Indonesia–Inggris Teguhkan Kerja Sama Iklim Pasca COP30

apakabar.co.id, LONDON— Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen Indonesia dalam kerja sama iklim global melalui pertemuan bilateral dengan Pemerintah Inggris, menyusul hasil Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30) di Belém, Brasil.

Pertemuan tersebut berlangsung antara Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dan United Kingdom Special Representative for Climate, Rachel Kyte. Pertemuan membahas tindak lanjut hasil COP30 serta penguatan kerja sama teknis antara kedua negara di bidang pengendalian perubahan iklim dan ketangguhan lingkungan.

Menteri Hanif menyampaikan bahwa hasil COP30 belum sepenuhnya mencerminkan kemajuan kolektif yang sebanding dengan tingkat urgensi krisis iklim global.

“Dari perspektif kami, hasil COP30 di Belém belum menunjukkan tingkat kemajuan kolektif yang sebanding dengan besarnya tantangan krisis iklim. Secara khusus, Indonesia berharap adanya kemajuan yang lebih konkret dalam mobilisasi pembiayaan iklim—terutama untuk adaptasi serta penanganan kerugian dan kerusakan—disertai panduan operasional yang lebih kuat dalam implementasi,” ujar Menteri Hanif.

Ia juga menyampaikan situasi yang dihadapi Indonesia akibat dampak perubahan iklim, khususnya bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Sumatra.

“Bencana hidrometeorologi di Sumatra telah menimbulkan dampak yang sangat menghancurkan. Lebih dari 1.000 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ratusan orang masih dinyatakan hilang, sementara ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi. Tragedi kemanusiaan dan kerugian ekonomi yang besar ini menegaskan kebutuhan mendesak untuk memperkuat analisis risiko iklim, sistem peringatan dini, serta kapasitas kesiapsiagaan,” katanya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), total kerugian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai lebih dari USD 3,1 miliar.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menekankan pentingnya penerapan solusi berbasis alam (nature-based solutions/NbS) sebagai bagian dari respons perubahan iklim.

“Indonesia memandang solusi berbasis alam/nature-based solution (NbS) sebagai komponen kritis dalam respons. NbS juga sangat disorot selama COP30, khususnya karena manfaatnya yang berlipat ganda bagi adaptasi, mitigasi, keanekaragaman hayati, dan ketahanan komunitas. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pendekatan NbS; namun, hal ini memerlukan kapasitas teknis yang lebih kuat, data yang kokoh, dan mekanisme pembiayaan yang andal untuk menjamin integritas dan dampak jangka panjang,” ujar Menteri Hanif.

Kerja sama Indonesia–Inggris dalam isu iklim didukung oleh Nota Kesepahaman dengan Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ). DESNZ merupakan kementerian Inggris yang bertanggung jawab dalam pembangunan ekonomi hijau dan sistem energi yang inklusif, serta pemenuhan komitmen hukum Inggris untuk mencapai net zero melalui percepatan pembangunan infrastruktur energi, peningkatan produksi energi domestik, dan penguatan investasi sektor hijau.

Hanif menyampaikan sejumlah prioritas kerja sama yang akan ditindaklanjuti.

“Kami melihat Nota Kesepahaman dengan DESNZ sebagai fondasi yang kuat dan percaya penting untuk segera bergerak menuju tindak lanjut yang konkret. Dari sisi kami, prioritas mencakup penguatan sistem karbon berintegritas tinggi; pengembangan sistem informasi dan peringatan dini; peningkatan akses dan penggunaan data spasial beresolusi tinggi; serta pembentukan alat penilaian cepat untuk ketangguhan lanskap,” ujarnya.

Menutup pertemuan, Menteri Hanif menegaskan perlunya tindak lanjut konkret dari kerja sama yang telah disepakati.

“Kami percaya ini adalah momen penting untuk menerjemahkan komitmen bersama menjadi kerja sama konkret dan teknis,” katanya.