Ketegangan Isu Greenland Memanas, AS dan Denmark Siap Buka Dialog

apakabar.co.id, JAKARTA - Isu Greenland kembali memanaskan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan Denmark. Ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyuarakan keinginannya agar wilayah otonom Denmark itu berada di bawah kendali AS.

Alasannya demi kepentingan keamanan nasional. Pernyataan tersebut telah menuai respons keras dari Denmark dan mendorong upaya dialog tingkat tinggi.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, pada Rabu (7/1) menyatakan bahwa ia akan bertemu dengan para pejabat Denmark pada pekan berikutnya. Pertemuan itu digelar setelah pemerintah Denmark secara resmi meminta perundingan guna meredakan ketegangan yang berkembang.

“Pembicaraan akan kami lakukan setelah bertemu mereka pekan depan,” ujar Rubio kepada wartawan di Capitol Hill.

Saat ditanya mengenai kemungkinan intervensi militer di Greenland, Rubio menegaskan bahwa kunjungannya ke Denmark bertujuan membuka ruang pembicaraan, bukan membahas tindakan militer. Ia menyampaikan bahwa pembahasan mengenai Greenland akan dilakukan melalui jalur diplomasi dan dialog terbuka. 

Menurutnya, spekulasi mengenai intervensi militer tidak relevan untuk dibahas pada saat ini. Adapun ketertarikan  Presiden Trump terhadap Greenland bukanlah isu baru. 

Ia mengungkapkan bahwa sejak masa jabatan pertama Trump, isu tersebut sudah beberapa kali dibahas. Bahkan, pemerintahan AS sebelumnya pernah mengkaji berbagai pendekatan terkait hubungan strategis dengan Greenland.

Pernyataan Rubio muncul di tengah sikap resmi Gedung Putih yang menyatakan bahwa pemerintah AS sedang mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan luar negeri terkait Greenland. Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan presiden bersama timnya terus mendiskusikan langkah-langkah yang dianggap penting untuk kepentingan nasional Amerika Serikat.

Leavitt menjelaskan bahwa dalam konteks kebijakan luar negeri, semua opsi selalu berada dalam kewenangan presiden sebagai panglima tertinggi, termasuk opsi militer. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut masih sebatas pertimbangan dan belum menjadi keputusan resmi.

“Presiden dan tim tengah membahas berbagai opsi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, dan terkait penggunaan militer merupakan opsi yang menjadi kewenangan panglima tertinggi,” ujar Leavitt.

Ketegangan semakin meningkat setelah Presiden Trump, pada Minggu sebelumnya, kembali menyerukan pengambilalihan Greenland. Pernyataan tersebut disampaikan tak lama setelah operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. 

Trump menilai Greenland memiliki posisi strategis yang sangat penting bagi keamanan nasional AS, dan ia meragukan kemampuan Denmark dalam mengamankan wilayah tersebut.

“Kami butuh Greenland dari sudut pandang keamanan nasional. Denmark tidak akan mampu melakukannya,” terang Trump saat ditanya kemungkinan AS mengakuisisi Greenland.

Greenland sendiri merupakan wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark dengan pemerintahan lokal dan kewenangan luas dalam mengatur urusan dalam negeri. Meski demikian, urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri tetap berada di bawah tanggung jawab Denmark. 

Selama bertahun-tahun, Greenland secara konsisten menolak wacana pemindahan kedaulatan kepada Amerika Serikat, baik melalui pembelian maupun cara lain.

Pemerintah Denmark merespons keras pernyataan Trump. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, secara terbuka mendesak Presiden AS untuk menghentikan ancaman tersebut. 

"Greenland bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan dan status wilayah tersebut harus dihormati sesuai hukum internasional," kata Frederiksen.

Penolakan juga datang dari masyarakat dan pemerintah Greenland, yang menekankan hak menentukan nasib sendiri. Mereka menilai masa depan Greenland harus diputuskan oleh rakyatnya, bukan oleh tekanan atau kepentingan negara lain.

Situasi ini menjadi perhatian luas komunitas internasional, terutama negara-negara Eropa dan anggota NATO. Banyak pihak khawatir bahwa pendekatan agresif dapat merusak hubungan aliansi dan stabilitas kawasan. 

Karena itu, langkah dialog yang akan ditempuh melalui pertemuan Marco Rubio dan pejabat Denmark dinilai krusial untuk meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi lebih lanjut.