Mensos Bertemu Ombudsman, Sekolah Rakyat hingga Daycare Jadi Sorotan

Pertemuan tersebut berlangsung di kompleks Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa (5/5/2026). Ombudsman RI diwakili oleh salah satu anggotanya, Maneger Nasution.

Usai pertemuan, Gus Ipul menyampaikan bahwa kerja sama ini akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) serta penyusunan roadmap peningkatan layanan.

“Ke depan, kerja sama ini akan kami tindak lanjuti dengan membuat MoU sekaligus roadmap bagaimana pelayanan di lingkungan Kementerian Sosial, termasuk dengan daerah, bisa seiring sejalan agar memenuhi standar yang telah ditentukan,” ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan, setiap rekomendasi dari Ombudsman RI akan ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas layanan di Kemensos.

“Dari berbagai tindak lanjut yang telah dilakukan, kinerja layanan Kementerian Sosial terus meningkat. Memang belum sempurna, tetapi terus menunjukkan perbaikan,” tambahnya.

Sebagai contoh, pada 2025 Kemensos memberhentikan sekitar 49 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai tindak lanjut rekomendasi Ombudsman.

“Tahun lalu hampir 500 pendamping kami beri surat peringatan pertama dan kedua, dan 49 di antaranya diberhentikan. Tahun ini juga sudah ada empat pendamping PKH yang diberhentikan,” jelasnya.

Sementara itu, Maneger Nasution menyebut Kemensos sebagai salah satu kementerian yang proaktif menjalankan rekomendasi Ombudsman dalam lima tahun terakhir.

Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu topik utama yang dibahas adalah program Sekolah Rakyat, yang merupakan bagian dari program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo.

“Tadi diskusinya sangat menarik, terutama terkait Sekolah Rakyat sebagai program strategis nasional yang diemban oleh Kementerian Sosial,” ujar Maneger.

Menurutnya, Ombudsman telah melakukan kajian terkait program tersebut dan hasilnya telah disampaikan kepada Kemensos. Ke depan, Ombudsman akan terus mendampingi pelaksanaan program agar berjalan sesuai standar pelayanan.

“Kami akan memastikan standar pelayanan disusun dan diterapkan dengan baik agar program ini berjalan optimal,” katanya.

Selain itu, pertemuan juga membahas layanan penitipan anak (daycare). Ombudsman menekankan pentingnya pengawasan dan proses perizinan yang tepat.

“Ombudsman akan mendorong pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan proses pendaftaran, perizinan, akreditasi, dan pengawasan daycare dilakukan dengan benar karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat,” tutupnya.