apakabar.co.id, JAKARTA – Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali mencuat ke publik, menyusul spekulasi akan digantinya sejumlah menteri oleh kader Partai Gerindra.
Namun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa hingga saat ini belum pernah ada pembicaraan formal maupun informal terkait pergantian posisi di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Tidak ada pembahasan soal pergantian-pergantian posisi menteri. Sampai hari ini belum pernah dibicarakan,” ujar Dasco saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (30/5).
Pernyataan Dasco tersebut merespons kabar yang berkembang bahwa sejumlah nama kader Gerindra akan mengisi pos-pos strategis di kabinet, termasuk menggantikan menteri yang saat ini tengah disorot publik.
Sara Gerindra Juga Bungkam soal Isu Sepupu Gantikan Budi Arie
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau akrab disapa Sara, juga memilih untuk tidak banyak berkomentar terkait kabar bahwa sepupunya, Ketua Komisi I DPR, Budisatrio Djiwandono yang akan menggantikan posisi Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi dan UKM (Menkop).
“Saya belum mendengar soal itu,” singkat Sara saat dihubungi wartawan pada hari yang sama.
Budisatrio diketahui merupakan keponakan dari Prabowo Subianto dan salah satu figur muda di tubuh Partai Gerindra yang namanya kian mencuat di parlemen.
Isu Mensesneg dan Menlu Dirombak, Retno Marsudi Dikabarkan Kembali Masuk Kabinet
Selain kursi Menkop, beredar pula informasi bahwa posisi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), yang saat ini diisi oleh Prasetyo Hadi—kader Gerindra yang baru dilantik—akan digantikan oleh Menteri Luar Negeri saat ini, Letjen (Purn) Sugiono.
Adapun posisi Menlu Sugiono disebut-sebut akan diisi kembali oleh diplomat kawakan Retno Marsudi, yang sebelumnya menjabat Menlu di era Presiden Joko Widodo.
Namun, belum ada satu pun pejabat dari Istana yang mengonfirmasi ataupun membantah informasi tersebut.
Kasus Judi Online dan Bayang-bayang Reshuffle: Nama Budi Arie Disorot
Sumber kekisruhan ini tak lepas dari mencuatnya dugaan keterlibatan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, dalam pusaran kasus judi online yang saat ini tengah diselidiki aparat penegak hukum.
Meskipun saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie sebelumnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), posisi yang secara langsung terkait dengan pengawasan sistem digital di Indonesia—termasuk aktivitas judi daring.
Peneliti Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa, menilai bahwa potensi reshuffle terhadap Budi Arie sangat mungkin terjadi jika dugaan keterlibatannya terbukti secara hukum.
“Jika terbukti di pengadilan, maka reshuffle terhadap yang bersangkutan adalah langkah logis yang harus diambil. Akan menjadi anomali bila seseorang yang dinyatakan bersalah tetap dipertahankan di kursi kabinet,” jelas Ardha dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
Ia juga menekankan bahwa keterlibatan Budi Arie dalam kasus ini tidak bisa dilepaskan dari jabatannya terdahulu sebagai Menkominfo, yang seharusnya memiliki peran penting dalam pemberantasan judi online.
“Kapasitas Budi Arie sebagai Menkominfo saat itu menjadi faktor penting. Jika benar ada kelalaian atau keterlibatan, maka ini bukan hanya pukulan bagi pemerintahan saat ini, tapi juga bisa mencoreng nama Presiden Jokowi yang pernah mengangkatnya,” tambahnya.
Desakan Transparansi dan Kepastian Hukum
Lebih jauh, Ardha menyerukan agar proses hukum terhadap kasus judi online ini dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Menurutnya, hal tersebut menjadi krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas kabinet dan institusi negara.
“Pernyataan-pernyataan Budi Arie yang terkesan membela diri justru bisa menjadi pemantik untuk dilakukan pengusutan lebih dalam. Publik berhak tahu seberapa jauh keterlibatannya,” pungkas Ardha.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto atau Kantor Staf Presiden (KSP) terkait isu reshuffle maupun perkembangan terbaru kasus judi online yang menyeret nama Budi Arie.
Namun, dinamika politik ini diprediksi akan terus bergulir seiring meningkatnya tekanan publik terhadap integritas kabinet.
