penting dalam membangun kepercayaan. Daftar kebutuhan mendesak, jumlah korban per wilayah, serta catatan bantuan yang masuk dan disalurkan perlu disajikan dalam format yang mudah diakses publik. Identitas pribadi tetap dilindungi, tetapi gambaran umum harus terbuka.

Transparansi semacam ini bukan hanya mencegah kebocoran bantuan atau niat buruk pihak tertentu, tetapi juga mengundang partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi dan membantu mengisi celah yang ada.

Di sinilah konsep komunikasi yang lebih luas menemukan relevansinya, yakni komunikasi yang berlandaskan tujuan baik, kejelasan, kemampuan mendengar, empati, diskusi, kejujuran, dan kebijaksanaan.

Unsur-unsur ini menjadikan pertukaran informasi bukan sekadar proses teknis, melainkan hubungan sosial yang menguatkan. Ketika RT menyampaikan laporan, mereka tidak hanya mengirim angka, tetapi juga cerita tentang kondisi warga.
Ketika negara mengirim arahan, yang diterima warga bukan sekadar perintah, melainkan kepedulian yang terasa nyata.

Pemanfaatan teknologi dapat mempercepat dan memperluas jangkauan sistem ini. Laporan dapat dikirim melalui aplikasi pesan instan atau platform daring, sementara publikasi informasi dapat diakses melalui situs terbuka yang diperbarui secara berkala.

Namun teknologi juga harus disertai dengan jalur darurat. Dalam kondisi tanpa internet, radio, SMS, posko, atau catatan fisik yang diantar langsung tetap menjadi bagian dari ekosistem komunikasi. Keamanan data pun perlu diperkuat untuk mencegah gangguan dari pihak yang berniat jahat.

Bencana mungkin tidak selalu dapat dicegah, tetapi kekacauan informasi bisa diminimalkan. Ketika sistem komunikasi mengalir dari keluarga hingga negara, dan kembali dari negara hingga keluarga, penanganan menjadi lebih cepat dan tepat.

Korban lebih cepat ditemukan, bantuan lebih merata, kepanikan dapat ditekan, dan proses perbaikan infrastruktur berlangsung lebih jujur serta efektif. Pada akhirnya, yang dibangun bukan hanya ketahanan terhadap bencana, tetapi juga kepercayaan antara warga dan negara.

Dalam kepercayaan itulah wibawa pemerintah tumbuh, bukan sebagai penguasa yang jauh, melainkan sebagai pelayan dan pengayom yang hadir hingga ke pintu setiap rumah.

*) Praktisi pendidikan, trainer/educator di Yamjaya, dan pengembang metode edukasi praktis berbasis psikologi pada Rumah Belajar Bersama (Rbebe)