apakabar.co.id, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menyiapkan sanksi lanjutan untuk PT Investree Radhika Jaya (Investree) akibat pelanggaran ketentuan yang berujung pada kasus gagal bayar.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK, Agusman menerangkan akan terus melanjutkan pengawasan dan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen pengurus Investree atas rencana tidak lanjut (action plan) yang telah disampaikan.
“OJK akan mengambil langkah-langkah pengawasan (supervisory concern) yang diperlukan dan mengenakan sanksi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Agusman dalam keterangannya di Jakarta dikutip Kamis (3/10).
Baca juga: Ekonom Senior Bocorkan 6 Syarat Pertumbuhan Ekonomi Tembus 8 Persen
Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat laporan realisasi penyuntikan modal dan penyelesaian permasalahan di Investree. Selain itu, berdasarkan korespondensi terakhir, alamat kantor Investree masih aktif dan masih dapat menerima kunjungan pengaduan walk in customer.
Adapun sejak 13 Januari 2024, OJK telah memberikan sanksi administratif ke Investree karena dinilai melanggar ketentuan penyaluran pinjaman. Besarnya tingkat risiko kredit macet secara agregat atau rasio TWP90 Investree menunjukkan tingkat kelalaian penyelesaian kewajiban di atas ambang batas TWP90 yang ditetapkan OJK, yakni tidak lebih dari 5 persen.
Tingkat wanprestasi di atas 90 hari atau TWP90 perusahaan bahkan telah mencapai 16,44 persen pada 1 Februari lalu. Sebagai informasi, hingga Agustus 2024, terdapat 19 penyelenggara Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang memiliki TWP90 di atas 5 persen.
Baca juga: Rusun ASN di IKN Siap Ditempati, Kapan Mulai Pemindahan?
Terhadap Penyelenggara tersebut, OJK memberikan surat peringatan dan meminta Penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaan.
“OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan LPBBTI dan akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan,” pungkasnya
