apakabar.co.id, JAKARTA – Status Banjarmasin sebagai ibu kota Kalsel kembali diperjuangkan. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina angkat bicara.
“Itu hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui senator kita di DPD RI, kita hormati perjuangan tersebut. DPD RI punya mekanisme sendiri untuk memproses lebih lanjut,” jelas Ibnu Sina kepada apakabar.co.id, Kamis pagi (16/5).
Ditanya bagaimana sikap Pemkot, Ibnu Sina masih bergeming.
Anggota DPRD Banjarmasin, Sukhrowardi turut bersuara. Ia meminta pemerintah lebih proaktif.
“Aspirasi ini harus benar-benar dikawal,” jelas Sukro dihubungi terpisah.
Pemindahan ibu kota harus melalui proses tata negara yang baik. Harus ada persetujuan publik. Tahapan demi tahapan.
Diakuinya, rancangan pemindahan ke Banjarbaru itu memang ada. Namun sebatas pusat pemerintahan. Bukan ibu kota.
Sama halnya dengan IKN. Jakarta bakal tetap menjadi pusat daripada Indonesia. Sedang Penajam menjadi pusat pemerintahan.
Secara historis bahwa Kalsel masih identik dengan Banjarmasin. Tengok saja Bandara Syamsuddin Noor.
“Orang luar kalau mau ke sini jarang bilang ke Banjarbaru atau Kandangan. Tapi sentralnya menyebut Banjarmasin,” ujar politikus Golkar ini.
Tapi sekali lagi, jikapun ada perubahan prosesnya harus melibatkan publik. Jangan terkesan senyap.
“Sejak lama musyawarah itu menjadi budaya kita,” jelasnya.
Baru-baru tadi, sejumlah aktivis dan tokoh mendatangi Senayan, DPD RI. Mereka mendesak Kemendagri merevisi UU Kalsel Nomor 8/2022. Revisi yang diusulkan terbatas, terkhusus Pasal 4 yang memuat pemindahan ibu kota Kalsel ke Banjarbaru.
“Pemindahan ibu kota Kalsel ini bukan aspirasi warga, tidak partisipatif dan tidak ada urgensinya,” jelas Nisfuady diamini Prof Ichsan dari ULM hingga Muhammad Pazri dari Borneo Law Firm.
Sekjen Kemendagri, Tomsi Thohir pun menyatakan siap memfasilitasi. “Akan kami fasilitasi sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya kepada apakabar.co.id.
