EKBIS

Proyek Sawah Raksasa di Papua Selatan: Antara Ambisi Swasembada dan Bayang-Bayang Kegagalan

Guru Besar Kebijakan Pertanian IPB, Prof. Dwi Andreas Santosa secara tegas menyatakan pesimismenya terhadap keberhasilan proyek food estate, khususnya rice estate di Papua.

Penulis: Tim Redaksi
Sabtu, 28 Februari 2026 | 07:55 WIB

Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu (3/11/2024). Foto: ANTARA

apakabar.co.id, JAKARTA - Proyek cetak sawah dan food estate di Papua Selatan kembali menjadi sorotan. Dalam diskusi bertajuk "Ada Proyek Apa di Papua Selatan?" yang digelar di Tjikinii Lima, Jakarta Pusat, sejumlah akademisi dan jurnalis memaparkan kritik tajam terhadap proyek percepatan swasembada pangan tersebut.

Guru Besar Kebijakan Pertanian IPB, Prof. Dwi Andreas Santosa secara tegas menyatakan pesimismenya terhadap keberhasilan proyek food estate, khususnya rice estate di Papua.

"Kalau menurut saya pribadi sih ya pasti gagal. Pasti gagal lah," ujar Prof. Andreas di Jakarta, Jumat (27/2).

Menurut Prof. Andreas, pengalaman 30 tahun pengembangan food estate di Indonesia menunjukkan pola kegagalan yang berulang. Ia menyebut setidaknya ada 4 (empat) pilar utama yang harus terpenuhi agar proyek pertanian skala besar bisa berhasil.

Pilar pertama adalah kesesuaian lahan dan iklim. Ia menilai banyak proyek memaksakan padi ditanam di lahan yang tidak cocok.

"Banyak proyek-proyek food estate yang tanahnya saja tidak cocok dipaksakan untuk padi. Iklimnya saja tidak cocok dipaksakan untuk padi. Kalau itu dipaksakan, jawabannya pasti gagal," kata Prof. Andreas.

Pilar kedua menyangkut tata kelola air dan infrastruktur. Ia menyinggung kegagalan proyek satu juta hektare lahan gambut di Kalimantan Tengah sebagai contoh nyata.

Menurutnya, persoalan irigasi dan pengendalian air sangat krusial. "Mengatur air ini susahnya minta ampun," ucapnya, merujuk pada pengalaman lapangan tahun 2020-2021.

Selain irigasi, infrastruktur jalan usaha tani juga dinilai belum memadai. Distribusi hasil panen menjadi tantangan besar bila akses jalan buruk.

Pilar ketiga adalah kelayakan budidaya dan teknologi. Tim IPB, kata Prof. Andreas, pernah menguji 12 varietas padi di lahan serupa dan semuanya gagal berkembang optimal.

Karena itu, ia menyarankan pendekatan berbasis kearifan lokal. "Kalau di wilayah-wilayah seperti itu, kita kembali ke varietas lokal. Pengalaman kami di Kalimantan juga begitu, yang bertahan justru varietas lokal," jelasnya.

Masalah hama dan perubahan ekosistem akibat pembukaan lahan besar-besaran juga menjadi ancaman serius. Prof. Andreas mengingatkan agar ancaman tersebut penting untuk dipertimbangkan.

Pilar keempat yang tak kalah penting adalah aspek sosial dan ekonomi. Prof. Andreas menyoroti persoalan hak ulayat dan komposisi penduduk.

Ia mengilustrasikan kebutuhan tenaga kerja untuk mengelola 1,2 juta hektare lahan sawah di Papua Selatan. Jika satu petani mengelola dua hektare, maka dibutuhkan sedikitnya 600 ribu petani.

"Penduduk Merauke saat itu 174 ribu, penduduk aslinya 55 ribu. Mau kita datangkan 600 ribu petani ke Merauke?" ujarnya.

Ia bahkan mengingatkan dampak sosial yang bisa terjadi. "Papua bisa goncang," katanya tegas.

Dari sisi ekonomi, Prof. Andreas menilai proyek swasembada pangan tak akan layak bila produktivitas di bawah 4 ton gabah kering panen per hektare. "Kalau kurang dari itu, pasti tidak ekonomis," tegasnya.

Liputan tak mendapat jawaban

Dari sisi jurnalisme, Agoeng Wijaya dari Tempo mengungkapkan kesulitan tim liputan dalam mendapatkan penjelasan dan konfirmasi langsung dari pemerintah terkait proyek swasembada pangan, termasuk di Papua Selatan.

Menurutnya, proyek serupa juga berlangsung di sejumlah daerah lain seperti Sumatera Selatan, Jawa, hingga Kalimantan yang minim transparansi.

"Kita berharap mendapatkan penjelasan komprehensif, tapi sebagian besar hanya memberi jawaban tertulis. Kita tidak bisa men-challenge keterangan mereka," kata Agoeng.

Ia juga mengungkap risiko saat liputan di daerah. Lima wartawan di Papua Selatan yang sempat dihubungi justru menarik diri dari peliputan karena faktor keamanan.

"Risikonya sangat tinggi bagi mereka," ujarnya.

Agoeng menegaskan, meski perubahan tak selalu bisa langsung terjadi, tugas jurnalis adalah mendokumentasikan sejarah. "Selemah-lemahnya iman, kalau kami tidak bisa mengubah, kami mendokumentasikan sejarah," katanya.

Kritik terhadap konsep ekonomi hijau

Sementara itu, Yulia Sugandi, dari Centre of Transdisciplinary and Sustainability Sciences IPB menyoroti paradigma pembangunan yang digunakan dalam proyek-proyek besar seperti food estate di Indonesia.

Menurutnya, pendekatan ekonomi hijau sering kali masih berorientasi pada nilai tunggal dan instrumental.

"Ekonomi hijau dimasukkan regeneratif karena nilainya tunggal. Tidak ada nilai intrinsik, tidak ada nilai relasional,” ujarnya.

Ia menyinggung fenomena pasar karbon dan energi terbarukan yang secara konsep terlihat hijau, tetapi bisa tetap merusak wilayah lain jika tidak mempertimbangkan keterkaitan lintas wilayah atau tele-coupling.

Yulia menilai Indonesia perlu mendefinisikan ulang kualitas hidup yang baik berdasarkan konteks lokal, bukan sekadar mengadopsi indikator global.

"Kita tidak bisa memakai indikator yang ditempel dari Barat begitu saja," tegasnya.

Proyek food estate di Papua Selatan digadang-gadang sebagai bagian dari strategi besar swasembada pangan nasional. Namun dari paparan para pembicara, tantangan yang dihadapi tidak sederhana.

Kesesuaian lahan, tata kelola air, teknologi budidaya, aspek sosial, hingga definisi kesejahteraan menjadi persoalan yang saling terkait.

Apakah proyek ini akan menjadi tonggak kemandirian pangan atau justru mengulang kegagalan masa lalu? Diskusi di Tjikinii Lima menunjukkan satu hal: pertanyaan itu belum benar-benar terjawab secara meyakinkan.

Editor:
JEKSON SIMANJUNTAK