NEWS
BRIN Dorong Integrasi Data Keterpaparan Guna Perkuat Ketahanan Bencana
apakabar.co.id, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pengembangan data keterpaparan (exposure) bencana yang terintegrasi dan dinamis guna memperkuat penilaian risiko serta ketahanan masyarakat menghadapi ancaman bencana di Indonesia.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim BRIN Luki Subehi mengatakan risiko bencana tidak hanya ditentukan oleh ancaman alam, tetapi juga pemahaman yang akurat mengenai lokasi masyarakat, bangunan, dan infrastruktur yang berpotensi terdampak.
"Untuk merancang tata kelola yang efektif, strategi pengurangan risiko, dan kebijakan yang dapat menyelamatkan jiwa, kita membutuhkan fondasi berupa informasi keterpaparan yang berkualitas tinggi, terstandar, dan dapat digunakan bersama," katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (10/6).
Luki menilai Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun basis data keterpaparan yang memenuhi standar internasional, di mana belum memiliki satu basis data keterpaparan nasional yang terintegrasi.
Karena itu, melalui kerja sama yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah, akademisi, dan mitra internasional, kedua negara berupaya membangun standar data keterpaparan multi-bahaya yang terpadu.
Lebih lanjut, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Resiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Udrekh mengungkapkan pentingnya data keterpaparan yang akurat di tengah tingginya aktivitas kegempaan di kawasan Asia Pasifik.
Ia menyinggung gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di lepas pantai Filipina pada Senin pagi (8/6) dan memicu peringatan tsunami di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur.
Peristiwa tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa pengurangan risiko bencana harus ditopang data yang terukur dan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan.
"Kita tidak dapat mengelola apa yang tidak kita ukur," ujarnya.
Maka dari itu, Udrekh menyebut BNPB terus berupaya mengubah data ilmiah menjadi kebijakan yang dapat diterapkan di lapangan. Namun, ketahanan bencana yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila penilaian risiko didukung data yang terintegrasi dan dapat dipertukarkan antarinstansi.
Menurut dia, proses penilaian risiko tidak boleh bergantung pada data yang terfragmentasi. Interoperabilitas, sinkronisasi, dan kolaborasi jangka panjang antar-pengelola data menjadi syarat penting untuk menghasilkan informasi risiko yang lebih presisi hingga tingkat bangunan dan struktur.
Maka dari itu, kolaborasi multisektor dalam hal integrasi data keterpaparan diharapkan dapat memperkuat platform berbagi data, menekan biaya pengumpulan data, dan mempercepat respons pada periode kritis 72 jam pertama setelah bencana terjadi.
Badan Riset
Inovasi Nasional
Indonesia
Pelaksana Tugas
Plt
Kepala Organisasi Riset Kebumian
Maritim
Luki Subehi
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY