apakabar.co.id, SOLO – Presiden RI ke 7, Joko Widodo, memberikan tanggapan serius terkait skandal korupsi yang melibatkan Pertamina.
Menurutnya, kasus ini diperkirakan dapat menyebabkan kerugian negara hingga Rp 968,5 triliun jika terus berlanjut dari tahun 2018 hingga 2023.
Menurut Jokowi, Pertamina yang merupakan BUMN besar, Seharusnya memiliki manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada.
“Pertamina ini kan sebuah BUMN besar dan kuat. Sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada,” ungkapnya saat ditemui di kediaman Sumber, Kamis (6/3).
Dilanjutkan Jokowi, manajemen tersebut terdiri dari direktur utama (dirut) dan juga direksi. Kemudian ada pula yang bertugas untuk pengawasan yaitu komisaris.
“Semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri ESDM. Kemudian lewat TPA baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses. Tidak bisa semuanya scr tiba-tiba. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali,” terangnya.
Jika sekarang terdapat masalah, Jokowi kemudian meminta agar korupsi yang berlangsung dari tahun 2018-2023 tersebut dapat diproses sesuai dengan hukum yang ada.
“Siapapun, siapapun. Kemudian seluruh produk pertamina yang saya tahu, semuanya telah diverifikasi, dicek, dan diberi kelayakan untuk dijual oleh migas. Jadi semuanya ada proses,” jelas Jokowi.
Untuk produk pun dikatakan Jokowi semua juga dites dan di cek semuanya. Meski demikian, Jokowi tak menampik penyelewengan bisa saja terjadi.
Disinggung soal tidak adakah kecurigaan terkait kasus tersebut. Jokowi mengatakan akan menangani dari dulu jika sudah ada kecurigaan.
“Ya kalo ada udah ada itukan, dah digebug dulu,” katanya.
Jokowi pun menampik merasa kecolongan. Karena Pertamina memerlukan sebuah manajemen yang besar.
“Ya sekali lagi ini manajemen besar ya. Manajemen besar. Manajemen besar. Saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen kontrol oleh direksi harus detail,” pungkasnya.
