Di Tengah Aksi Mahasiswa, Prabowonomics Perparah Kerusakan Lingkungan

apakabar.co.id, JAKARTA — Gelombang aksi mahasiswa yang berlangsung di berbagai daerah pada Jumat, 12 Juni 2026 dinilai menjadi sinyal meningkatnya keresahan publik terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Yayasan TIFA menilai aksi tersebut menunjukkan semakin meluasnya penolakan terhadap konsep pembangunan yang dikenal dengan istilah Prabowonomics.

Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan TIFA, Firdaus Cahyadi, mengungkapkan demonstrasi mahasiswa yang terjadi di sejumlah wilayah mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan pembangunan pemerintah.

“Ini adalah sinyal bahwa Prabowonomics mendapat penolakan meluas dari masyarakat Indonesia,” kata Firdaus dalam keterangannya, Sabtu(13/6).

Menurut Firdaus, penjelasan Presiden Prabowo Subianto mengenai arah kebijakan ekonominya dalam wawancara dengan media internasional The Economist pada 10 Juni 2026 justru memperjelas karakter dasar Prabowonomics yang dinilainya bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam dan pendekatan militeristik.

“Model pembangunan Prabowonomics harus segera ditinggalkan karena telah gagal menjawab ancaman krisis ekonomi dan krisis iklim. Bahkan karakter ekstraktif dari Prabowonomics justru akan menambah kerentanan masyarakat terhadap bencana ekologi,” ujarnya.

Firdaus menilai salah satu ciri utama Prabowonomics adalah penekanan yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia menyoroti target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo.

Menurutnya, target tersebut berisiko menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

“Target itu ditempatkan sebagai tujuan utama yang harus dicapai apa pun risikonya, termasuk mengorbankan kelestarian lingkungan hidup,” paparnya.

Ia mencontohkan kebijakan perluasan perkebunan sawit yang beberapa kali disampaikan Presiden Prabowo sebagai salah satu indikasi, bahwa agenda pertumbuhan ekonomi lebih diutamakan dibanding perlindungan lingkungan.

Firdaus menilai pendekatan tersebut berpotensi memperburuk krisis ekologis yang saat ini sudah dirasakan di berbagai daerah.

Sebagai dasar kritiknya, Firdaus mengutip laporan Auriga Nusantara yang mencatat peningkatan kehilangan tutupan hutan di Indonesia sepanjang 2025.

Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia kehilangan hutan seluas 433.751 hektare sepanjang tahun lalu atau meningkat sekitar 66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Laporan itu juga mengungkapkan bahwa lonjakan kerusakan alam dipicu kebijakan pembangunan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Selain kerusakan lingkungan, Firdaus juga menyoroti meningkatnya konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah.

Mengacu pada data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria sepanjang 2025 meningkat sekitar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Bukan hanya kerusakan alam, Prabowonomics juga memicu peningkatan konflik agraria,” tegas Firdaus.

Menurutnya, ekspansi berbagai proyek berbasis sumber daya alam sering kali memunculkan persoalan baru terkait akses lahan, ruang hidup masyarakat, dan hak-hak komunitas lokal.

Selain karakter ekstraktif, Firdaus menilai Prabowonomics juga menggunakan pendekatan militeristik dalam implementasinya.

Ia mencermati pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut masyarakat menginginkan hasil pembangunan dapat dirasakan lebih cepat. Menurut Firdaus, narasi tersebut berpotensi menjadi pembenaran bagi keterlibatan aparat keamanan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan proyek pembangunan.

“Prabowo Subianto melakukan klaim sepihak bahwa rakyat ingin cepat menikmati hasil dari Prabowonomics. Klaim itu menjadi pembenaran pelibatan aparat bersenjata, polisi dan militer, dalam pengelolaan sumber daya alam,” terangnya.

Firdaus mengingatkan bahwa perpaduan antara ekonomi ekstraktif dan pendekatan militeristik berisiko memperbesar konflik sosial sekaligus mempercepat kerusakan lingkungan.

“Tidak relevan lagi untuk membungkus Prabowonomics dengan jargon ekonomi konstitusi untuk menyembunyikan model ekstraktif dan pendekatan militeristik dari Prabowonomics,” tegasnya.

Sementara itu, dalam wawancara dengan The Economist yang terbit pada 10 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto mempertahankan arah kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah.

Prabowo menegaskan bahwa percepatan pembangunan diperlukan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat segera dirasakan masyarakat luas. Pemerintah juga menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen penting untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta mempercepat pemerataan kesejahteraan.

Pemerintah selama ini, kata Prabowo, menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Juga untuk mendukung hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Perdebatan mengenai arah pembangunan tersebut diperkirakan akan terus mengemuka seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu ekonomi, lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Gelombang aksi mahasiswa yang terjadi pekan ini menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan pembangunan nasional kini semakin mendapat sorotan dari berbagai kelompok masyarakat.