Hutan Kaltim Tergerus 36 Ribu Hektare, Reforestasi Masih Tertinggal

apakabar.co.id, JAKARTA - Laju penyusutan hutan di Kalimantan Timur masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah dan pusat. Sepanjang 2024, luas hutan yang hilang di provinsi ini tercatat mencapai 36.707 hektare, sementara upaya reforestasi baru menyentuh 17.513 hektare. Artinya, terdapat selisih sekitar 19.193 hektare hutan yang belum tergantikan.

Meski begitu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmen menjaga kelestarian hutan melalui program reforestasi berkelanjutan. Juru Bicara Pemprov Kaltim, Muhammad Faisal, menyebut Kaltim masih memiliki bentang alam hutan yang luas dengan pengelolaan yang ketat.

“Upaya penanaman kembali ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berjalan seiring pembangunan, tetap menjaga keseimbangan ekosistem,” ujar Faisal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025, total kawasan hutan di Kaltim mencapai 8.045.416 hektare, terbagi menjadi Hutan Lindung 1.648.908 hektare, Hutan Produksi Tetap 2.941.434 hektare, Hutan Produksi Terbatas 2.919.150 hektare, Hutan Produksi yang dapat dikonversi 78.119 hektare, serta Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam 457.803 hektare.

Reforestasi tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota, dengan luasan terbesar di Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara. Pemerintah menegaskan program ini berjalan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sekitar hutan.

“Setiap tahun, upaya penanaman kembali terus dilakukan sebagai tanggung jawab kolektif menjaga keseimbangan ekosistem,” kata Faisal.

Analisis data menunjukkan penyusutan hutan tidak merata. Kutai Timur menjadi wilayah dengan kehilangan hutan terbesar, 19.828 hektare, diikuti Berau 10.054 hektare, dan Kutai Barat 3.836 hektare.

Kabupaten lain terdampak lebih kecil: Kutai Kartanegara 1.709 hektare, Paser 601 hektare, Mahakam Ulu 441 hektare, dan Penajam Paser Utara 204 hektare. Kota Balikpapan hanya kehilangan 31 hektare.

Data ini menegaskan bahwa tekanan terhadap hutan terkonsentrasi di beberapa kabupaten, menjadi prioritas penting untuk pengawasan dan kebijakan pengendalian lingkungan ke depan.