Maaf Gubernur Kaltim, Batalkan Mobil Dinas Rp8,49 Miliar Usai Polemik

apakabar.co.id, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada publik sekaligus membatalkan pengadaan mobil dinas senilai Rp8,49 miliar yang sempat memicu polemik luas di ruang publik.

Keputusan tersebut disampaikan langsung Rudy melalui pernyataan resmi di akun Instagram terverifikasinya, Senin (2/3). Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa langkah pembatalan diambil setelah pemerintah provinsi mendengar dan mempertimbangkan secara serius berbagai aspirasi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan. Keputusan ini kami ambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Rudy.

Ia memastikan pembatalan tersebut tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Pelayanan publik, kata dia, tetap menjadi prioritas utama.

“Keputusan ini insyaallah tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan. Tugas-tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, mobil dinas tersebut telah diserahterimakan pada 20 November 2025 dan ditempatkan di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta. Namun kendaraan itu diketahui belum pernah digunakan.

Karena belum dipakai, gubernur memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera memproses pengembalian kepada penyedia. Proses administrasi pembatalan disebut telah berjalan dan pihak penyedia bersikap kooperatif.

Sesuai ketentuan, dana sebesar Rp8.499.936.000 wajib dikembalikan ke kas daerah paling lambat 14 hari setelah unit diterima kembali oleh penyedia. Sebagai konsekuensi atas pembatalan tersebut, Rudy menyatakan akan menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas kedinasan.

Pengadaan mobil dinas ini sebelumnya memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPR RI dan pengamat kebijakan publik. Nilainya yang mencapai Rp8,5 miliar dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran, terlebih di tengah dorongan penghematan belanja pemerintah.

Polemik juga menguat akibat perbedaan penjelasan terkait fungsi kendaraan. Di satu sisi disebut untuk menunjang operasional di medan berat, namun di sisi lain dipandang sebagai kendaraan representasi yang terlalu mewah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, menyebut keputusan pengembalian diambil setelah gubernur mencermati berbagai masukan, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta respons masyarakat.

Rudy pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Ia mengapresiasi kritik yang berkembang sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawal kebijakan pemerintah.

“Teriring permohonan maaf kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Kami mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritik yang membangun, yang insyaallah akan menjadi energi bagi kami dalam mewujudkan Kaltim sukses menuju generasi emas,” ucapnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau mendengar dan berani mengambil keputusan yang bijak.

Dengan pembatalan ini, polemik mobil dinas mewah resmi berakhir. Namun, peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi, sensitivitas anggaran, serta komunikasi publik dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.