apakabar.co.id, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim investigasi yang terdiri dari ahli kimia, ahli farmasi, hingga ahli kesehatan untuk mempercepat penanganan kasus keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menerangkan tim tersebut dibentuk sebagai opsi kedua, mengingat untuk kasus keracunan, BGN tidak bisa langsung memberikan justifikasi karena harus menunggu hasil investigasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang membutuhkan waktu cukup lama.
“Jadi kami membentuk tim investigasi ini sebagai second opinion. Sebelum hasil dari BPOM keluar, kami sudah bisa mengira-ngira apa yang menjadi penyebab anak-anak ini sakit, apakah betul karena keracunan, alergi, atau hal-hal lain,” katanya di Jakarta, Senin (22/9).
Baca juga: BGN Tepis Tudingan Adanya SPPG Fiktif
Nanik menjelaskan, untuk di kota besar seperti Jakarta misalnya, hasil investigasi dari BPOM biasanya membutuhkan waktu empat hari sampai satu minggu, sementara di daerah, seringkali tim harus harus pergi ke daerah lain untuk meneliti penyebab keracunannya.
“Itu butuh waktu kira-kira 14 hari paling cepat, sedangkan selama waktu itu tentu kan kemudian simpang siur informasi. Nah, tim investigasi nanti akan kami bentuk terdiri dari ahli kimia, farmasi dan juga teman-teman yang mempunyai profesi di bidang kesehatan, jadi ini untuk mempercepat temuan kira-kira sambil menunggu hasil BPOM,” paparnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut ditempuh agar pemerintah dan pihak-pihak terkait segera bisa mengambil tindakan-tindakan perbaikan, baik itu perbaikan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun pengobatan pasien apabila memang memerlukan penanganan lebih lanjut.
“Insyaallah tim investigasi dalam minggu ini kita akan buat dan segera akan turun, jadi kami akan bekerja mulai dari melihat bagaimana proses memasaknya, bagaimana bahan bakunya. Lalu, setiap hari itu kan ada sampel makanan sebelum dibagi, selain dibagi ke anak-anak itu setiap hari ada sampel yang disimpan selama dua hari di lemari pendingin, nah kami akan cek juga ke situ,” ujar dia.
Baca juga: BGN: SPPG Minimal Berdayakan 30 Persen Masyarakat Prasejahtera
Pembentukan tim tersebut juga merupakan komitmen BGN untuk menunjukkan kesungguhan dalam menangani kasus-kasus keracunan, serta evaluasi menyeluruh agar masyarakat segera mendapatkan jawaban atas berbagai insiden yang terjadi.
“Sebetulnya beberapa kasus itu masih diduga keracunan karena ada banyak faktor-faktornya, apakah karena bahan makanan, prosesnya atau mungkin setiap anak juga dalam posisi lagi tidak enak badan dan lain-lain, ini yang perlu kami dalami supaya tidak menjadi isu yang liar,” ucap Nanik.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan ada dua risiko yang sangat besar dalam penyelenggaraan Program MBG, pertama yakni penyalahgunaan anggaran, kedua gangguan pencernaan pada penerima manfaat. Risiko kedua, menurutnya, menjadi yang paling krusial dan perlu mendapatkan perhatian.
“Kalau saya ditanya lebih takut yang mana, saya terus terang lebih takut yang kedua dibandingkan yang pertama karena yang pertama kita semua buat sistem yang sedemikian rupa, sehingga penyalahgunaan anggaran sangat kecil terjadi, tetapi kalau yang kedua ini memang rantainya cukup panjang, mulai dari rantai pasok, persiapan mitra, kemudian prosesnya, waktu pengiriman, banyak hal-hal teknis yang terjadi,” ujar Dadan.
