NEWS
Tragedi Ngada jadi Alarm Nasional, Mensesneg: Kades Wajib Lindungi Kelompok Rentan
Juru Bicara Presiden RI menjelaskan langkah proaktif pemerintah daerah menjadi kunci untuk mencegah tragedi serupa terulang, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem NTT yang masih tinggi.
apakabar.co.id, JAKARTA - Pemerintah pusat menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah, khususnya kepala desa dan kepala dusun, dalam memantau kondisi warganya.
Sebagai Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi menekankan bahwa peristiwa tragis yang dialami seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara (NTT), menunjukkan pentingnya sikap aktif pemerintah daerah dalam membaca kondisi warganya.
Menurut dia, langkah pencegahan hanya bisa berjalan jika aparat di tingkat lokal benar-benar hadir, terutama di daerah dengan angka kemiskinan ekstrem yang masih tinggi seperti di NTT.
Ia menilai kepala desa dan kepala dusun memegang peran strategis dalam memastikan tidak ada warga yang terlewat dari jangkauan program negara. Aparat desa, kata Prasetyo, perlu rutin memantau kondisi sosial masyarakat serta segera melaporkan jika menemukan warga yang belum tercatat sebagai penerima bantuan pemerintah.
“Kepala desa atau kepala dusun harus terus melakukan pemantauan. Jika ada warga yang belum masuk atau belum terdata sebagai penerima manfaat program pemerintah, itu harus segera dilaporkan,” ujar Prasetyo kepada wartawan usai jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/2) malam.
Prasetyo yang akrab disapa Pras menegaskan bahwa kehadiran negara tidak boleh berhenti di level kebijakan pusat. Menurutnya, negara harus benar-benar terasa hingga tingkat paling bawah, khususnya bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk dalam kategori kelompok rentan.
Ia juga menyoroti persoalan klasik yang kerap terjadi di lapangan, yakni lemahnya pendataan dan pelaporan di tingkat desa. Kondisi tersebut, lanjut Pras, dapat berujung pada kegagalan mendeteksi masalah sosial serius, termasuk tekanan ekonomi dan psikologis yang dialami anak-anak serta keluarga mereka.
“Di sinilah peran kepala desa dan perangkat paling bawah menjadi sangat menentukan,” ujarnya.
Pras memastikan pemerintah pusat tidak tinggal diam. Ia menyebut telah melakukan koordinasi lintas kementerian dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk merespons kasus ini secara menyeluruh.
Pemerintah, kata dia, berkomitmen memastikan intervensi negara tetap hadir, meskipun masyarakat belum sepenuhnya mampu diberdayakan secara mandiri. Fokus utama diarahkan agar kelompok paling rentan tidak kembali luput dari perhatian.
Lebih jauh, Prasetyo menegaskan tragedi di Ngada menjadi bahan evaluasi penting bagi kebijakan pengentasan kemiskinan yang sedang berjalan, termasuk mekanisme pendataan penerima bantuan sosial.
“Ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh—mulai dari akurasi data, sistem pelaporan, hingga kepedulian sosial kita,” katanya.
Sebagaimana diberitakan, seorang siswa SD berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada ditemukan meninggal dunia dan meninggalkan sepucuk surat untuk ibunya, MGT (47). Dalam surat yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, korban menuliskan:
“Surat buat Mama.
Mama saya pergi dulu
Mama relakan saya pergi
Jangan menangis ya Mama
Tidak perlu Mama menangis dan mencari, atau mencari saya
Selamat tinggal Mama.”
Korban diketahui tinggal bersama neneknya. Sang ibu, yang merupakan orang tua tunggal, diketahui bekerja sebagai petani dan buruh serabutan untuk menghidupi 5 (lima) orang anak. Tragedi ini membuka kembali diskusi publik tentang pendidikan, kemiskinan, kesehatan mental anak, serta isu bunuh diri di lingkungan rentan.
Kasus tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan nasional hanya akan efektif jika didukung oleh kepekaan sosial dan deteksi dini di tingkat desa. Tanpa kehadiran negara yang nyata di akar rumput, kelompok paling rentan berisiko terus terlewat dari perhatian.
Editor:
RAIKHUL AMAR
RAIKHUL AMAR