Indonesia Darurat Sampah, Banyumas Menjawab dengan Mesin, Maggot, dan Genteng Plastik

Tak jauh dari sana, ribuan larva lalat hitam atau black soldier fly sibuk melahap sisa nasi, sayuran, dan makanan busuk. Di area lain, plastik-plastik bekas dicacah, dilebur menjadi cairan lengket, lalu dicetak menjadi genteng dan paving block yang keras.

Pemandangan itu disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) Wlahar Wetan di Kabupaten Banyumas pada Selasa, 28 April lalu.

Kunjungan kepala negara ke tempat penuh gunungan sampah memang terasa tidak biasa. Bahkan ajudan Presiden sempat menyiapkan masker karena aroma menyengat di lokasi.

Namun di tempat itulah pemerintah melihat harapan baru untuk mengatasi persoalan sampah nasional yang selama ini seperti tidak pernah selesai.

"Sampah, pengolahan sampah, sekarang jadi prioritas nasional. Dalam dua tiga tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia," kata Prabowo.

Pernyataan itu bukan sekadar simbolis. Pemerintah kini mulai serius menjadikan pengelolaan sampah sebagai agenda nasional, dengan model Banyumas diproyeksikan menjadi contoh untuk diterapkan di berbagai daerah.

Indonesia sedang menghadapi persoalan sampah yang semakin mengkhawatirkan. Data nasional menunjukkan produksi sampah pada 2024 mencapai 27,74 juta ton atau sekitar 76 ribu ton per hari.

Angka itu memperlihatkan satu kenyataan besar: sistem pengelolaan sampah yang selama ini dipakai sudah tidak lagi mampu menahan laju timbulan sampah.

Selama bertahun-tahun, sebagian besar daerah masih memakai pola lama, yakni kumpul-angkut-buang. Sampah dari rumah tangga dikumpulkan, diangkut menggunakan truk, lalu dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Akibatnya, banyak TPA di berbagai daerah kini kelebihan kapasitas. Gunungan sampah terus meninggi tanpa solusi jangka panjang yang benar-benar menyentuh akar masalah.

Persoalan makin rumit karena komposisi sampah plastik terus meningkat. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), proporsi sampah plastik naik dari 15,88 persen pada 2019 menjadi 19,65 persen pada 2024.

Plastik menjadi masalah besar karena sulit terurai dan tidak semuanya bisa diserap industri daur ulang biasa. Banyak plastik kualitas rendah seperti kresek dan bungkus kemasan akhirnya berakhir di sungai atau laut.

Indonesia bahkan masih tercatat sebagai salah satu penyumbang sampah plastik laut terbesar di dunia.

Karena itu, pemerintah mulai mendorong target ambisius menuju konsep zero waste atau pengendalian sampah secara menyeluruh pada 2029.

TPST BLE Banyumas dianggap menarik karena tidak hanya mengolah sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi produk yang punya nilai ekonomi.

Model yang dipakai di Banyumas berbasis sistem terpadu. Pengelolaan dilakukan mulai dari tingkat desa dan kecamatan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Salah satu contohnya ada di TPST Kedungrandu yang melayani lebih dari 3.100 pelanggan dengan kapasitas pengolahan mencapai 15 ton sampah per hari.

Kunci utama efisiensi sistem ini adalah mesin pemilah otomatis yang dikenal sebagai mesin "gibrik". Mesin lokal itu menggantikan pemilahan manual sehingga proses menjadi lebih cepat dan lebih higienis.

Sampah organik dan anorganik dipisahkan secara otomatis.

Untuk sampah organik, jalurnya menuju budidaya maggot atau larva black soldier fly. Sisa makanan menjadi pakan larva, lalu maggot dipanen sebagai bahan protein untuk pakan ternak.

Sementara sisa hasil penguraiannya, yang dikenal sebagai kasgot, dimanfaatkan sebagai pupuk organik bagi petani.

Dari proses itu terbentuk pola ekonomi sirkular. Sampah makanan tidak lagi berakhir di TPA, tetapi kembali menjadi bagian dari rantai produksi pangan.

Di sisi lain, sampah plastik bernilai rendah diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), yakni bahan bakar alternatif pengganti batu bara.

Prosesnya dimulai dari pemilahan, pencacahan, hingga pengeringan biologis agar menghasilkan nilai kalor tinggi.

