apakabar.co.id, JAKARTA – Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, disorot karena berada di London, Inggris, saat warganya menghadapi krisis BBM.
Sorotan ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, dalam rapat bersama Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5).
“Ketika rakyat Balikpapan hari ini kesusahan mengantre BBM, wali kotanya malah pergi ke London, liburan,” ujar Mufti.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, krisis BBM di Balikpapan menjadi bukti kurangnya kepekaan pejabat terhadap penderitaan rakyat. Ia meminta semua pihak, termasuk Pertamina, segera bertindak cepat.
“Maka harapan kami, bapak-bapak harus punya sensitivitas untuk bagaimana bisa segera merespons hal itu dengan cepat,” lanjutnya.
Menurut Mufti, situasi ini ironis. Balikpapan dikenal sebagai Kota Minyak, bahkan memiliki kilang minyak terbesar kedua di Indonesia. Namun, warganya justru kesulitan mendapatkan BBM.
“Balikpapan yang selama ini kita tahu bersama salah satu produsen minyak. Bahkan, kilang terbesar nomor dua ada di Balikpapan,” katanya. “Tapi Anda tahu, hari ini negara kita disuguhkan bagaimana antre berkilo-kilometer warga Balikpapan mau beli BBM. Berjam-jam mereka antre untuk bisa beli BBM,” tambahnya.
Mufti juga khawatir, kondisi lebih parah dialami warga di daerah lain yang tidak memiliki infrastruktur migas sebesar Balikpapan.
“Padahal Balikpapan adalah salah satu produsen terbesar minyak. Lalu saya enggak habis pikir, bagaimana dengan daerah-daerah lain?” ujarnya.
Sejak akhir pekan lalu, kelangkaan BBM menyebabkan antrean panjang di hampir semua SPBU di Balikpapan. Tak sedikit warga terpaksa menginap di SPBU demi mendapatkan BBM.
Mufti juga menyinggung keluhan masyarakat terkait kualitas BBM yang menurun sejak Maret hingga Mei 2025. Ia menyebut banyak kendaraan mengalami gangguan, seperti mesin “brebet”.
“Keluhan soal kualitas ini bukan satu dua. Sudah banyak laporan masyarakat. Bahkan, program bengkel gratis yang dijanjikan belum juga terealisasi,” katanya.
Ia mendesak Pertamina meningkatkan kualitas produk dan memberi kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan.
“Pertanyaan kami, apa kompensasi yang diberikan kepada masyarakat yang kendaraannya rusak karena kualitas BBM yang buruk? Jangan sampai masyarakat merasa dibohongi,” tegas Mufti.
Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Wiko Migantoro mengakui adanya kekosongan BBM di Balikpapan.
Ia menjelaskan, distribusi BBM sempat ditahan karena ditemukan produk yang tidak sesuai spesifikasi.
“Kami menemukan BBM yang off-spec (di luar spesifikasi), sehingga kami tidak menyalurkannya. Stok kemudian didatangkan dari Banjarmasin, Samarinda, dan juga produksi ulang di Balikpapan,” kata Wiko.
Ia juga meminta maaf karena kekosongan ini menyebabkan kelangkaan di sejumlah SPBU.
“Seharusnya kami memang menghitung minimum stock level, sehingga ketika terjadi masalah seperti ini tetap bisa menyuplai kebutuhan di Balikpapan,” ujarnya.
Terkait kualitas BBM, Wiko menyebut pihaknya telah memberi sanksi kepada 239 SPBU yang melanggar standar operasional.
“Kami aktif melakukan pendisiplinan internal dan terhadap mitra. Di Balikpapan, kami juga melakukan pembenahan menyeluruh agar BBM yang disalurkan sesuai spesifikasi,” jelasnya.
Wiko menambahkan, Pertamina telah melakukan perbaikan kendaraan secara gratis di beberapa kota. Di Samarinda, 49 kendaraan roda empat dan 6 roda dua telah ditangani.
Di Bontang, 39 kendaraan roda empat dan 26 roda dua. Sementara di Balikpapan, 60 kendaraan roda empat dan 4 roda dua mendapat layanan serupa.
“Kami bekerja sama dengan agen pemegang merek (ATPM) untuk memberikan layanan bengkel gratis jika ditemukan kerusakan akibat BBM,” ungkapnya.l.
