Kemensos dan BPS Perkuat Akurasi Data Bansos, 35 Juta Keluarga Sudah Terverifikasi

apakabar.co.id, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menggelar pertemuan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Pertemuan tersebut membahas pemutakhiran dan konsolidasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.

Gus Ipul menegaskan bahwa pembaruan data dilakukan secara berkala karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis.

“Tentu dengan adanya pertemuan rutin seperti ini, kami bersama BPS bisa mengikuti perkembangan di lapangan. Jika ada data yang meragukan, akan kami cek ulang agar makin akurat,” ujarnya.

Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari desil 1 hingga 4 mencapai 35,04 juta keluarga. Dari jumlah itu, sebanyak 16,3 juta KPM telah diverifikasi dan validasi selesai dilakukan, dan bantuan mulai disalurkan secara bertahap.

“Untuk bansos reguler dan BLTS, sebanyak 16,3 juta KPM sudah clear dan mulai disalurkan bertahap,” kata Gus Ipul.

Selain penerima reguler, terdapat 18,7 juta calon penerima baru Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). Dari jumlah tersebut, 16,8 juta KPM telah diverifikasi dengan hasil 12,6 juta layak menerima bantuan dan 4,2 juta tidak layak (inclusion error). Sementara 1,9 juta KPM lainnya masih dalam proses verifikasi.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa inclusion error akan digantikan oleh kelompok exclusion error, yakni masyarakat yang seharusnya berhak tetapi belum terdata.

“Dari hasil verifikasi, ada 4,2 juta yang tidak layak menerima bantuan. Inclusion error ini akan digantikan dengan data baru agar bantuan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Amalia menambahkan, penggantian data akan diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas yang tinggal sendiri, keluarga berdaya listrik 450–900 watt, serta kepala keluarga yang menganggur atau bekerja serabutan.

“Kita akan verifikasi ulang agar penerima pengganti benar-benar layak menerima bansos,” tegasnya.

Untuk memperkuat koordinasi, Kemensos dan BPS akan menggelar Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakornis) pekan depan, melibatkan seluruh Dinas Sosial dan kantor BPS di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

“Kami sepakat minggu depan akan menyelenggarakan Rakornis nasional agar sinergi pemutakhiran data berjalan lebih efektif,” kata Amalia.

Di akhir pertemuan, Gus Ipul berpesan agar penerima bantuan menggunakan dana bansos secara bijak.

“Bansos jangan digunakan untuk berjudi, membeli rokok, atau membayar utang. Gunakan untuk kebutuhan dasar keluarga dan peningkatan kesejahteraan,” pungkasnya.