TPST BLE Banyumas menargetkan produksi RDF hingga 157,5 ton per hari. Produk itu sudah memiliki pembeli tetap, yakni pabrik semen PT Solusi Bangun Indonesia di Cilacap yang menggunakan RDF sebagai campuran bahan bakar kiln semen.

Salah satu bagian yang paling menarik perhatian Presiden adalah produk genteng dan paving block dari plastik daur ulang.

Produk itu menjadi jawaban atas masalah plastik residu yang selama ini sulit didaur ulang.

Lembaran plastik bekas dilebur menjadi material komposit, lalu dicetak menjadi genteng yang cukup kuat untuk digunakan pada bangunan rumah.

Hasil pengujian bahkan menunjukkan daya lenturnya melampaui standar minimum nasional.

Secara harga, genteng ini juga cukup kompetitif, yakni sekitar Rp7.000 hingga Rp8.000 per buah.

Pemerintah berencana memasukkan produk tersebut ke dalam program bantuan renovasi rumah nasional. Dari total bantuan sekitar Rp20 juta per unit rumah, sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta bisa dialokasikan untuk komponen atap berbahan daur ulang.

Jika rencana itu berjalan, pasar untuk produk hasil pengolahan sampah akan terbuka sangat besar.

Alasan lain mengapa model Banyumas mulai dilirik secara nasional adalah faktor biaya.

Pembangunan fasilitas RDF modular dinilai jauh lebih murah dibanding proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Sebagai gambaran, proyek RDF modular seperti di Nambo, Jawa Barat, membutuhkan investasi sekitar Rp600 miliar. Sementara proyek PLTSa Legok Nangka di Kabupaten Bandung diperkirakan bisa mencapai Rp4 triliun.

PLTSa memang mampu menghasilkan energi listrik dari pembakaran sampah, tetapi model itu lebih cocok diterapkan di kota metropolitan dengan produksi sampah sangat besar.

Sementara untuk ratusan kabupaten dengan volume sampah lebih kecil, model TPST terpadu seperti Banyumas dianggap lebih realistis.

Selain lebih murah, teknologi yang digunakan juga sebagian besar berbasis inovasi lokal dan tidak terlalu bergantung pada impor.

Meski terlihat menjanjikan, jalan menuju target pengendalian sampah nasional masih panjang.

Masalah pertama adalah anggaran. Rata-rata alokasi dana pengelolaan sampah di daerah hanya sekitar 0,64 persen dari APBD. Jumlah itu dinilai belum cukup untuk menjaga operasional fasilitas dan perawatan mesin.

Tantangan lain datang dari sisi produksi plastik yang terus meningkat.

Organisasi lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Greenpeace mengingatkan bahwa teknologi seperti RDF bisa menjadi solusi semu jika industri plastik tidak ikut bertanggung jawab.

Mereka mendorong penerapan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR), yakni kewajiban produsen untuk mengurangi dan mengelola dampak sampah produknya.

Tanpa pembatasan produksi plastik dari hulu, fasilitas pengolahan sampah di hilir dikhawatirkan akan tetap kewalahan.

Masalah perilaku masyarakat juga menjadi tantangan besar.

Budaya membuang sampah tanpa dipilah masih dominan di banyak rumah tangga Indonesia. Padahal sistem seperti di Banyumas sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam memisahkan sampah sejak awal.

Tanpa itu, mesin secanggih apa pun tetap harus menghadapi sampah campuran yang memperlambat proses pengolahan.

Model Banyumas menunjukkan bahwa sampah sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan benar.

Sampah makanan bisa berubah menjadi pakan ternak dan pupuk. Plastik bekas bisa menjadi bahan bakar industri hingga material bangunan.

Lapangan kerja baru juga muncul dari aktivitas pengelolaan sampah di tingkat komunitas.

Namun tantangan terbesar bukan lagi soal teknologi, melainkan bagaimana mereplikasi keberhasilan itu ke ratusan daerah lain dengan kondisi berbeda-beda.

Setiap daerah memiliki persoalan sendiri, mulai dari kapasitas anggaran, budaya masyarakat, hingga karakteristik sampah yang tidak sama.

Karena itu, menyalin model Banyumas tidak cukup hanya membangun fasilitas serupa. Pemerintah juga harus memahami mengapa sistem itu bisa berjalan, lalu menyesuaikannya dengan kondisi lokal masing-masing daerah.

Target pengendalian sampah nasional pada 2029 memang bukan hal mustahil.

Tetapi seperti gunungan sampah yang terus datang setiap hari, pekerjaan rumah pemerintah juga masih sangat besar.