NEWS
Di Balik Polemik Kursi Sultan Kutai, Sultan Banjar: Jangan Lupakan Sejarah
Sejumlah kerajaan dan kesultanan seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Banjar, Bulungan, Kutai Kartanegara, hingga Ternate tercatat bekerja sama dan berperang melawan berbagai kekuatan asing, mulai dari VOC, Pemerintah Hindia Belanda, Jepang, hingga tentara Sekutu.
apakabar.co.id, JAKARTA - Di tengah polemik penempatan kursi Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dalam peresmian Kilang Balikpapan, Sultan Banjar Al-Mu'tashim Billah, Khairul Saleh angkat bicara. Ia mengingatkan kembali peran penting kerajaan dan kesultanan dalam sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pangeran Khairul Saleh menyampaikan bahwa sebelum Indonesia terbentuk sebagai sebuah negara, wilayah Nusantara merupakan kumpulan kerajaan dan kesultanan besar maupun kecil yang tersebar dari Sumatra hingga kawasan timur Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peran historis dalam membangun fondasi bangsa.
Menurutnya, sejumlah kerajaan dan kesultanan seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Banjar, Bulungan, Kutai Kartanegara, hingga Ternate tercatat bekerja sama dan berperang melawan berbagai kekuatan asing, mulai dari VOC, Pemerintah Hindia Belanda, Jepang, hingga tentara Sekutu.
"Dan, perlawanan itu melahirkan banyak pahlawan nasional dari kalangan kerajaan dan kesultanan,” ujarnya, seraya menyebut tokoh-tokoh seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Pangeran Hidayatullah, dan Pangeran Antasari, dikontak media ini, Jumat (16/1).
Pangeran Khairul Saleh menuturkan menjelang Proklamasi Kemerdekaan 1945, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno memandang penting untuk bermusyawarah dengan para raja dan sultan. Musyawarah tersebut bertujuan menetapkan wilayah serta struktur kekuasaan negara yang akan diproklamasikan.
Hasil musyawarah itu, lanjutnya, menunjukkan sikap kenegarawanan para raja dan sultan yang bersedia menyerahkan wilayah serta kekuasaannya untuk bergabung ke dalam NKRI. Bahkan, sebagian kerajaan turut menyumbangkan dana kerajaan demi mendukung perjuangan kemerdekaan.
Ia mencontohkan Sultan Syarif Kasim II dari Kerajaan Siak yang menyumbangkan dana sebesar 13 juta gulden atau setara hampir Rp1,2 triliun untuk Republik Indonesia. Pangeran Khairul Saleh juga menyinggung bentuk penghargaan negara terhadap kerajaan dan kesultanan yang tercatat dalam sejarah, seperti penetapan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa.
Selain itu, sejumlah tokoh kerajaan pernah dipercaya menduduki jabatan strategis di pemerintahan, antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mangkunegara VIII, Pangeran Mohammad Noor, serta Ida Anak Agung Gde Agung. Dalam konteks kekinian, ia menilai penghormatan terhadap kerajaan dan kesultanan juga tercermin dalam tradisi kenegaraan.
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga Presiden Prabowo Subianto, pakaian adat dari berbagai kerajaan dan kesultanan kerap dikenakan dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Negara. Para raja dan sultan pun diundang untuk menghadiri upacara tersebut.
Menanggapi polemik penempatan kursi Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dalam acara peresmian Kilang Minyak Balikpapan yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Pangeran Khairul Saleh menilai persoalan tersebut berkaitan dengan aspek keprotokolan. Ia menyebut sejumlah kemungkinan penyebab, mulai dari ketidaksengajaan, kurangnya pemahaman sejarah, keterbatasan kesiapan panitia, hingga faktor administratif dan waktu konfirmasi kehadiran.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan klarifikasi bahwa penataan tempat duduk dalam agenda kunjungan Presiden RI sepenuhnya menjadi kewenangan protokol Istana. Pemprov Kaltim menyebut hanya bertindak sebagai pendukung dan tidak memiliki kewenangan mengubah susunan yang telah ditetapkan pusat.
Meski demikian, Pangeran Khairul Saleh menegaskan pihak kerajaan dan kesultanan Nusantara justru merasa terhormat atas sikap Presiden Prabowo yang secara terbuka menunjukkan penghargaan kepada Sultan Kutai Kartanegara dalam acara tersebut. Menurutnya, sikap Presiden mencerminkan pemahaman terhadap sejarah bangsa Indonesia.
“Atas kejadian yang oleh sebagian masyarakat dianggap kurang pas, semoga kita semua dan pihak terkait dapat mengambil pelajaran berharga serta menyikapinya dengan berlapang dada,” pungkasnya.
Pangeran Khairul Saleh 
Editor:
RAIKHUL AMAR
RAIKHUL AMAR