NEWS

Pengamat Usul Layanan Dokumen Gratis Penting untuk Pemulihan Pascabencana

Penulis: Tim Redaksi
Rabu, 10 Desember 2025 | 09:50 WIB

Foto udara alat berat membersihkan reruntuhan rumah, kayu, dan lumpur sisa bencana banjir bandang ke atas truk yang mengantre di Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Selasa (9/12/2025). Foto: Antara

apakabar.co.id, JAKARTA - Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang, Agisthia Lestari, menilai usul Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, soal pembebasan biaya pengurusan dokumen masyarakat yang hilang akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera, sangat penting untuk pemulihan pascabencana.

Menurutnya, pemulihan data kependudukan sama krusialnya dengan perbaikan infrastruktur fisik pascabencana. Jika dokumen yang hilang terlalu lama tidak diurus, dapat menimbulkan masalah baru dalam pendataan penduduk dan aset. Ia menambahkan harus ada konsolidasi antar instansi dokumen demi menghadirkan layanan yang komprehensif.

“KTP dan KK berada di Kemendagri, sementara ijazah berada di Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) atau Kemdiktisaintek (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi),” kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/12).

Bupati Aceh Selatan Umrah, Mendagri Terbitkan SE Larangan Kepala Daerah ke Luar Negeri

Ia menilai kebijakan Mendagri berpotensi mencegah sengketa aset seperti tanah atau bangunan, yang rawan muncul ketika sertifikat hilang akibat bencana.

“Ini sangat penting untuk mengantisipasi praktik mafia tanah, terutama ketika warga kehilangan rumah atau lahan yang rusak pascabencana,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya strategi digitalisasi data pribadi dan aset sebagai solusi jangka panjang. Ia menekankan perlunya standar keamanan siber yang kuat, penyimpanan data multi lokasi, serta pusat data alternatif agar informasi tetap aman saat terjadi bencana.

“Bencana di Sumatera menunjukkan bahwa data adalah aset strategis. Pemerintah harus menjadikan ini momentum memperkuat infrastruktur digital yang tangguh, terutama pelapis data di luar lokasi dan pusat data alternatif,” kata dia.

Kemenhut Izinkan Kayu Hanyut Dipakai untuk Pemulihan Banjir Sumatera

Usul mendagri untuk menggratiskan pengurusan dokumen ini didasari kondisi di lapangan, di mana banyak kantor pelayanan publik tingkat kecamatan dan desa mengalami kerusakan parah sehingga ribuan dokumen warga hilang.

“Layanan publik banyak terdampak. Begitu banyak KTP, ijazah, sertifikat dan dokumen lain yang hilang,” kata Tito di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi di Posko Terpadu Penanganan Bencana di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu malam.

Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY