Oleh: Siti Jamaliah*
Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ungkapan klasik ini bukan sekadar adagium, melainkan napas dari demokrasi itu sendiri.
Dalam lanskap Indonesia di hari-hari terakhir ini, maknanya terasa semakin relevan. Gelombang demonstrasi yang mengguncang berbagai daerah menjadi penanda kuat bahwa suara masyarakat tidak bisa diabaikan.
Dari buruh yang menuntut perlindungan, mahasiswa yang memekikkan idealisme, pengemudi ojek online yang merasakan dampak kebijakan, hingga siswa yang menginginkan masa depan lebih baik semua menyuarakan keresahan dan harapan.
Ini bukan sekadar suara-suara terpisah, melainkan harmoni kegelisahan yang berpadu menjadi panggilan moral bagi negara untuk mendengar, memahami, dan bertindak dengan bijaksana.
Namun, di balik riuhnya suara massa, ada kenyataan pahit yang tak boleh diabaikan bahwa rapuhnya situasi sosial yang, jika tak dikelola dengan hati-hati, dapat menjerumuskan bangsa ke pusaran perpecahan.
Tragedi Affan Kurniawan, seorang driver ojek online yang menjadi korban dalam aksi massa, mengguncang nurani publik. Kehilangan nyawa seorang warga negara adalah alarm keras bahwa keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum harus dijaga dengan penuh kehati-hatian.
Setiap aksi protes membawa pesan, tetapi juga risiko. Ketika suara rakyat diabaikan, jalanan menjadi panggung pelampiasan. Namun ketika negara gagal menjaga warganya, kepercayaan publik pun terkikis.
Situasi ini menjadi ujian besar bagi semua pihak termasuk pemerintah, aparat, wakil rakyat, bahkan hingga masyarakat sendiri. Semua merasakan keprihatinan mendalam atas kondisi ini. Maka, mendengarkan aspirasi masyarakat bukanlah pilihan, melainkan kewajiban moral dan konstitusional.
Baca juga: Noel, Alarm Bahaya bagi Prabowo
Baca juga: Narasi Berbahaya Ambil Alih Paksa BCA
Semua pihak berharap aksi demo ini tidak meluas dan berskala lebih besar lagi, sehingga situasi tetap kondusif dan terkendali. Hal yang menjadi titik krusial saat ini adalah negara harus menjadi ruang dialog, bukan arena benturan. Suara rakyat adalah fondasi legitimasi kekuasaan.
Ketika pemerintah dan wakil rakyat gagal mendengar, celah ketidakpercayaan melebar, dan di sanalah potensi kerentanan bangsa mengintai.
Namun menjaga kondusivitas bukan hanya tugas pemerintah. Semua harus mengingatkan agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam suasana sosial yang sensitif, informasi menyesatkan dapat menyulut bara.
Ada pihak-pihak yang mungkin menunggangi kegelisahan ini untuk kepentingan sempit, yang justru membahayakan masa depan bangsa.
Sejarah kelam 1998 seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk menjaga persatuan bangsa. Rakyat akan semakin menderita, karenanya jangan sampai aksi ini ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Pesan ini lebih dari sekadar imbauan namun juga pengingat sejarah bahwa bangsa yang besar harus belajar dari luka masa lalunya.
Kondusifitas Nasional
Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kondusivitas nasional. Dalam pernyataannya, Presiden menuntut agar aparat yang terlibat dalam tindakan berlebihan hingga mengakibatkan korban jiwa ditindak tegas.
Keberanian untuk mengakui dan mengoreksi kesalahan negara adalah kunci memulihkan kepercayaan publik. Di titik ini, keadilan bukan lagi sekadar retorika, melainkan janji yang harus ditepati. Sikap Presiden sebagai sinyal penting agar masyarakat memandang situasi secara objektif dan tidak terjebak pada provokasi.
Bangsa ini membutuhkan ruang komunikasi yang jernih, di mana hak untuk bersuara dilindungi tanpa mengorbankan stabilitas sosial. Tetapi ketegangan sosial bukanlah fenomena yang lahir tiba-tiba. Di bawah permukaannya, ada persoalan struktural yang lebih mendasar. Termasuk kebijakan pemerintah dan DPR yang kerap memicu kontroversi.
