LINGKUNGAN HIDUP

Pesantren Didorong Jadi Pelopor Gerakan Ekoteologi Nasional

Penulis: Tim Redaksi
Sabtu, 29 November 2025 | 09:29 WIB

Para santri sedang melakukan aksi bersih-bersih sungai. Foto via Media Indonesia

apakabar.co.id, JAKARTA - Kementerian Agama menegaskan upaya modernisasi tata kelola pesantren di Indonesia memasuki fase krusial lewat arah baru pengembangan pesantren yakni memperkuat struktur negara, pelopor gerakan ekoteologi nasional, dan mendorong kemandirian ekonomi berbasis unit usaha.

“Pentingnya menjadikan pesantren sebagai garda depan gerakan ekoteologi, sebuah pendekatan keagamaan yang menempatkan kelestarian alam sebagai bagian integral dari spiritualitas Islam,” ujar Pimpinan Pondok Pesantren Darunajah Jakarta Ahmad Mahrus Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Sabtu (29/11).

Pernyataan Kiai Mahrus disampaikan saat Halaqah Penguatan Kelembagaan bertema “Pesantren, Ekoteologi dan Kemandirian Ekonomi Umat” yang digelar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kehadiran para kiai pengasuh pesantren besar, akademisi, dan pejabat Kemenag dalam forum ini menghadirkan gambaran komprehensif tentang masa depan pesantren sebagai pusat peradaban yang lebih terstruktur dan berdaya saing.

Kiai Mahrus menyoroti bahwa Indonesia dianugerahi kekayaan ekologis yang seharusnya melahirkan kesadaran lingkungan sejak dini di lingkungan pesantren.

Ia mencontohkan praktik yang telah dilakukan Pondok Pesantren Darunajah, mulai dari pemilahan sampah, penggunaan air yang efisien, hingga sistem penyiraman otomatis untuk mendukung area penghijauan.

Ia menegaskan pentingnya membangun gerakan ekologis yang lebih terstruktur melalui kurikulum, pembiasaan santri, hingga unit usaha berbasis lingkungan.

Tidak hanya soal ekologi, KH. Mahrus juga menampilkan bagaimana Darunajah membangun kemandirian ekonomi melalui wakaf produktif, pertanian, peternakan, dan berbagai usaha yang dikelola secara profesional.

“Dengan model tersebut, hampir setengah kebutuhan operasional pesantren dapat dipenuhi tanpa bergantung pada bantuan eksternal,” kata dia.

Dari total 1.117 hektare aset yang dikelola yayasan, lebih dari 1.000 hektare merupakan hasil pengembangan wakaf produktif.

“Amanah masyarakat datang seiring kesungguhan kita mengelola,” ujarnya.

DPR Desak Bencana di Sumatera Jadi Status Bencana Nasional

Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media, dan SDM Ismail Cawidu menekankan penguatan ekoteologi dan ekonomi pesantren selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama pada isu kemiskinan, pendidikan, dan kewirausahaan.

Di sisi kelembagaan, Menurutnya, urgensi pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren sebagai bagian dari reformasi besar tata kelola pendidikan Islam. Ia menyebut kondisi saat ini, dengan 42 ribu pesantren dan enam juta santri, mustahil dikelola hanya oleh satu direktorat.

“Pesantren hadir jauh sebelum negara membiayai pendidikan. Kini jutaan santri dibiayai masyarakat. Negara wajib memastikan struktur tata kelola yang kuat,” ujarnya.

Ismail menyebut tiga persoalan mendesak yang membutuhkan intervensi struktural yakni ketimpangan fasilitas, minimnya pendampingan manajerial, dan belum solidnya basis data nasional pesantren.

Dirjen Pesantren, menurutnya, akan hadir sebagai pusat koordinasi untuk memastikan standar mutu, pemerataan bantuan, hingga penguatan peran sosial dan ekonomi pesantren.

Sementara itu, Direktur Pesantren Basnang Said memaparkan perjalanan panjang negara dalam memperjuangkan regulasi pesantren, mulai dari era program kesetaraan, peringatan Hari Santri, hingga UU Pesantren. Ia menegaskan bahwa tantangan utama bukan pada regulasi, tetapi implementasi

Basnang mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan rancangan struktur SOTK baru, termasuk wacana membentuk direktorat khusus seperti Pendidikan Ma’had Aly, Muadalah dan Lembaga Formal, hingga Pemberdayaan Ekonomi Pesantren.

Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY