Ridge to Reef di Papua Barat Daya: Menjaga Alam Sambil Dorong Pembangunan Berkelanjutan

apakabar.co.id, JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Inggris dan mitra konsorsium memperkuat upaya konservasi terpadu dari darat hingga laut (ridge to reef) di Papua Barat Daya. Pendekatan ini menghubungkan ekosistem darat, pesisir, hingga laut dalam satu sistem pengelolaan yang dinilai penting untuk menjaga keanekaragaman hayati sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Penguatan kolaborasi tersebut dilakukan melalui rangkaian pertemuan dan kunjungan lapangan proyek Darwin Initiative Extra–Ridge to Reef Conservation in Southwest Papua pada 13–15 Februari 2026 di Kota dan Kabupaten Sorong. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), serta mitra konsorsium yang terdiri dari Darwin Initiative, Fauna & Flora International (FFI) Indonesia, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menyatakan bahwa pengelolaan kawasan konservasi akan lebih efektif jika dilakukan secara kolaboratif. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta peran mitra pembangunan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut, khususnya di wilayah dengan kekayaan biodiversitas tinggi seperti Bentang Laut Kepala Burung.

“Kawasan konservasi akan efektif jika dikelola secara kolaboratif. Keterlibatan masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta mitra pembangunan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut,” ujar Firdaus dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (19/2).

Ia menilai kegiatan di Sorong menjadi tonggak penting dalam memperkuat pendekatan terpadu yang menghubungkan ekosistem darat, pesisir, dan laut. Konsep ridge to reef dinilai relevan karena kerusakan di wilayah hulu, seperti deforestasi atau perubahan tata guna lahan, dapat berdampak langsung terhadap kualitas ekosistem pesisir dan laut.

Papua Barat Daya dan Papua Barat sendiri memiliki kawasan konservasi seluas sekitar 1,7 juta hektare. Wilayah ini menjadi habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, sekaligus kawasan strategis dalam upaya konservasi laut Indonesia yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa pendekatan ridge to reef memungkinkan pemerintah daerah menyelaraskan perlindungan lingkungan dengan agenda pembangunan. Ia menekankan bahwa konservasi bukan penghambat pembangunan.

“Konservasi bukanlah penghambat pembangunan, melainkan fondasi bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya,” kata Elisa.

Pernyataan tersebut mencerminkan tantangan klasik di wilayah kaya sumber daya alam seperti Papua, yakni bagaimana menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kebutuhan pembangunan ekonomi. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Namun di sisi lain, tekanan terhadap ekosistem berisiko meningkat jika tidak diimbangi dengan tata kelola konservasi yang kuat," ujarnya.

Perwakilan Pemerintah Inggris, International Biodiversity and Climate Director Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), Andrea Ledward, menyebut Papua Barat Daya sebagai wilayah penting dalam penerapan konservasi terpadu darat dan laut. Melalui proyek Darwin Extra Ridge-to-Reef Conservation, Pemerintah Inggris bekerja sama dengan Indonesia dan mitra lokal untuk memperkuat pengelolaan kawasan lindung sekaligus memperluas konservasi berbasis masyarakat.

Pendekatan yang didorong oleh kepemimpinan lokal dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan konservasi jangka panjang. Selain melindungi keanekaragaman hayati, model ini juga diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi mata pencaharian masyarakat lokal, khususnya yang bergantung pada sumber daya laut dan pesisir.

"Kerja sama ini juga menjadi implementasi dari Kemitraan Strategis Indonesia–Inggris yang sebelumnya diluncurkan oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden RI Prabowo Subianto di London." katanya.

Proyek konservasi ini dipandang sebagai bentuk konkret kolaborasi internasional dalam menghadapi isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif YKAN, Herlina Hartanto, menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki peran sentral dalam menjaga ekosistem laut. Di wilayah Malaumkarta, misalnya, masyarakat didampingi untuk menggunakan sistem adat yang disebut “egek” dalam merancang zonasi perlindungan dan pemanfaatan laut.

"Pendekatan berbasis adat ini menunjukkan bahwa konservasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada praktik lokal yang telah lama menjaga keseimbangan alam," terang Herlina.

Dalam konteks Papua, pelibatan masyarakat adat menjadi strategi penting agar program konservasi tidak bertentangan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi warga.

Secara lebih luas, penguatan konservasi ridge to reef di Papua Barat Daya mencerminkan arah baru pembangunan yang lebih berkelanjutan. Tantangan ke depan tidak hanya terletak pada perlindungan ekosistem, tetapi juga konsistensi pendanaan, koordinasi lintas sektor, dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah.

Jika keseimbangan antara konservasi dan pembangunan dapat dijaga, model ini berpotensi menjadi rujukan nasional dalam pengelolaan kawasan berbasis ekosistem. Namun tanpa pengawasan dan komitmen jangka panjang, tekanan pembangunan berisiko tetap menjadi ujian nyata bagi keberlanjutan lingkungan di Papua.