Kenaikan gaji pejabat di tengah kesenjangan sosial, perilaku pamer kekayaan, hingga kebijakan yang tak sensitif terhadap realitas rakyat seakan menjadi bahan bakar yang memperuncing jarak antara negara dan warganya.
Ini semua yang menimbulkan kemarahan masyarakat, karena kesenjangan makin terlihat lebar. Kritik ini menegaskan perlunya empati sosial dalam setiap keputusan.
Sebab, legitimasi pemimpin lahir dari rasa percaya, dan rasa percaya tumbuh dari kebijakan yang berpihak pada rakyat. Lebih jauh, demonstrasi di hari-hari ini juga merefleksikan problem struktural seperti sempitnya akses lapangan kerja, ketimpangan ekonomi, dan minimnya perlindungan sosial.
Baca juga: Kritik di Balik Kenaikan PBB-P2 di Pati 250 Persen
Baca juga: Organisasi Ekstra Legal, Relawan sebagai Hama Politik
Pemerintah sebaiknya mulai membuka ruang kerja seluas mungkin, memastikan para sarjana dan tenaga terampil mendapatkan kesempatan yang adil. Tanpa keberpihakan nyata pada kesejahteraan, potensi ketegangan sosial hanya akan berulang. Tantangan ini membutuhkan sinergi lintas sektor, bukan sekadar kebijakan parsial.
Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil harus berjalan dalam satu visi untuk menghadirkan ekosistem ekonomi inklusif. Karena inilah yang akan memungkinkan semua orang merasa memiliki bagian dalam pembangunan bangsa.
Semua pihak harus meneguhkan komitmennya untuk berada di garda terdepan mendampingi masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan bantuan.
Perlindungan hukum juga harus ditempatkan bukan semata sebagai hak istimewa segelintir orang, melainkan hak fundamental setiap warga negara.
Pemerintah juga harus bisa menempatkan diri sebagai jembatan antara rakyat dan keadilan, memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar nyata, bukan hanya tercantum di atas kertas. Upaya ini menjadi bagian dari fondasi kepercayaan publik terhadap negara hukum.
Jembatan Kepercayaan
Di sisi lain, situasi bangsa saat ini, dengan segala kompleksitasnya, membuka peluang besar untuk membangun kembali jembatan kepercayaan antara rakyat dan negara. Keadilan sosial, transparansi kebijakan, dan penghormatan terhadap martabat manusia adalah fondasi utama dalam menjaga stabilitas.
Tragedi Affan Kurniawan harus menjadi pelajaran bagi bangsa ini bahwa di atas semua kepentingan, nyawa manusia dan kemanusiaan tidak boleh dikorbankan.
Banyak pihak percaya bahwa komunikasi yang terbuka dan partisipasi publik yang luas adalah kunci bagi bangsa ini untuk melewati ujian besar dengan kepala tegak.
Sejarah telah mengajarkan bahwa bangsa ini pernah melalui badai yang lebih besar dan mampu bangkit kembali. Kini, tantangannya bukan hanya mencegah perpecahan, tetapi juga merajut solidaritas baru di tengah keragaman suara.
Baca juga: Indonesia 80 Tahun: Merdeka dari Penjajah, Terjajah oleh Ketimpangan?
Aspirasi rakyat adalah denyut nadi demokrasi. Setiap suara yang lahir dari kegelisahan harus dijawab dengan kebijakan yang adil, bukan kekerasan atau pembungkaman.
Ketika negara membuka ruang bagi rakyatnya untuk didengar, saat itulah kepercayaan terbangun, dan Indonesia dapat melangkah dengan lebih pasti menuju masa depan.
Momentum hari ini dapat menjadi titik balik. Suara rakyat harus menjadi kompas, keadilan menjadi landasan, dan persatuan menjadi tujuan. Indonesia adalah rumah bersama, dan menjaga rumah ini adalah tanggung jawab bersama.
Hanya dengan saling mendengar, saling memahami, dan saling melindungi, perjalanan bangsa akan menemukan cahaya yang menuntun pada masa depan yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Vox populi vox dei, ketika suara rakyat benar-benar didengar, bangsa ini akan menemukan kekuatannya.
*) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI)
