Anggaran Makan Bergizi Gratis, JPPI: Ancaman Masa Depan Pendidikan

Sejumlah siswa menyantap makanan siap saji program MBG di SMAN 1 Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Foto: ANTARA

apakabar.co.id, JAKARTA – Rencana pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menuai kritik keras dari berbagai pihak.

Awalnya, muncul kabar bahwa hampir separuh anggaran pendidikan, yakni sekitar 44% akan digunakan untuk program ini. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian meluruskan bahwa anggaran pendidikan yang dipakai untuk MBG hanya Rp223,6 triliun, bukan keseluruhan Rp335 triliun.

Meski demikian, klarifikasi tersebut tidak membuat publik tenang. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) justru menilai keputusan tersebut mengecewakan. Pasalnya, sebagian besar dana MBG tetap bersumber dari anggaran pendidikan.

“Dari total Rp335 triliun, Rp223,6 triliun atau sekitar 67% diambil dari dana pendidikan,” ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji di Jakarta, Senin (25/8).

Penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program MBG, kata Ubaid, berpotensi merusak kualitas pendidikan dan mengganggu peta jalan pendidikan nasional. “Kita masih punya banyak persoalan mendasar di dunia pendidikan, mulai dari jutaan anak yang belum bersekolah, kualitas guru yang rendah, hingga sarana prasarana yang belum memadai. Masalah ini sampai kapan akan dibiarkan?” paparnya.

JPPI menilai ada tiga alasan utama mengapa anggaran pendidikan tidak boleh digunakan untuk program MBG. Pertama, anggaran pendidikan sudah minim untuk kebutuhan pokok. Walaupun konstitusi mengamanatkan 20% APBN untuk pendidikan, kenyataannya dana tersebut masih jauh dari cukup. Banyak kebutuhan dasar pendidikan belum terpenuhi. Misalnya, program Wajib Belajar 13 Tahun yang dicanangkan Kementerian Pendidikan hingga kini masih terkendala pembiayaan.

Sebelumnya, program Wajib Belajar 12 Tahun sudah berjalan lebih dari satu dekade, tetapi rata-rata lama sekolah anak Indonesia baru mencapai 9 tahun. Belum lagi persoalan kesejahteraan guru, ketersediaan sekolah, serta kualitas pembelajaran yang belum merata.

“Dengan kondisi seperti ini, penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG semakin mempersempit ruang perbaikan pendidikan,” kata Ubaid.

Kedua, MBG nukan fungsi pendidikan. Program MBG sesungguhnya lebih tepat dikategorikan sebagai program gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial, bukan inti pendidikan. Karena itu, JPPI menilai anggarannya seharusnya bersumber dari pos kesehatan, perlindungan sosial, atau ketahanan pangan.

Jika MBG tetap dibebankan pada dana pendidikan, maka prioritas utama pendidikan akan kabur. “Padahal, konstitusi menegaskan anggaran pendidikan harus digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk fungsi kesehatan,” ujarnya.

Ketiga, risiko penurunan kualitas dan akses pendidikan. Bila anggaran pendidikan terus dipakai untuk program non-pendidikan, dampaknya adalah berkurangnya akses dan mutu pendidikan itu sendiri.

Ubaid mencontohkan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sekolah gratis hingga saat ini belum terealisasi karena minimnya dukungan anggaran. Akibatnya, jumlah anak putus sekolah berpotensi terus bertambah. Di sisi lain, mutu guru masih jauh di bawah standar, sementara kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah semakin melebar.

“Jika anggaran pendidikan dipakai untuk program MBG, justru masa depan pendidikan anak-anak yang dikorbankan,” pungkas Ubaid.

422 kali dilihat, 422 kunjungan hari ini
Editor: Jekson Simanjuntak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *