apakabar.co.id, JAKARTA – Pilkada 2024 sudah di depan mata. Ramai para calon kepala daerah meminta dukungan pengusaha batu bara. Seperti halnya Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.
“Fenomena ini akibat dari politik yang berbiaya tinggi,” ucap Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Muhammad Jamil.
Contohnya di Kalimantan Selatan. Sepasang kandidat Pilgub; Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman. Mereka mengeklaim dukungan Andi Syamsudin Arsyad (Haji Isam).
Langkah itu juga disusul Abdul Hadi, kandidat calon di Pilbub Balangan. Teranyar Lisa Halaby untuk Pilwali Banjarbaru. Haji Isam seolah menjadi magnet bagi para politikus itu.
Fenomena ini menjadi logis. Untuk mengikuti dan memenangkan kontestasi pilkada butuh biaya besar. Karena itu, perlu sponsor. Termasuk dari para pengusaha.
Kata Jamil, ini fenomena fatal. Kepala daerah yang terafiliasi dengan pengusaha bisa memengaruhi independensi. Apalagi dalam urusan mengambil kebijakan.
“Para kandidat akan tersandera oleh para penyandang dana dalam menentukan kebijakan politik nantinya,” tuturnya.
Lantas ia punya keyakinan. Bahwa kepala daerah yang dibiayai pengusaha bakal pro-pengusaha. Ketimbang rakyat.
“Akhirnya lingkungan hidup menuju kebangkrutan,” ucapnya.
Pakar sosial dan komunikasi publik, Junaidy punya pandangan berbeda. Dosen Universitas Islam Kalimantan (Uniska) itu maklum.
Berkaca Kalsel, Junaidy menganggap klaim didukung Haji Isam itu wajar. Bagian dari upaya mendapat dukungan sebanyak-banyaknya.
Apalagi masyarakat Kalsel hidupnya cenderung butuh pemimpin yang mengayomi. Sehingga apapun dilakukan. Asalkan kebutuhan terpenuhi. Junaidy menggunakan istilah budaya patronase.
“Secara sosiologis budaya patronase di Kalsel sangat kental,” tuturnya.
Dukungan pengusaha besar membuat kandidat kepala daerah merasa percaya diri. Juga jadi nilai tawar menjanjikan untuk dipilih.
“Setidaknya ada puluhan ribu karyawan atau masyarakat yang terafiliasi dengan perusahaan milik pengusaha tersebut akan ikut mendukung,” jelasnya.
Di sisi lain, tentu saja juga ada dampak negatif. Dukungan pengusaha akan jadi sentimen dari sebagian masyarakat. Mulai dari aktivitas lingkungan dan saingan bisnis.
“Bahkan dari kelompok masyarakat adat,” pungkasnya.
Junaidy pun meminta masyarakat agar lebih melihat gagasan, visi dan misi. Untuk membangun daerah bukan hanya soal saling klaim dukungan dari pengusaha.
“Edukasi lah pemilih agar mereka menentukan pilihan berdasarkan rasionalitas,” tutur Junaidy. (Ahmad Sairani)
